Ref: Para koruptor saling berganti kongkalikong, yang sudah dapat rejeki dipersilahkan mundur, yang belum dapat banyak silahkan maju pantang mundur.
http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=322243 KONGRES LUAR BIASA Elite Demokrat Bersaing Gantikan Anas Arbi Sanit, Pengamat Politik Universitas Indonesia (UI) Jumat, 1 Maret 2013 JAKARTA (Suara Karya): Dalam waktu dekat, Partai Demokrat berencana menggelar kongres luar biasa (KLB) untuk mencari pengganti Anas Urbaningrum yang menyatakan berhenti dari Ketua Umum DPP Partai Demokrat. Bursa calon ketua umum pun mulai bermunculan. Sejumlah nama mulai digadang-gadang, seperti Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas (kini sekjen), Marzuki Alie (anggota Dewan Pembina), dan Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo (kini Kepala Staf TNI AD/KSAD) yang akan pensiun pada 5 Mei mendatang. Marzuki vs Pramono diperkirakan bersaing ketat. Demikian dikemukakan pengamat politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Kepulauan Riau, Dr Suradji, dan pengamat politik Universitas Indonesia (UI), Arbi Sanit, secara terpisah, di Tanjungpinang, Kepri dan Jakarta kemarin. "Dua figur ini punya basis dukungan yang kuat. Marzuki Alie pernah bertarung di Kongres Partai Demokrat di Bandung melawan Anas Urbaningrum dan Andi Alifian Mallarangeng. Kalau bersedia maju, Jenderal Pramono tentu akan didukung 'kekuatan besar' SBY," ujar Suradji. Arbi Sanit juga menilai, Marzuki Alie satu-satunya yang tidak terlibat kasus hukum. "Ke depan, persaingan memang akan sangat ketat dan seru. Di sinilah Partai Demokrat kembali diuji kemampuan dalam mengelola konflik sebagai dampak persaingan memperebutkan kursi ketum," katanya. Dia mengingatkan, perseteruan internal yang "membakar" Partai Demokrat saat ini adalah imbas dari rivalitas pascakongres di Bandung. "Inilah yang menjadi PR besar Partai Demokrat berikutnya dalam rangka menyongsong Pemilu Legislatif dan Pilpres 2014," katanya. Sementara itu, gerakan dukung-mendukung calon di internal Partai Demokrat makin menguat. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Hayono Isman mulai terang-terangan menyatakan mendukung Marzuki Alie. "Lebih baik memilih Marzuki karena dia memiliki dukungan riil di daerah. Ini memudahkan, apalagi Marzuki pernah jadi sekjen dan mampu menggairahkan partai," katanya. Selain itu juga ada usulan Djoko Suyanto (Menko Polhukam) dan Ketua DPD I Partai Demokrat Jawa Timur yang juga Gubernur Jatim Soekarwo, adik mantan Ketum Demokrat Hadi Utomo, Agus Hermanto, pengurus DPP Partai Demokrat dan rekan seangkatan SBY, Cornel Simbolon, dan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat yang juga Gubernur Sulawesi Utara SH Sarundajang. Hayono juga menyebutkan, Marzuki pernah menyatakan kesiapan kepada dirinya. Anggota Komisi I DPR itu meyakini Marzuki bisa terpilih jika mencalonkan diri. "Pak Marzuki mengatakan kepada saya, Pak Marzuki siap. Dukungan yang besar kan juga Marzuki, selain Anas," ujarnya. Namun, menurut mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini, siapa pun yang nanti terpilih sebagai pengganti Anas Urbaningrum tidak diperkenankan menjadi bakal calon presiden (capres) Partai Demokrat untuk Pilpres 2014 mendatang. "Sudah dimulai oleh Ketua Dewan Pembina SBY (Susilo Bambang Yudhoyono-Red), siapa pun yang jadi ketum tidak boleh jadi capres," kata Hayono. Dia mengingatkan, selaiknya Ketum Demokrat lebih fokus mengurusi partai, dan tak boleh tergoda untuk maju menjadi capres. "Karena, janji reformasi pemberantasan korupsi yang harus dipikul oleh parpol," ujarnya. Lebih jauh, Hayono mengatakan, pemilihan Ketum Demokrat bisa dilakukan dengan dua mekanisme. Selain melalui kongres, bisa juga dipilih calon ketum yang kalah pada kongres sebelumnya. "Tinggal dipanggil siapa yang secara administratif dapat dipilih sebagai ketum," ucapnya. Marzuki Alie sendiri saat dikonfirmasi wartawan mengaku belum memikirkan kemungkinan untuk maju sebagai pengganti Anas Urbaningrum. Saat ini, Ketua DPR itu ingin fokus membenahi partai. "Siapa yang bilang calonkan saya? Jadi gini, kita belum tetapkan acara KLB karena kita menata dulu puing-puing yang terpecah-pecah ini karena kesalahpahaman," kata Marzuki kepada pers usai diskusi mengenai Konflik Etnis, Agama, dan Separatisme, di Kampus Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Kamis (28/2). Marzuki belum berpikir maju sebagai calon ketua umum. Menurut dia, yang terpenting saat ini adalah membenahi internal Demokrat. "Kita tidak lihat dulu, nanti, yang penting sekarang kita masih terpecah-pecah," kata Marzuki, yang juga anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini. Marzuki menyayangkan kasus yang melibatkan Anas menjadi politis. Dia ingin masalah ini tak terus dipelesetkan. "Seolah-olah kasus Anas masalah politis, skenario ya, ada yang salah paham. Ini masalah hukum yang menimpa Anas, kemudian dipelesetkan seolah politik," katanya. Sementara itu, dukungan terhadap Pramono Edhie juga makin menguat. Menurut sumber di internal Partai Demokrat, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Hadi Utomo ikut menggalang dukungan untuk Pramono. Hadi mulai menggelar pertemuan dengan sejumlah petinggi partai untuk mengegolkan Pramono menjadi Ketua Umum Demokrat. "Pertemuan itu di Park Hotel, Cawang, kemarin. Pengkondisian Pramono Edhie," kata sumber tersebut, di Jakarta, kemarin. Sejumlah petinggi Partai Demokrat hadir di acara tersebut, antara lain Murtada Sinuraya, Subur Sembiring, dan lain-lain. Hadi Utomo memimpin langsung pertemuan tersebut. Di pihak lain, Istana menegaskan, Presiden SBY tidak pernah mencampuri proses hukum siapa pun, termasuk terhadap kasus yang melibatkan mantan Ketum DPP PD Anas Urbaningrum. Selama ini semua penyelesaian kasus hukum yang melibatkan siapa pun, semuanya diserahkan kepada lembaga penegak hukum yang berwenang, dalam hal ini KPK. "Kalau Bapak Presiden dikatakan ada intervensi dalam kasus hukum seseorang, itu sama sekali tidak benar. Tidak pernah Bapak Presiden melakukan hal-hal yang sifatnya campur tangan terhadap proses hukum seseorang, termasuk pada saudara Anas Urbaningrum," kata Juru Bicara (Jubir) Presiden Julian Aldrin Pasha, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (28/2). Julian mengatakan, proses hukum Anas Urbaningrum sepenuhnya adalah proses yang ditangani oleh KPK. Julian kembali menegaskan bahwa tidak ada campur tangan Presiden sedikit pun dalam proses hukum tersebut. Karena, lanjut dia, selama sembilan tahun memimpin, masyarakat pun tahu bahwa presiden tidak pernah melakukan intervensi kepada kepolisian, kejaksaan, maupun KPK. "Karena beliau berpendirian, sebagaimana amanat konstitusi kewenangan pemerintahan yang ada di tangan presiden, memang tidak ada ruang untuk masuk di ranah hukum guna intervensi lembaga hukum. Saya kira ini perlu diklarifikasi pada KPK, kalau memang benar ada kekurangyakinan pada hal ini," ujarnya. Julian juga menjawab pertanyaan soal apakah kinerja Presiden terpengaruh karena menyebut nama anaknya, Ibas. "Saya kira kita semua kembalikan pada fakta dan bukti yang ada," katanya. (Rully/Antara/M Kardeni/Sugandi) [Non-text portions of this message have been removed]
