Ref: Rizal Ramli ini berakal bulus dan bermulut manis untuk menutupi hakekat sistem politik dan ekonomi neokolonial pusat kekuasaan terhadap daerah-daerah di periferi. Sekian kali datang petinggi nada mereka tidak berbeda antara satu dengan yang lain selama 70 tahun yang disebut merdeka-merdeka. Kalau bukan akibat dari sistem demikian tentu gambarannya lain.
http://www.ambonekspres.com/index.php?option=read&cat=53&id=41877 JUMAT, 03 Mei 2013 | Maluku Miskin Karena Pempus Cuek JAKARTA, AE— Mantan Menteri Perekonomian RI, Rizal Ramli mengatakan, Maluku adalah provinsi tertua di Indonesia yang mempelopori pendirian bangsa ini. Tapi masih miskin dan memiliki infrastruktur yang tidak memadai bila dibanding daerah lainnya yang muncul belakangan. Hal ini terjadi, karena kurangnya perhatian pemerintah pusat, serta kebijakannya yang tidak memperhatikan karakteristik daerah. Pandangan ini disampaikan Rizal kepada Ambon Ekspres, dalam sebuah kesempatan diskusi di Jakarta Selatan, Kamis (2/5). ”Contohnya yaitu, UU Perimbangan Keuangan Daerah yang tidak melihat karakteristik daerah. Misalkan, Maluku kaya sumberdaya laut, hasil perikanan yang berlimpah, tapi UU tidak menempatkan itu dalam mempertimbangkan perimbangan keuangan kepada Maluku. Akibatnya terus dalam kemiskinan,” kata Rizal. Dia mengatakan, Revisi UU Perimbangan Keuangan, adalah langkah tepat untuk memecah persoalan Maluku. “Hal ini supaya Maluku mendapatkan dana tambahan dari sumberdaya alam setempat, tidak hanya Migas tapi kekayaan lautnya,” katanya. Dia menjelaskan, untuk mengembangkan kawasan Timur termasuk Maluku, dirinya sudah memperjuangkan sejak tahun 1990-an. Di mana dia mengusulkan agar alur pelayaran kapal tangker dan kapal-kapal besar harus diubah rutenya saat ini yang melewati Selat Malaka, harus melewati laut Lombok dan Sulawesi,” katanya. Sekiranya itu dilakukan, wilayah timur akan kaya. Tapi pemimpin akan datang, harus berani, supaya sebagian dari arus lalulintas dunia bisa diubah dan menguntungkan Indonesia Timur. “Wilayah dari semenanjung Makassar, Kendari, Lombok, NTT, Maluku, akan mendapatkan keuntungan yang besar. Tapi apakah pimpinan negara ini berani mengambil langkah tersebut? Saya kira mereka tidak berani,” katanya. Selain itu kata dia, penyebab Maluku miskin juga karena faktor DAU yang dihitung berdasarkan luas wilayah daratan, dan mengecualikan wilayah laut. Akibatnya daerah kepulauan menjadi terbelakang. Karena dana yang didapatkan sedikit, sementara wilayah pembangunannya besar, yakni mencakupi laut dan daratan. Akibat dari itu semua, menjadikan pertumbuhan ekonomi berjalan tidak stabil. Karena peredaran uang sedikit, sedangkan infrastruktur lemah. Akibatnya, harga bahan pokok di Maluku dipastikan melambung tinggi. Apalagi ditambah dengan sistem pengelolaan perdagangan Indonesia yang buruk. Di mana Indonesia menganut sistem kartel dalam mengimpor bahan pokok. Bahan pokok yang diimpor tiba di Jakarta dengan harga dua kali lipat dari harga di luar negeri, jika bahan pokok ini didistribusikan lagi ke Maluku, maka harganya tidak sama lagi dengan di Jawa, harganya lebih tinggi lagi. “Saya usulkan agar sistem Kartel diubah menjadi sistem tarif. Di mana sistemnya tidak bebas, melainkan harus diatur supaya siapa saja bisa mengimpor tapi dengan tarif tertentu, dengan catatan agar tidak merugikan petani lokal. Dengan demikian, maka harga bisa menjadi murah,” katanya. Dalam persoalan Kartel ini Rizal meminta kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), memeriksa para Kartel terkait dengan impor pangan. Misalkan berapa harga impor dan jual, harga beli dan lain sebagainya. Supaya diketahui letak kesalahannya. Dia mengatakan, keuntungan para Kartel yang tinggi ini, yang digunakan untuk membayar para pejabat. Sistem ini sangat merugikan rakyat miskin. Misalkan sembako gula, yang terbanyak menggunakannya adalah rakyat miskin. “Kalau gula ada 8 orang pemain. Mereka ini kartel. Ini sangat merugikan. Padahal konsumsi gula oleh rakyat kecil lebih tinggi dan banyak. Kemudian daging, kedelai, bawang, gandum,” katanya. Karena itu Bulog perlu memainkan peranan lebih luas, untuk menetralisir harga pangan. Bukan hanya untuk beras semata. Tapi harus merubah pasar. “Dulu Bulog menguasai pangan secara luas. Namun IMF datang ke Indonesia dan melakukan intervensi dengan mengusulkan agar Bulog hanya mengurus beras. Akibatnya bahan pokok lain dikuasai oleh swasta. Sayangnya bukan swasta yang profesional, tapi Kartel gadungan. Hal ini yang merusak dan merugikan rakyat serta negara,” katanya. Sistem Kartel ini sudah berlaku dan mengakar. “Kami berharap KPPU mengumumkan siapa saja mereka, dan berapa keuntungan mereka, suapaya publik tahu,” kata Rizal Ramli. (Fik/fmc [Non-text portions of this message have been removed]
