Kejaksaan Tinggi Jatim Usut Pemalsuan Printer Merk HP & Korupsi Pendidikan 14 Milyar di Probolinggo
Saat ini Kejaksaan tinggi Jawa Timur sedang mengusut kasus dugaan korupsi dana pendidikan Rp. 14 Milyar di kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Dalam dugaan kasus korupsi tersebut, ada juga indikasi terjadinya pemalsuan produk printer yang cukup terkenal, yakni printer merk HP. Beberapa waktu yang lalu, pemalsuan printer merk HP tersebut sempat mencuat ke permukaan, dengan adanya surat pembaca & berita di berbagai media massa. Dimana di pasar diketemukan adanya printer HP dengan type 1000s yang infonya mempunyai spesifikasi lebih canggih dibanding type sebelumnya yakni printer HP type 1000. Dengan kemasan dan brosur yang menyebutkan bahwa type HP 1000s itu punya spesifikasi lebih canggih, maka HP type 1000s ini dijual dengan harga jauh lebih mahal bahkan sampai 2 kali lipat dibanding dengan type sebelumnya yakni printer HP type 1000. Dalam berita & surat pembaca yang sempat muncul di media massa, diketahui bahwa ternyata printer HP type 1000s ini adalah printer type 1000 yang diberi identitas seolah merupakan barang yang berbeda, tapi sebenarnya barangnya adalah sama. Hal ini bisa diketahui dengan memasukkan nomor seri printer type 1000s yang tertempel dalam memory printer tersebut untuk dicek pada daftar produk printer merk HP, dimana jika dimasukkan nomor serinya, maka nomor seri yang tertera tidaklah muncul type & spesifikasi pada daftar produk. Akan tetapi jika kemudian nomor seri yang tertempel itu dilepas, maka disana ada nomor seri yang tadinya ditutupi ( agar tidak tampak), dan jika nomor itu diketik pada daftar produk printer mer HP, maka yang muncul adalah nomor seri printer type 1000 dengan spesifikasi type 1000. Berapa kerugian konsumen Indonesia akibat pemalsuan produk tersebut? sebagai ilustrasi, harga printer HP type 1000 adalah berkisar Rp.200 - Rp.300 ribu. Sedangkan harga printer HP yang diberi labe type 1000s adalah berkisar Rp.550 - Rp.700 ribu. Dan diperkirakan di Indonesia printer HP yang diberi label type 1000s beredar lebih dari 250 ribu unit. Dan kebanyakan beredar pada pengadaan barang untuk peningkatan mutu pendidikan dan pengadaan barang oleh kantor pemerintah di berbagai daerah yang dibiayai oleh dana APBD, APBN dll. Berita pemalsuan produk printer merk HP ini sempat mencuat dan tiba2 berita itu hilang bak ditelan bumi, sehingga tidak diketahui siapa pelaku pemalsuan, apakah pihak pemalsu adalah pihak produsen/ distributor HP itu sendiri untuk mendongkrak harga dengan info palsu pada masyarakat bahwa printer 1000s adalah produk canggih dengan harga lebih mahal, atau ada pihak lain yang terlibat. Seiring dengan berjalannya waktu, pada penyelidikan dugaan korupsi dana pendidikan untuk pengadaan peningkatan mutu pendidikan dalam bentuk penyediaan sarana TIK (Teknologi Informatika & Komputer) bagi lebih dari 500 sekolah dasar (SD) di kabupaten Probolinggo yang dilaksanakan pada tahun 2012 yang dibiayai oleh dana APBN, kasus dugaan pemalsuan printer HP ini muncul kembali. Sebenarnya di tahun 2012, kasus ini pernah ditangani oleh KPP (Komisi Pelayanan Publik) Jawa Timur, karena hal ini berkaitan pelayanan publik, dimana ada dana dari pemerintah yang seharusnya dipergunakan dengan semestinya, yakni untuk pelayanan publik, dalam hal ini peningkatan mutu pendidikan. Tapi mungkin lembaga pengawasan pelayanan publik seperti KPP dan Ombudsman dianggap tidak bergigi, maka oleh pemerintah kabupaten Probolinggo keberadaan lembaga seperti itu cenderung diremehkan dan tidak dihargai. Sehingga apapun rekomendasi maupun temuan dari lembaga seperti itu cenderung diabaikan, karena saat turun kedaerah hampir tidak ada pejabat kabupaten Probolinggo yang menghiraukan, bahkan terkesan menghindar. Karenanya, saat ini dugaan korupsi pendidikan 14 milyar itu sekarang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Dari penyelidikan, investigasi serta pengumpulan keterangan yang dilakukan aparat hukum, indikasi dugaan korupsi itu meliputi beberapa hal: 1. Dugaan pemalsuan printer merk HP untuk melakukan markup harga 2. Barang peralatan jaringan komputer & perangkatnya yang seharusnya dikirim untuk 558 SD ternyata diduga hanya dikirim untuk 515 SD, akan tetapi dibayar senilai sejumlah 558 sekolah 3.a. Adanya dugaan pemberitahuan yang tidak benar untuk menutupi dugaan korupsi dengan menyatakan bahwa produk yang diadakan bagi 558 SD di kabupaten Probolinggo itu sudah mendapat pengakuan/ penghargaan dari Pusat Teknologi Informasi & Komunikasi Pendidikan (Pustekom) Kementrian Pendidikan Nasional. Kemungkinan info yang tidak benar ini disampaikan adalah untuk menutupi adanya dugaan pemalsuan produk, pengadaan produk yang tidak sesuai spesifikasi serta dugaan markup dll. 3.b. Persoalan pengesahan/ penghargaan dari Pustekom ini sendiri sudah dibantah oleh Pustekom kemendiknas yang dalam suratnya nomor 1361/P1.1/LL/2012 tertanggal 12 April 2012 yang intinya menyatakan bahwa tidak benar untuk produk tersebut telah mendapat pengesahan dari Pustekom. Dan hal inilah yang juga dipertanyakan oleh KPP Jawa Timur. Tapi apa yang disampaikan oleh Pustekom kemendiknas dan KPP Jatim tidak dihiraukan oleh para pejabat di kabupaten Probolinggo, dengan kenyataan bahwa penyerahan perangkat TIK yang dibiayai oleh APBN untuk SD se kabupaten Probolinggo, penyerahan simbolis dilakukan oleh Bupati Kabupaten Probolinggo saat itu Bpk Hasan Aminuddin pada 24 Juli 2012 di Islamic Center, Kraksaan Probolinggo ( sebagaimana berita harian bhirawa 25 Juli 2012) Bagaimanakah setelah kasus ini sekarang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur? Untuk perkembangan terbaru dari kasus ini serta untuk informasi yang lebih jelas bisa menghubungi: 1. Bpk, Rasyid (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo saat kasus ini terjadi) HP: 081336690020 2. Eko Wahyudi, pejabat ketua pelaksana pengadaan, HP: 081336719936 3. Aris, Pejabat yang melakukan kontrak pengadaan, HP: 08155945989 4. Roni, saksi yang telah diperiksa Kejaksaan Tinggi Jatim, HP: 085234539107 5. Afif SB, saksi yang telah diperiksa Kejaksaan Tinggi Jatim, HP: 085733888850 6. Rochmadi, Ka Penyidikan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, HP: 08115822028 7. Hadley Stefano, Nuning Rodiyah dari KPP Jatim, HP: 08123570231 ; 082140206869 8. Pustekom Kemendiknas Tlp: 021-7418808 Fax: 021-74011727 http://jurnal-korupsi.blogspot.com/2013/04/kejaksaan-tinggi-jatim-usut-pemalsuan.html
