http://www.suarapembaruan.com/politikdanhukum/nkri-gagal-indonesia-timur-pilih-federasi/32569

NKRI Gagal, Indonesia Timur Pilih Federasi
Rabu, 20 Maret 2013 | 17:13

 Laode Ida. [Antara] [JAKARTA] Perhimpunan Indonesia Timur (PIT) akan menggelar 
kongres untuk membahas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau federasi 
menuju Indonesia yang lebih baik di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 20 Mei 
mendatang. 

Pembahasan NKRI tersebut karena sistem ini dinilai telah gagal, tak mampu 
mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sebaliknya yang terjadi adalah ketimpangan 
sosial, sehingga masyarakat Indonesia Timur khususnya dari Nusa Tenggara Timur 
(NTT) dipersepsikan sebagai preman, anarkhis, dan itu diperkuat dengan simbol 
John Key, Hercules, Sangaji, dan lain-lain. 

Demikian disampaikan tokoh PIT yang juga Wakil Ketua DPD RI Laode Ida bersama 
Muhammad Syukur Mandar, Hatta Taliwang, Benny Matindas, Robert B. Keytimu, HAR 
Maklin, Boy Simpotan, Petrus Selestinus, Franky Maramis, Mikel Manufandu, Basri 
Amin, Julis Bobo, Roy Simbiak, dan Jefry di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (20/3). 

Kongres ini akan dihadiri peserta dari 15 provinsi. 

“Padahal kesan buruk terhadap masyarakat Indonesia Timur tersebut akibat 
kemiskinan dan ketimpangan sosial akibat kebijakan negara tidak berpihak pada 
rakyat. Jadi, selama ini pemerintah telah gagal membangun Indonesia yang 
berkeadilan, sehingga kasus anarkhisme masyarakat itu tak boleh terus-menerus 
dibiarkan. Untuk itulah federasi sebagai alternatif  dan ini bukan makar,” 
tandas Laode Ida. 

NKRI Gagal 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang sudah 68 tahun ini dinilai 
Syukur sebagai sistem politik yang gagal, karena ketika rakyat membutuhkan 
negara, negara malah tidak hadir. 

Oleh sebab itu, federasi sebagai salah satu alternatif  pengganti NKRI. 

“Kalau pun tetap NKRI, maka sistem pengelolaan negara harus diperbaiki. 
Misalnya, masalah presiden dan wakil dari satu provinsi Jawa Timur, yaitu SBY 
dan Boediono,” ujarnya. 

Menurut Syukur, federasi justru akan memberikan kewenangan lebih besar kepada 
pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya alam (SDA) secara mandiri. 
Apalagi, SDA di Indonesia Timur sangat potensial dari pertambangan maupun 
minyak dan gas alamnya. 

“Dengan penduduk yang kecil, dan kekayaan alam yang melimpah, seharusnya rakyat 
Indonesia Timur sejahtera, namun yang terjadi adalah kemiskinan. Inilah yang 
mesti diperbaiki,” ungkapnya. 

Laode Ida dan Syukur membantah kalau kongres ini sengaja dilakukan menjelang 
Pemilu 2014, karena hal itu sudah dibicarakan sejak reformasi 1998 silam. 

“Yang jelas forum ini bukan untuk mendegradasi posisi Indonesia, tapi lebih 
dimaknai sebagai forum yang memberi artikulasi dan penjabaran lebih 
komprehensif atas peran Negara dalam memakmurkan rakyatnya untuk memicu 
semangat nasionalisme baru,” kata Syukur lagi. [L-8]



[Non-text portions of this message have been removed]

Kirim email ke