Ref: Ada untungnya menjadi negara gagal dalam waktu dekat, karena dengan begitu seperti perusahaan bangkrut, setelah dilikwidasi bisa bikin perusahaan-perusahaan baru yang solid dan menguntungkan semua pemegang saham termasuk pekerja, jadi bukan hanya direktur-direktur yang menikmati.
http://www.shnews.co/detile-15570-beban-politik-dan-pemerintahan-bagi-sby.html Beban Politik dan Pemerintahan bagi SBY Tajuk Rencana | Rabu, 27 Februari 2013 - 14:30:26 WIB : 118 (dok/antara) Semoga kita tidak mengalami apa yang disebut sebagai negara gagal. SETELAH pengunduran diri Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Demokrat serta ditanggalkannya jaket biru kebanggaan partai, belum ada tanggapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Dewan Pembina, apalagi sebagai Ketua Majelis Tinggi partai yang telah mengambil alih tugas dan tanggung jawab DPP. Media juga seolah tidak peduli dengan tanggapan Presiden SBY atas pengunduran diri Anas tersebut. Sebaliknya, media masih sibuk “mengorek” halaman berikut yang akan dibuka anas, terutama “serangan balik Anas” sebagaimana tersirat dalam pidato pengunduran dirinya Sabtu lalu. Para pengamat juga sedang sibuk melayani media, bagaimana prediksi tentang sikap Anas ke depan, seolah terlupakan bahwa pengunduran diri Anas adalah akibat dari surat perintah penyidikan (sprindik) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas nama Anas Urbaningrum. Demikian juga para loyalis Anas, seolah-olah KPK dianggap melakukan perbuatan zalim tanpa dasar hukum dan bukti sehingga dengan mundurnya Anas perlu diikuti dengan mundur juga. Malah ada berita terbaru ada kader Demokrat yang pindah partai, suatu hal yang tidak mendidik dalam pembersihan dan pemberantasan korupsi serta mengaburkan loyalitas kepada penegakan hukum, perwujudan keadilan, atau setia tanpa pamrih kepada seseorang. Apakah perlawanan atau serangan balik Anas dan atau loyalisnya benar ada atau tidak, masih menunggu waktu, termasuk bentuk dan sasarannya, perseorangan, partai, atau bisa saja bertujuan mulia untuk memulihkan dan membersihkan bangsa ini dari segala keboborokan dan kejahatan. Apakah dalam lembaran-lembaran berikutnya, Anas akan membuka borok hukum dan borok politik serta demokrasi yang telah terjadi? Atau Anas tidak terlibat di dalamnya, akan tetapi karena dia tidak lagi bertanggung jawab atas kestabilan dan situasi dan kondisi sudah memungkinkan untuk dibongkar, bisa saja terjadi dan hanya Anas yang tahu. Namun apa pun yang akan terjadi, ini jelas akan menambah beban politik bagi Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pendiri dan penggagas partai. Apalagi ia juga Ketua Majelis Tinggi yang memimpin pengambilalihan tugas dan tanggung jawab DPP Partai Demokrat. Alasan utama yang diketahui publik tentang pengambilalihan DPP adalah untuk mengatasi turunnya elektabilitas partai yang diduga akibat terkaitnya nama Anas Urbaningrum dalam kasus pembangunan sekolah dan pusat pelatihan terpadu olahraga Hambalang. Untuk mengerjakan tugas ketua umum, Majelis Tinggi menugaskan dua Wakil Ketua Umum, Sekjen, dan Direktur Eksekutif. Penunjukan keempat figur tersebut memperlihatkan bahwa tidak akan ada kemampuan untuk bertindak tanpa “petunjuk” dari sang ketua. Dengan demikian dapat dibayangkan beban politik akan semakin menumpuk pada SBY, terlebih menjelang penyusunan calon legislatif yang harus dengan hati-hati-dengan munculnya istilah loyalis Anas. Diakui atau tidak, tenaga, waktu, serta perhatian presiden akan semakin terbagi kepada negara dan pemerintahan, serta sebagai penggagas, pendiri, dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang sudah hampir babak belur dimulai dari kasus yang menimpa mantan Bendahara Umumnya Nazaruddin, Angelina Sondakh, anggota Dewan Pembina Hartai Murdaya, dan Andi Alfian Malarangeng, disusul Ketua Umumnya Anas Urbaningrum. Ini akan menjadi beban pemerintah, termasuk untuk sebagian anggota koalisi terutama setelah ditangkap dan ditahannya Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq dalam kasus suap impor sapi. Kalau beberapa bulan lalu ada yang menuding bangsa ini bagaikan autopilot , barangkali akan lebih parah lagi ke depan. Semoga kita tidak mengalami apa yang disebut sebagai negara gagal. Demikian juga kita akan menyaksikan apakah Partai Demokrat sebagai partai santun, bersih, dan cerdas; Partai Keadilan Sejahtera sebagai partai dakwah dan bersih akan menjadi partai gagal mewujudkan visi dan misinya. Ini akan ditentukan oleh mereka yang mengemban tanggung jawab untuk maksud dan tujuan, serta visi dan misi masing-masing. Kepada para petinggi bangsa sebagai negarawan-negarawan sejati, kita berharap mereka mendahulukan kepentingan bangsa dan negara, serta masyarakat ketimbang kepentingan kelompok dan pribadi, apalagi tindakan balas dendam dan bumi hangus. Masalah korupsi diserahkan ke pengadilan dan partai diselesaikan secara internal sehingga tidak mengganggu roda pemerintahan. Sumber : Sinar Harapan [Non-text portions of this message have been removed]
