Ref: Ketidak mampuan ataukah ketidakmauan, karena pihak oknom-okom rezim turut menerima uang kopi. Hal yang menarik ialah MUI yang dekat dengan Arab Saudia tidak pernah mengritik perlakuan buruk terhadap para TKI di Arab Saudia.
http://www.gatra.com/ekonomi/26355-himsataki-perlindungan-tki-lemah,-ketidakmampuan-pemerintah.html Himsataki: Perlindungan TKI Lemah, Ketidakmampuan Pemerintah Created on Monday, 18 March 2013 11:30 Published Date Jakarta, GATRAnews - Himpunan Pengusaha Jasa TKI (Himsataki) menilai, masih adanya kasus TKI yang teraniaya dan tidak terbela disebabkan ketidakmampuan pemerintah melindungi warganya, sebagaimana disyaratkan peraturan-perundangan. "Dia mengingatkan pemerintah tidak boleh melarang warganya bekerja di mana saja, baik di dalam maupun di luar negeri, dan kewajiban pemerintah pula untuk melindunginya," kata Ketua Bidang Informasi dan Sosialisasi DPP Himsataki Ali Birham, di Jakarta, Minggu (17/3). Ali menunjuk PP No 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan TKI di Luar Negeri Bab III, pasal 33, 34, dan pasal 35 yang mengatur penghentian dan pelarangan penempatan TKI ke luar negeri. Pasal 33 mengatakan, penghentian dan pelarangan penempatan TKI dapat dilakukan dengan alasan pemerataan kesempatan kerja, kepentingan ketersediaan tenaga kerja nasional, keselamatan TKI dan atau jabatan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kemanusiaan dan kesusilaan. Pasal 34 ayat 1 berbunyi, penghentian penempatan TKI karena keselamatan TKI apabila negara penempatan mengalami wabah penyakit, perang dan atau bencana alam. Pasal 35 menyebutkan, jabatan/pekerjaan yang tidak sesuai dengan kemanusiaan dan kesusilaan adalah pelacur, penari erotis, milisi dan jabatan yang dilarang di negara penerima. Artinya, kata Ali, penghentian penempatan yang dilakukan saat ini bertentangan dengan PP No 3/2013 karena penghentian tidak boleh dilakukan karena tidak adanya MoU, ketiadaan perwakilan luar negeri milik PJTKI atau asosiasi, dan juga bukan karena TKI bekerja di sektor informal. "Ketiga alasan itu tidak ada dalam PP No 3/2013, karena itu kami katakan penghentian itu ilegal dan sepihak," kata Ali, sebagaimana dikutip Antara. Menanggapi pernyataan Maftuh Basyuni selaku mantan ketua Satgas TKI di Rapat Koordinasi Penanganan WNI di Arab Saudi, di Gedung Cakra Loka Kemlu RI, Jakarta, Kamis (14/3) yang dikutip media, Ali mengatakan bahwa pendapat itu menyesatkan. "Pengusaha sudah mengikuti semua aturan pemerintah, sejak perekrutan hingga pemulangan TKI. Jika, masih terjadi masalah maka aturan dan sistem yang dibuat pemerintahlah yang bermasalah," kata Ali. (TMA) [Non-text portions of this message have been removed]
