Ref: Rata-rata para petinggi NKRI dan calon- calon kedudukan pentinggi berlelabel Rayat, tetapi apa yang mereka lakukan adalah anti rakyat. Salah satu contohnya PD, menteri-menterinya dan petinggi partai tak berbeda dengan tukang catut kelas wahid, maka oleh karena tersangkut kasus-kasus korupsi. Partai-partai politik lain pun tak banyak bedanya.
http://www.analisadaily.com/news/read/2013/02/22/109515/mencari_pemimpin_yang_berlabel_rakyat/#.USdtxFebJll Mencari Pemimpin yang Berlabel Rakyat? Oleh: Marthin Fransisco Manihuruk. Fenomena klasik yang sederhana namun rumit yang terus menerus melanda Indonesia adalah mencari sesosok pemimpin yang sesuai dengan garis kondisi masyarakat. Artinya adalah bahwa munculnya seorang pemimpin itu hendaknya dapat menerima aspirasi masyarakat dan menyelesaikan masalah-masalah dalam masyarakat. Semenjak Orde Baru, setelah jatuhnya Soeharto, sampai dengan pemerintahan sekarang yang dipimpin SBY, masih belum menjawab alasan dari fenomena Klasik tersebut. Benar mereka telah berusaha untuk menjawab fenomena tersebut, akan tetapi masih jauh panggang dari api. Permasalahan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan kongkalikong-kongkalikong politik licik yang bersinergi dan bersimbiosis acap kali ditunjukkan sebagai sebuah gaya (style) para pemimpin pada saat ini. Pada akhirnya pun, pertunjukan politik yang ditunjukkan mereka akhirnya mendapatkan tanggapan pedas dari masyarakat. Beberapa masyarakat menganggap bahwa panggung politik yang diperagakan itu adalah sesuatu pertunjukan yang "memuakkan", ada juga yang menganggap bahwa itu adalah "lelucon yang tidak lucu". Disini harus dipahami bahwa masyarakat bukanlah budak-budak para pemimpin negeri ini yang harus dipaksa untuk memperlihatkan sandiwara politik busuk para politisi. Namun yang harus dipahami adalah bahwa pemimpin adalah pelayan masyarakat yang sedang diberi tanggung jawab besar untuk menjalankan amanah rakyat. Artinya kedaulatan rakyat berada pada posisi yang paling teratas. Dan apabila kedaulatan rakyat ini dilanggar, dan menyebabkan gagalnya tujuan negara yang terkandung dalam UUD 1945, maka diharapkan para politisi bertanggung jawab penuh atas hal ini dan tidak diperkenankan untuk lempar sana-sini. Bukan kah pertaruhan dan pertarungan memperebutkan kekuasaan yang dilakoni mereka menyebabkan semua hal ini terjadi?. Sudah lama memang fenomena ini tidak ada sama sekali terjadi perubahan yang besar ataupun mendasar. Fenomena ini pun diteruskan secara turun menurun, yang mana politisi-politisi baru meniru gaya politisi-politisi lama. Sebab musabab dari fenomena ini jelas terlihat gaya politisi jaman sekarang yang sama sekali tidak meyakinkan dan memang tidak meyakinkan. Perlu diketahui bahwa rakyat mengharapkan jaminan kepastian, bukan jaminan ketidakpastian. Fenomena Blusukan Di tengah-tengah keriwuhan dan kegelisahan masyarakat, tampillah sosok Jokowi yang fenomenal dengan gaya blusukannya. "Blusukan", seperti itulah Jokowi mengambil hati para masyarakat yang kemudian secara fenomenal memenangkan Pemilukada DKI Jakarta. Dengan hanya bermodalkan turun langsung ke masyarakat, baik di pasar tradisional maupun di jalanan, bercengkerama, berbincang-bincang plus menikmati jajanan buatan pasar tradisional, Jokowi seolah sukses menjawab fenomena klasik di negeri ini, yaitu mencari pemimpin yang sesuai dengan garis kondisi masyarakat. Turun langsungnya Jokowi ke masyarakat, hampir sama artinya dengan selesainya masalah dalam masyarakat, walaupun masalah yang sebenarnya dalam masyarakat itu belum ditangani sama sekali. Artinya bahwa sudah lama masyarakat merindukan sosok pemimpin yang dapat merangkul dan mendengarkan keluhan masayarakat. Luar biasa bukan?. Lantas kemudian, fenomena blusukan ini pun berlanjut dan ditiru mulai dari kalangan-kalangan pusaran birokrat pusat, mulai dari Presiden sampai Menteri, sampai kepada calon-calon kepala daerah. Iklan-iklan di televisi pun akhirnya kebanyakan menampilkan sosok tokoh seorang calon pemimpin sedang berada di tengah-tengah masyarakat. Benar memang, rupanya kemenangan Jokowi dengan style blusukannya yang memenangkannya di Pemilukada DKI, seolah telah membius para calon pemimpin lainnya untuk meraih posisi kepemimpinan dengan bermaksud meniru style yang sama juga. Sebut saja calon kepala daerah Sumut yang jelas-jelas meniru style blusukan Jokowi tersebut. Entah mengapa calon kepala daerah Sumut kali ini berbeda dengan calon kepala daerah pada pemilu sebelumnya. Kali ini, kelima pasangan calon gubsu ini, tengah bertarung memenangkan hati rakyat. Slogan-slogan, poster-poster yang terpampang, selalu ada unsur "membantu rakyat". Kemudian gaya kampanye nya pun sudah berubah. Ada yang turun ke pasar berbincang dengan masyarakat, ada yang mencoba makanan penjual di pasar, dan ada pula yang berubah layaknya seorang pedagang pasar yang ikut menjual barang dagangan di pasar. Jelas sekali fenomena ini sangat jarang terjadi. Bak Komet Halley yang datang setiap 76 tahun sekali, mungkin hal ini persis hampir sama. Pemimpin yang Berlabel Rakyat Apapun cara yang dibuat oleh para calon pemimpin kepala daerah, baik dengan style blusukan, kampanye dengan spanduk besar-besar, pencitraan diri, retorika-retorika usang, dan lainnya, semuanya itu hanya tertuju pada satu titik yaitu, menjadi seorang pemimpin yang mempunyai kekuasaan. Inilah yang dinamakan dinamika politik yang mana kekuasaan itu diperoleh baik dengan cara konstitusional maupun inkonstitusional. Ketika politik dan kekuasaan sudah menguasai, maka ada 2 hal yang menjadi masalah, yaitu, masalah calon pemimpin yang berusaha untuk menjadi seorang pemimpin dan masalah rakyat yang mencari pemimpin. Sering salah bahwa parpol yang seharusnya mengakomodir kepentingan rakyat, berubah mengakomodir kepentingan partai politiknya. Ini artinya bahwa masalah yang diutamakan adalah masalah calon pemimpin yang berusaha untuk menjadi pemimpin. Sehingga, masalah rakyat yang sedang mencari pemimpin yang sesuai dengan mereka pun terabaikan. Dari sini, partai pun berubah menjadi penjahat-penjahat politik yang siap menggerogoti masyarakat. Untungnya, semua parpol tidaklah demikian. Masih ada parpol dan anggota parpol yang masih berpikir modern dan berusaha untuk mengakomodir kepentingan rakyat. Walaupun demikian, parpol tetaplah diharapkan masyarakat untuk menghasilkan pemimpin yang berlabel rakyat. Artinya adalah bahwa pemimpin itu adalah memang penjelmaan dari rakyat dan sesuai dengan visi masyarakat. Mampukah parpol mewujudkannya?. Kita tunggu saja. *** Penulis adalah Pemerhati Sosial. [Non-text portions of this message have been removed]
