MODUS 'MANIPULASI' DATA DPT PEMILU 2009 & 2014 

BY @TrioMacan2000

Eng ing eeng …kita bongkar lagi modus manipulasi hasil pemilu /pilpres 
2014 yad hasil diskusi dgn mantan anggota KPU. Pertama, lihatlah apa yg 
sdg terjadi pada proses tahapan2 pemilu 2014 sekarang. Apa yg sedang 
diributkan oleh KPU, partai dan pemerintah. Mereka sibuk meributkan 
penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dimana telah ditemukan 65 juta data yg tdk 
sinkron antara KPU dan Pemerintah. Dari 65 juta 
data DPT tsb katanya kini hanya tinggal 5 juta data pemilih yang belum 
sinkron. Atas dasar itu KPU menunda penetapan DPT. Apakah kisruh dan 
kemelut DPT yang berakibat pada penundaan penetapan DPT itu substatif ? 
Penting dan urgent ? Jawabnya : TIDAK !!. Lho knp tidak subtantif ? 
kenapa tdk penting dan tdk urgent ? Lha iya donk ..wong semua kewenangan 
penetapan DPT tsb bukan pada KPU. Sesuai UU No. 8 tahun 2012 tentang 
PEMILU, penetapan DPT itu adalah kewenangan penuh dari KPUD Kabupaten 
/Kota ! (Pasal 38 UU No. 8/2012). Lalu kenapa KPU mau mengambil peran 
dan kewenangan KPUD Kab / Kota yg sdh diatur oleh UU itu ? Aneh bin 
nyata ..waspadalah !

Berdasarkan UU Pemilu, UU otda, UU Pemda 
dan UU lainnya, instansi yang paling berwenang dan tahu jmlh 
penduduk/pemilih adalah Kab/Kota. Itu sebabnya UU Pemilu pasal 38 tegas 
mengatakan bahwa KPUD Kab /Kota yg melakukan penyusunan dan penetapan 
DPT. Bukan KPU. KPUD Propinsi dan KPU Pusat tugasnya hny menerima 
penetapan DPT dari Kab/Kota utk direkap jumlahnya dan umumkan secara 
propinsi/nasional. KPU juga tidak berwenang mengkoreksi atau membatalkan
 nama2 pemilih yg tercantum di DPT yg sdh ditetapkan oleh KPU Kab/Kota. 
Kenapa demikian? Karena KPU tdk tahu persis mana data pemilih di DPT yg 
benar. Jgn asal coret atau asal nambah. Bahaya.

Tidak jaminan 
dan mekanisme kontrol KPU yg bisa memastikan KPU mencoret nama pemilih 
yg benar2 fiktif, double atau salah/keliru. Sebaliknya tidak ada jaminan
 bhw data baru yg ditambahkan KPU ke DPT yg sdh ditetapkan KPUD adalah 
data yg benar. Bukan fiktif. Jadi, kesalahan pertama yg sangat fatal 
adalah sikap atau tindakan KPU terkait penetapan DPT adalah keliru, 
salah, langgar UU no.8/2012. Sekali lagi …penetapan DPT adalah 
kewenangan KPUD Kab/Kota. Bukan KPU. KPU hanya rekapitulasi DPT dari 
seluruh Kab/Kota saja.

Lalu kenapa elit2 partai, KPU dan 
Kemendagri / pemerintah pusat ributkan DPT ? Tak jelas motifnya. Tdk 
tahu UU atau ada hidden agenda. Hidden agenda terutama dari KPU dan 
Pemerintah. Patut dicurigai. Utk apa habiskan waktu bahas data yg salah?
 Kenapa tdk ke KPUD saja?

Potensi manipulasi kedua yg dpt 
dilakukan oleh KPU adalah kisruh EKTP. Progam yg sgt bagus tapi 
ditumpangi korupsi dan manipulasi pemilu. Penerbitan EKTP palsu/fiktif 
diduga sampai 100 juta sangat rawan digunakan sebagai suara siluman utk 
menangkan partai/capres tertentu. Bgmn modusnya ? Sangat mudah. Karena 
ada ruang utk penambahan DPT melalui DPT khusus / susulan utk para 
pemilih yg tdk/luput terdaftar. Syaratnya cukup dgn bawa KTP / EKTP ke 
PPS TPS setempat. Jika namanya tdk tercantum, dia bisa gunakan hak 
pilihnya. Siapa yg bisa menjamin EKTP palsu (fiktif) atau EKTP yg belum 
diserahkan warga yg berhak akan digunakan utk manipulasi suara. 
Modusny?. Modusnya banyak banget..

1. Dgn gunakan org (seolah2 blm gunakan hak pilihnya) 

2. Data EKTP/ KTP digunakan sbg dasar tambahan suara palsu. 

3. Penyalahgunaan KTP yg dikembalikan warga karena sdh terima EKTP, 
siapa yg bisa menjamin tdk akan disalahgunakan pihak tertentu?

4. Pemalsuan KTP pada 2009 sdh pernah terjadi, sebanyak 18 juta KTP 
palsu yg artinya 18 juta suara palsu. Hny dgn ubah NIK, nama, dst

Dulu 18 juta suara dari KTP Palsu disisipkan ke DPT propinsi2. Utk 
propinsi padat, mark up 1 juta. Propinsi sedang 750.000 pemilih palsu. 
Itu sebabnya, IT KPU Pemilu/ pilpres 2009 berbeda dgn 2004 dimana IT KPU
 2004 bisa diakses publik langsung ke hasil pemilihan di TPS. Sedangkan 
IT KPU 2009 tdk bisa diakses sampai ke hasil TPS, melainkan hanya hasil 
di Kabupaten / Kota saja.

Siapakah yg memegang rahasia hasil 
TPS seluruh Indonesia di KPU 2009 ? Namanya Andi Nurpati. Itu sebabnya 
AN diamankan dgn segala cara. Bgmn modusnya dulu ? 1. IT KPU 2009 yg 
digunakan adalah IT yg berkapasitas kecil sehingga jebol/hang ketika 
diinput jutaan suara. Setelah IT KPU hang/jebol, barulah para oknum 
beraksi mengutakatik hasil pemilu yg sebenarnya dgn hasil yg 
diskenariokan. Masuklah 18 juta suara pemilih palsu yg menguntungkan 
partai/ capres tertentu. 18 juta suara siluman yg jd penentu hasil 
pemilu/pilpres. IT KPU 2009 tdk pakai sistem multiscreen sehingga sulit 
sekali menyisir suara2 dari indentitas palsu dgn search by NIK, name or 
address. Itulah kelemahan utama IT KPU 2009. Yakni tdk bisa akses sampai
 pada hasil di TPS, tdk multiscreen, kapasitas diperkecil & rekayasa
 IT. Modus manipulasi hasil pemilu / pilpres 2009 pasti tdk akan 
digunakan lagi pada 2014. Modusnya lebih canggih dan lebih mengerikan !

Protes2 elit partai pada hari ini terkait kisruh DPT lucunya tdk 
disertai dgn data pembanding utk membuktikan data KPU & Depdagri 
salah. Sehingga yg terjadi saat ini antara KPU - Pemerintah - Partai 
hanyalah debat kusir belaka. Seharusnya Partai2 bawa tim ahli yg 
kompeten. Jika pemilu /pilpres 2014 msh seperti 2009 maka pemenang 
pemilu/ pilpres adalah partai/presiden siluman karena menang dari suara 
siluman

Cukup 2 modus utama kecurangan pemilu/pilpres yang kami
 bongkar pada kultwit ini. Nanti kita lanjutkan dgn modus 3,4,5 dst…inga
 ..inga !

Pemilu/pilpres 2009 yg jurdil akan menjadi faktor 
utama terbina dan terjaganya situasi dan kondisi sospol dan keamanan yg 
kondusif. Kecurangan pemilu/pilpres 2014 akan menjadi faktor utama 
meletuskan gejolak sosial politik yg menyulut kerusuhan, huruhara dan 
revolusi. Tahun 2009 PD dan SBY bisa menang karena banyak faktor. Salah 
satunya adanya 18 juta suara pemilih palsu alias siluman, 18 juta suara 
siluman itu masuk ke perhitungan suara melalui pengadaan 18 juta KTP 
palsu yg kemudian dimasukan nama2nya dalam DPT, 18 juta suara palsu itu 
didistribusikan secara merata ke seluruh propinsi di Indonesia. Propinsi
 padat disisipi 1 juta pemilih palsu, Propinsi padat itu seperti Jawa 
barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Sedangkan propinsi sedang seperti Sumut,
 DKI, Yogya, Bali, banten, 750 ribu, Propinsi2 yg penduduknya tdk 
terlalu padat, disisipi 300-500 ribu suara palsu dari NIK dan indentitas
 KTP palsu yg dibuat oknum pemerintah

Di DKI contohnya 
ditemukan 50.000 pemilih palsu hasil sisiran sebuah partai politik yg 
punya staf ahli IT KPU, Modus pemalsuan KTP yg jadi database pemilih 
palsu itu adalah dgn mengganti ujung NIK (nomor induk kependudukan) KTP 
asli,  Misalkan NIK : 09.5306.010170.0010 diganti ujungnya menjadi 0011,
 0012, dst sampai 0999. Namanya tetap sama, Agar tidak ketahuan, 
mendagri saat itu Mardiyanto ditugaskan mengamankan dibantu dgn timses 
khusus dan KPU. 

Tanpa pengecekan secara silang antar DPT TPS 
melalui sistem IT, maka kecurangan ini tdk akan diketahui. Karena KTP 
Palsu tsb tersebar di TPS,   Pengecekan hanya melalui dokumen rekap 
hasil suara C-1 atau D-4 tak akan bisa membuktikan telah terjadinya mark
 up DPT dan hasil suara. Selain modus utama dgn rekayasa / ubah NIK pada
 satu KTP asli yg lahirkan ratusan KTP dan pemilih palsu, juga rekayasa 
nama dan alamat,  Sehingga mustahil bisa ditemukan bukti utk seluruh 
/total pemilih palsu yg sdh disisipkan di DPT dan hasil rekapitulasi 
suara

Pada pemilu 2009, semua pihak yg terlibat dlm tabulasi 
suara nasional pasti ingat peristiwa jebol atau hang nya IT KPU Pusat. 
Itu disengaja,  Kapasitas IT KPU 2009 awalnya sengaja diperkecil agar 
ketika masuk suara nasional dlm jumlah agak besar secara bersamaan, IT 
otomatis hang,  Ketika IT KPU hang/jebol (kalau tdk salah saat masuk 
suara dari sulsel), saat itulah oknum2 mengutak atik IT KPU dan input 
data palsu,  Itu sebabnya suara PD bisa naik drastis 300% dari hanya 7% 
menjadi 21%. Modus sama ketika SBY bisa raih 63 juta suara dlm pilpres

Hanya sedikit sekali pihak yg mampu sisir suara palsu jika digunakan 
penyisiran manual. Bisa botak kepala dan nanar tuh mata hehe, Beda jika 
penyisiran suara palsu dilakukan dgn cross check (periksa silang) dgn 
tampilkan hasil perhitungan suara antar TPS dan DPT antarTPS,   Dgn 
penyisiran metode kombinasi by name by NIK antar TPS akan ketahuan bhw 
pada TPS yg berbeda ditemukan pemilih yg sama,  Namun, pihak luar tidak 
bisa lakukan penyisiran hasil suara di TPS2 yg berbeda krn pada 2009, IT
 KPU menutup akses utk bisa lihat hasil TPS,  Padahal pada pemilu 2004, 
KPU meyediakan akses pada IT KPU utk bisa akses sampai pada hasil 
perhitungan suara di TPS. Kenapa 2009 beda?   Aneh bin nyata bhw IT KPU 
2009 membatasi akses publik hanya sampai hasil perhitungan suara 
kabupaten / kota saja. Why why why oh delila ..

Nah, siapa 
anggota KPU 2009 yg paling bertanggungjawab thdp penetapan pembatasan 
akses publik hny sampai hasil suara di Kab /kota saja? Siapa anggota KPU
 yg kolusi dgn oknum penguasa dan partai PD saat itu ? Silahkan cari, 
seret dan gantung mereka sampai mati ..pengkhianat !

Oknum KPU 
itu adalah pengkhianat demokrasi yg memungkinkan suara siluman masuk dan
 menghasilkan partai dan presiden pemenang siluman, Jadi kalau bangsa 
dan negara saat ini hancur ya wajar saja. Wong partai dan presiden 
pemenangnya adalah siluman. Menang dari suara siluman,

Bagaimana cara pengamanannya yg lain? Paling utama adalah dgn membentu 
opini dan persepsi publik. 1) iklan besar2an hasil survey bayaran,  
Hasil survey bayaran itu selalu sebutkan bhw partai ini akan menang 
17-22%. Berita ini terus dimuat di media2 berulang2 kali, terus menerus,
  Demikian juga utk hasil pilpresnya..selalu disebutkan cukup satu 
putaran dgn prediksi hasil pilpres 60-67%. Ditanamkan ke kepala rakyat, 
 Opini dibentuk, persepsi publik dibentuk. Ditanamkan di alam bawah 
sadar rakyat dan elit tanpa mereka /kita sadari,  Sehingga ketika hasil 
pemilu/pilpres yang telah direkayasa itu ditampilkan ke publik, alam 
bawah sadar kita sdh dapat menerimanya. Klop !

Untuk memastikan
 hasil pemilu/pilpres 2009 sesuai dgn skenario, strategi2 tadi juga 
diperkuat dgn money politics. Pasukan khusus penyebar soekarno - hatta 
(Rp. 100.000) pun turun ke daerah. Jawa barat, jawa tengah, jawa timur 
kebagian min. 500 milliar, Untuk Sulawesi sedikitnya 50 miliar / 
propinsi dikucurkan. Uangnya dibawa naik pesawat hercules. Serangan 
fajar dilakukan.  Di Aceh jgn ditanya lagi. Dgn bantuan partai lokal, 
kombinasi uang, rekayasa IT, teror menjadi formula sukses besar sampai 
70% suara, pemilu/pilpres 2009 lalu. 18 juta suara palsu, money politics
 dan bajak IT KPU

Bgmn dgn pemilu 2014 yad ? Modusnya pasti 
lebih canggih dan lebih memastikan kemenangan bagi penguasa dan partai 
penguasa,  Dengan 100 juta EKTP palsu, dgn KTP lama yg tdk dimusnahkan 
dan NIK /namanya bisa disisipkan di DPT, dgn rekayasa IT KPU dan kolusi 
dgn KPU,  Siapa terduga otak pelaku kolusi KPU dgn penguasa? Sebut saja 
HGN yg sdh dikenal sbg agen antek asing, pelaksana AWS di RI. Waspadalah

Antisipasilah kecurangan melalui manipulasi pada tabulasi suara 
nasional, mark up DPT, penyalahgunaan form DPT khusus, C1, D4 dst..  
Antisipasi siapa yg menjadi ahli IT KPU, siapa saja yg bisa mengakses IT
 KPU tsb. Dan ingat ada pertemuan agen mossad dan oknum penguasa. 
Pertemuan agen mossad & oknum penguasa di Spore ini terjadi pada 
awal tahun ini dan sdh dikonfirnasi kebenarannya oleh beberapa elit 
partai  Salah satu hasil rapat rahasia tsb adalah mossad memastikan 
kemenangan utk partai dan capres tertentu. Bgmn caranya? Diduga via IT 
KPU

Indikasi kuat atau bukti nyata telah terjadinya manipulasi 
suara pemilu/pilpres itu mudah dilihat. Perhatikan sj tingkat 
partisipasi pemilu,  Jika partisipasi pilkada2 hanya sekitar 45-60%, 
maka partisipasi pemilu/pilpres mendadak bisa 87-93%. Apa artinya ? 
Tingkat partisipasi pemilu/pilpres yg melonjak naik drastis itu bukan 
karena hampir seluruh rakyat ikut memilih. Tingkat partisipasi pilkada 
rendah bukan karena banyak golput. Bukan. Tingkat partisipasi pilkada 
adalah refleksi riel jumlah pemilih

Asumsikan saja golput pada 
pilkada 10-15%, maka jika tingkat partisipasi pemilu/pilpres seharusnya 
hny 55-75%. Ada selisih 20-30% suara, Margin 20-30% suara inilah yg 
sebenarnya adalah suara siluman dari pemilih siluman yg disisipkan di 
DPT dan jadi suara tambahan,   Jika pemilih RI tercatat 170 juta maka 
akan ada 34-51 juta suara palsu yg siap utk didistribusikan ke partai 
(partai2) dan capres tertentu

Salah satu modus kecurangan 
pemilu/pilpres 2014 boleh jadi adalah dgn dibuatnya kerjasama KPU - 
Lemsaneg RI. Waspadalah, Para elit sesungguhnya sudah paham apa itu 
lemsaneg RI dan siapa yg menjadi kepala lemsaneg saat ini hehehe ... 
Nah, kembali ke pidato presiden SBY eh ketum PD. Beliau yakin PD akan 
kembali menang besar dan capres PD akan terpilih kembali, Kami sdh paham
 benar bgmn kehebatan SBY dlm menyusun dan menjalankan strategi 
politiknya. Luar biasa. Komprehensif, terukur, terjamin hehe, Strategi 
SBY terbukti mampu kooptasi KPK, perlemah kejaksaan dan polri, hancurkan
 MK utk dikendalikan, kriminalisasi somebody dst dst.  Strategi SBY 
terbukti berhasil kecohkan siapa Bunda Putri, hancurkan PKS, menyusul 
golkar, PDIP, PPP, Gerindra dan Hanura..wait n see,  Strategi SBY 
berhasil jebloskan Rudi Rubiandini, selamatkan Ibas, ani dan kroni2 
cikeas /istana dari jeratan delik suap dan korupsi

Strategi SBY
 luar biasa, namun mudah terbaca oleh kami, para ronin penjaga negeri 
ini … we knew what you did last summer hehe  And the most important 
thing is …we know what you will do next season hehehe … we ‘ll pay full 
attention for this time ..keep our promise

Ok. Cukup sekian 
dulu…mari kobarkan semangat revolusi. Sesungguhnya perjuangan kita lebih
 berat karena musuh kita adalah bangsa kita sendiri

Kirim email ke