Ref: Kongkalikong atau karena tidak terkait korupsi maka Wapres disarankan 
untuk mengabaikan Timwas Bank Century?

http://www.antaranews.com/berita/368777/seskab-sarankan-wapres-abaikan-panggilan-timwas-century

Seskab sarankan Wapres abaikan panggilan Timwas Century
Jumat, 12 April 2013 23:12 WIB | 

Pewarta: Erafzon SAS

 
Dipo Alam (ANTARA/Andika Wahyu)

  Kalau memang ada panggilan, panggilannya nggak usah diladenin. Abaikan saja. 
Itu saya sampaikan ke Seswapres untuk disampaikan ke Pak Bud," 

Jakarta (ANTARA News) - Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam menyarankan Wakil 
Presiden (Wapres) Boediono untuk mengabaikan rencana Tim Pengawas (Timwas) Bank 
Century DPR yang bermaksud memanggilnya terkait dengan temuan surat kuasa 
pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) kepada Bank Century.

"Kalau memang ada panggilan, panggilannya nggak usah diladenin. Abaikan saja. 
Itu saya sampaikan ke Seswapres untuk disampaikan ke Pak Bud," kata Dipo Alam 
dalam siaran persnya yang diterima di Jakarta, Jumat malam.

Diingatkannya, dulu Timwas juga minta DVD, CD rekaman rapat di Istana ke 
Presiden, tapi tidak diberikan, rekaman itu diberikan ke KPK. "Kalau Timwas 
punya temuan baru, serahkan saja ke KPK, karena kasus hukumnya sudah ditangani 
KPK," kata Dipo. 

Sebelumnya, sejumlah anggota Timwas Century di antaranya Hendrawan Soepratikno 
dari PDIP mengusulkan agar Wapres Boediono dipanggil ke DPR menyusul temuan 
surat kuasa yang ditandatanganinya kepada tiga pejabat BI pada November 2008.

Pemanggilan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi KPK, agar tidak ragu lagi 
memanggil Boediono dalam kaitan dugaan pelanggaran hukum pada kasus pemberian 
FPJP.

"Dalam surat itu jelas sekali bahwa Pak Boediono tahu persis proses yang 
terjadi dan terlibat langsung, karena memberikan kuasa kepada tiga orang untuk 
melakukan akta perjanjian, guna menilai besarnya jaminan, dan seterusnya," kata 
Hendrawan.


Tidak Khawatir 

Seskab Dipo Alam menegaskan sama sekali tidak ada kekhawatiran dari pemerintah 
dan Wapres Boediono terkait dengan yang disebut-sebut ada bukti baru dalam 
bentuk surat kuasa yang ditandatangani Boediono saat menjabat sebagai Gubernur 
Bank Indonesia itu.

Seskab justru menyambut baik atas semua upaya untuk mengklarifikasikan dari 
proses hukum Bank Century.

Namun demikian, Seskab mengingatkan, karena proses Bank Century ini sudah masuk 
di dalam proses hukum di KPK, dan ini sesuai juga dengan hasil dari Sidang 
Paripurna DPR, maka kalau Timwas Bank Century ingin menambahkan bahwa ini ada 
bukti baru dan sebagainya, silahkan diberikan saja kepada KPK.

Dipo mengingatkan, tugas Timwas Century adalah mengawasi penegak hukum yang 
menangani kasus Century, sehingga tidak perlu memanggil-manggil orang dalam 
kaitan kasus itu. 

"Timwas Century bukan Penegak Hukum, Pansus Jilid II, atau Pengadilan, 
karenanya tak bisa panggil-panggil orang seenaknya. Apalagi Wakil Presiden," 
kata Dipo.

Mengenai sikapnya yang ngotot menyarankan Wapres Boediono mengabaikan panggilan 
Timwas Century, menurut Dipo Alam, ia hanya ingin menempatkan masalah dalam 
proporsi yang benar. 

"Dalam menjalankan fungsi tata kelola manajemen kabinet, saya juga bertugas 
melindungi Presiden dari bahan olok-olokan atau permainan oleh siapapun. Saya 
menangkap kesan, pemanggilan ini hanya mainan politik supaya dilihat bekerja 
atau tidak. Ini kan sudah masuk tahun politik dan ada kaitan dengan kegenitan 
politik, barangkali terkait dengan pencalegan," ujar Dipo.

Dia menambahkan, dulu ada anggota Timwas Century juga ada yang genit politik, 
mendatangi Antasari ke penjara Tangerang dan pulangnya mereka bilang dapat data 
baru soal Century. Tapi kemudian, data baru tersebut dibantah sendiri oleh 
Antasari dan pengacaranya. Maka kesimpulannya, data baru yang mereka 
gembar-gemborkan itu ternyata data bodong.

"Saya pikir jangan-jangan ini data bodong lagi. Karena itu abaikan saja soal 
panggilan mereka. Karena hasilnya hanya mencoba mengundang kegaduhan saja. Kan 
kasihan rakyat kalau begini terus. Sudahlah, nggak usah bersandiwara politik, 
kalau ada data baru, sampaikan saja ke KPK, khalas kata orang Arab," kata Dipo.

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © 2013


[Non-text portions of this message have been removed]

Kirim email ke