res : Kalau purnawiran jenderal TNI menjadi korban buruknya pelayanan BPJS, maka tentu prajurit pensiunan pun bernasib tidak berbeda atau malah lebih buruk lagi. Agaknya purnawirawan jenderal TNI yang memakai BPJS adalah jenderal-jenderal kelas dua atau kelas tiga dalam arti bukan anggota intern klik rezim neo-Mojopahit, sebab kalau anggota pasti masih mendapat kedudukan dalam pemerintahan atau anggota direksi BUMN atau juga dikirim menjadi duta besar untuk menambah rejeki pribadi dan kalau jatuh sakit mendapat pelayanan istimewa di rumah sakit berkelas wahid dengan kemungkinan dapat dikirim untuk berobat di luar negeri atas biaya negara.
http://www.shnews.co/detile-30677-jenderal-tentara-jadi-korban-bpjs.html Jenderal Tentara Jadi Korban BPJS Aju | Rabu, 08 Januari 2014 - 14:35 WIB : 31582 (dok/antara) Petugas melayani warga yang melakukan pendaftaran kepesertaan di kantor BPJS Kesehatan Palu, Kamis (2/1). Terhitung 1 Januari 2014, jaminan kesehatan masyarakat ditangani oleh BPJS Kesehatan termasuk jaminan kesehatan masyarakat secara individu. Beberapa purnawirawan dan prajurit keluhkan pemberlakuan BPJS. JAKARTA - Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memuculkan sejumlah persoalan kontroversial. Tak hanya rakyat biasa, purnawirawan tentara juga menjadi korban buruknya pelayanan BPJS. Bahkan, seorang purnawirawan TNI berpangkat mayor jenderal dilaporkan ditolak berobat di sebuah rumah sakit karena Askes yang menjadi jaminan selama ini sudah tidak berlaku lagi. Fenomena ini membuat purnawirawan tentara mempertanyakan janji presiden. Mantan Ketua Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas) Letnan Jenderal TNI (Purn), Junianto Haroen melaporkan, beberapa purnawirawan dan prajurit marah dan mengeluhkan pemberlakuan BPJS. “Saat general check up dulu, menggunakan Askes (didapatkan pelayanan) VIP, mantap sekali pelayanannya. Tapi begitu saya akan menindaklanjuti hasil check up sesuai rekomendasi para dokter, Askes ditolak. Terus kalau periksa dan konsultasi harus bayar. Untuk obat bayar sangat mahal. Ini pemerintahan kita sudah kacau,” katanya mengutip pernyataan seorang mantan pejabat berbintang dua yang mengeluh kepadanya, Selasa (7/1). Junianto mempertanyakan tujuan BPJS supaya mendapatkan pelayanan gratis, sesuai pengumuman presiden pada sidang kabinet di Bogor 31 Desember 2013 lalu. “Kenyataannya, mulai 1 Januari 2014 periksa kesehatan saja bayar. Bagaimana rakyat kecil dan prajurit sakit parah dan harus menginap, apalagi kalau masuk ICU? Berapa bayarnya? Sekarang rekan-rekan kita lagi panik, kasihan melihatnya karena anaknya masih menginap di ICU RSCM,” ia memaparkan. Junianto Haroen menjelaskan, RSPAD sudah mengeluarkan surat pemberhentian pemberlakuan Askes. “Surat dari Askes, bunyinya Kartu Askes tidak berlaku lagi setelah diumumkan berlakunya BPJS. Permasalahannya adalah, lain perintah dari presiden, lain di PT Askes, dan lain di RS,” ujarnya. Ia berharap para penjabat negara segera turun melihat fakta di lapangan. Mereka bisa langsung mencoba melakukan general check up kesehatan. “Kami ingin pejabat mau melihat sesuatunya secara faktual,” tuturnya. Sebelumnya beberapa pejabat tinggi juga melaporkan hilangnya Jaminan Kesehatan Paripurna akibat diberlakukannya BPJS. “Kalau pejabat yang koruptor pasti nggak pernah pakai jaminan kesehatan tersebut. Tapi kalau pejabat yang bersih bagaimana nasibnya?” tanya seorang mantan menteri. Keluhan buruknya pelayanan BPJS juga disampaikan rakyat dari berbagai daerah. “BPJS ini mulai terlihat menyusahkan rakyat karena pelayanannya kurang bagus di lapangan. Bahkan, obat-obatan yang selama ini ditanggung Askes malah sekarang tidak ditanggung lagi,” kata Niko Beni, peserta BPJS di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (7/1), seperti dilansir kantor berita Antara. Ia menyebutkan, semangat dari BPJS yang dilahirkan DPR bertujuan membantu masyarakat, ternyata jauh dari harapan. Sejumlah persoalan mulai muncul di permukaan karena tidak sejalan dengan regulasi yang ada. “Saat mengantar istri berobat di RS Wahidin Sudirohusodo, untuk menebus obat di apotek yang biasa selama ini ditanggung Askes, faktanya tidak dikasih dengan alasan tidak lagi ditanggung kalau peserta BPJS. Parahnya, petugas apotek menyuruh saya membeli obat di luar rumah sakit tersebut,” ia mengungkapkan. Saharuddin, peserta Jamkesmas, mengaku pihak rumah sakit kebingungan melayani peserta BPJS. Padahal, berdasarkan aturan peserta Jamkesmas harusnya menjadi perhatian karena pesertanya adalah orang miskin. Namun, fakta di lapangan berkata lain, BPJS lebih didahulukuan. “Kami bingung Pak, kok kami seakan tidak dihiraukan padahal kami ini peserta Jamkesmas. Mereka meminta kami beralih ke BPJS, tapi kami bingung bagaimana caranya, sementara bapak kami harus segera dirawat karena sakit keras,” katanya. Membuat Bingung Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, Andi Jap mengaku, tidak tahu perkembangan BPJS di wilayah yang berbatasan darat langsung dengan Negara Bagian Sarawak, Federasi Malaysia. “Tanyakan saja kepada BPJS di Pontianak,” kata Andi Jap kepada SH melalui jaringan telepon genggam di Pontianak, Selasa. Ketika ditanya apakah nantinya sumber pembiayaan BPJS di Provinsi Kalimantan Barat dibebankan kepada APBD, Andi Jap sekali lagi mengaku, “Saya tidak tahu. Tanyakan saja kepada BPJS.” Ratusan warga tampak antre mengurus dokumen administrasi yang berkaitan dengan kepesertaan dalam Program BPJS di Provinsi Kalimantan Barat. Pihak Kantor BPJS di Pontianak mengambil inisiatif membangun tenda karena banyak masyarakat yang datang. Di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), jumlah warga yang mendaftar sebagai peserta BPJS hingga Selasa baru 90 orang. Warga yang mendaftar itu adalah masyarakat yang sebelumnya tidak terdaftar sebagai peserta Jamkesmas. “Peserta Jemkesnas dan Jamkesda didaftar pemerintah karena pemerintah yang akan membayar premi mereka. Kalau mereka daftar sendiri ke BPJS harus bayar premi sendiri,” kata Kepala BPJS Cabang Kupang Frans Pareira di Kupang. Dari Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah dilaporkan, meskipun sudah mendapatkan sosialisasi, masyarakat masih bingung dengan pelayanan BPJS Kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pulang Pisau Muliyanto Budjihardjo mengatakan, beberapa bulan terakhir sudah melaksanakan sosialisasi di internal kantornya tentang program BPJS Kesehatan. “Masih ada daerah yang belum mendapatkan sosialisasi. Sebagian masyarakat masih bingung dengan namanya Program BPJS Kesehatan,” ujarnya. Ia juga mengakui pendataan masyarakat Penerima Bantuan Iuran di Kabupaten belum berjalan sebagaimana mestinya. “Pasti ada mengalami kendala-kendala karena perubahan kondisi penduduk. Kita akan memakai data yang ada di Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang ada di pemerintah pusat,” ujarnya. Pemerintah Pulang Pisau menurutnya menyiapkan anggaran Rp 1,5 miliar dari APBD untuk membantu warga yang tidak mampu dan warga miskin. Camat Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau, menyampaikan, warganya sampai hari ini masih belum mengerti tentang jaminan Kesehatan yang akan dikelola BPJS. “Warga di Desa Sei Hambawang dan Desa Sei Bakau serta Desa lainnya yang ada di Kecamatan Sebangau Kuala banyak yang tidak memiliki kartu jaminan sehat,” ia mengungkapkan. Ia berharap pemerintah daerah baik kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat untuk mendata masyarakat Kecamatan Sebagau Kuala, agar bisa mendapatkan kartu jaminan kesehatan yang kabarnya akan menggratiskan semua biaya kesehatan rakyat. “Masyarakat, semuanya bingung. Seperti apa sih yang namanya BPJS,” ujarnya. Pos Pengawasan Di Manokwari, Papua Barat dilaporkan, hingga kini proses pelayanan BPJS belum berjalan dan sampai saat ini Jamkesmas masih berlaku. “Hal ini juga berkat dukungan direktur rumah sakit daerah Kabupaten Manokwari, Dr firman yang menolak BPJS,” demikian dikatakan Ketua DKR Papua Barat, Alexander Sitanala kepada SH, Selasa. Ia mengatakan, di Kota Sorong secara tidak langsung BPJS telah dijalankan. Semua pelayanan kesehatan yang tadinya gratis sekarang sudah tidak lagi. “Keluarga-keluarga pasien disuruh membeli obat di apotek. Keluarga pasien mulai emosi dan marah karena tidak tahu tentang program BPJS, tiba-tiba sekarang disuruh bayar. Padahal, rakyat tidak punya uang,” katanya. Alex Sitanala mengatakan, DKR Papua Barat mendirikan pos-pos pengawasan BPJS di kampung-kampung di seluruh Papua Barat. Rumah sakit daerah yang biasa melayani pasien Jamkesmas diminta untuk tidak mempersulit pasien. “Ini pesan presiden, tidak boleh lagi ada pasien yang ditolak karena tidak mampu bayar,” ujarnya. Tugas pos pengawasan BPJS adalah menampung dan mendampingi pasien-pasien dari daerah pedalaman, agar rumah-rumah sakit memastikan pelayanan sampai sembuh dan gratis. (Vinsensius/Dis Amalo/Web Warouw ++++ http://www.shnews.co/detile-30726-para-jenderal-tolak-isi-formulir-bpjs.html Para Jenderal Tolak Isi Formulir BPJS Ninuk Cucu Suwanti | Kamis, 09 Januari 2014 - 13:53 WIB : 321 Pelayanan jaminan kesehatan di beberapa rumah sakit memburuk. JAKARTA - Beberapa purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menolak pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sementara itu, pejabat negara berpersepsi berbeda-beda mengenai prosedur pelaksanaan jaminan kesehatan, meskipun aturan hukum sudah mengatur secara tegas. “Pagi ini (kemarin pagi-red) saya menerima laporan kawan-kawan prajurit dan perwira yang menolak mengisi formulir BPJS untuk pengganti Askes karena ini penipuan,” kata Brigjen (Purnawirawan) Anandha Sidharta kepada SH di Jakarta, Rabu (8/1). Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas) Letjen TNI (Purnawirawan) Junianto Haroen mengatakan, kualitas pelayanan jaminan kesehatan terhadap mantan anggota TNI menurun. Meski memiliki kartu Askes, mereka tetap membayar sejumlah obat-obatan dan tindakan. Ananda Sidharta mengatakan, semua tingkatan kesatuan TNI saat ini resah dengan pelaksanaan JKN yang dikelola BPJS. Ia mendapatkan laporan setiap hari tentang keluhan dari teman-temannya sesama anggota TNI, dari semua tingkatan dan satuan. “Kami sudah berkorban menjaga keutuhan bangsa dan negara ini. Tapi, jangan istri dan anak kami harus ikut berkorban lagi untuk BPJS,” katanya Ia menilai, BPJS semakin menyulitkan rakyat mendapatkan pelayanan kesehatan. “BPJS itu hanya akal-akalan mencuri uang rakyat,” ia menegaskan. Ia kecewa kepada DPR dan pemerintah yang menerbitkan Undang-Undang (UU) Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU BPJS yang memeras rakyat. “Semua berujung pada moral manusianya yang hanya hidup mengejar materi duniawi. Nasionalisme mereka sudah hilang, apalagi daya juang,” ujarnya ketika ditanya mengapa pemerintah tunduk pada keinginan sistem asuransi. Persepsi berbeda Meskipun JKN merupakan program nasional, pejabat negara berpersepsi berbeda mengenai kepesertaan. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono berpendapat, ia bisa memilih rumah sakit rujukan jika sakit. “Saya sekarang akan menentukan puskesmas apa di kantor atau dekat rumah, itu boleh berubah. Itu termasuk rumah sakit, juga bisa ditentukan, misalnya saya mau Rumah Sakit Mayapada,” katanya ketika ditanya apakah ia akan mengikuti berobat di puskesmas terlebih dahulu ketika sakit. Ia mengaku sudah mendaftar sebagai peserta begitu BPJS disahkan. Menteri Kesehatan (Menkes) Nafsiah Mboi mengaku telah terdaftar sebagai peserta BPJS karena ia merupakan peserta Askes. Saat ini, PT Askes yang mengelola jaminan kesehatan pegawai negeri sipil (PNS) berubah nama menjadi BPJS Kesehatan. “Tentu dong sudah. Saya kan PNS, punya Askes. Mau lihat? Sudah dong,” katanya ketika ditanya apakah sudah mendaftar sebagai peserta BPJS. Ketika ditanya lagi apakah akan mengikuti prosedur yang ditentukan BPJS, ia mengatakan, “Haruslah. Kalau tidak, aku beli sendiri obatnya.” Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, masih menunggu masa sidang dan akan berkonsultasi dengan pemimpin lain soal kepesertaan anggota dewan dalam BPJS. Ia juga akan mengundang mobil layanan untuk membuat kartu BPJS pertengahan bulan ini. Ia berjanji mengikuti aturan yang dibuat BPJS, termasuk mendahulukan puskesmas sebagai tempat berobat pertama kali. “Apa pun aturannya, kami taati saja, yang penting berdoa agar tidak sakit. Walau pelayanan di surga, sakit tetap tidak enak, apalagi sakitnya sudah tidak bisa makan, minum. Itu tidak ada manfaatnya,” katanya. Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Tjahjo Kumolo mengatakan, selama ini sudah menjadi peserta Askes. “Saya bayar iuran tahunan dipotong dari penerimaan DPR,” katanya kepada SH. Namun, ia belum mengetahui detail prosedur pelayanan jaminan kesehatan yang dikelola BPJS. “Proses detailnya menunggu keputusan rapat BURT DPR, Sekjen DPR, sama Askes,” ujarnya. Ketika ditanya apakah ia siap menjadi peserta BPJS seperti rakyat pada umumnya, mengingat Peraturan Presiden (Perpres) Jaminan Kesehatan Paripurna Pejabat dan Mantan Pejabat Negara dihapus, ia berpendapat, pejabat negara bisa menggunakan hak seperti pemegang polis asuransi komersial. Namun, jika mendadak sakit tengah malam, ia tidak perlu mencari puskesmas terlebih dahulu, bisa langsung dilarikan ke rumah sakit. “Masyarakat umum juga demikian. Kalau mendadak sakit tengah malam, kan bisa langsung ke UGD (Unit Gawat Darurat) rumah sakit. Orang sakit tidak perlu diatur secara detail, menunggu proses, ya sudah mati,” tuturnya. Sementara itu, Anggota DPRD Komisi E DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra, Iman Satriya mengatakan, tidak akan mendaftar sebagai peserta BPJS. Ia justru mempertanyakan tata cara pengawasan yang dilakukan pemerintah jika warganya tidak mendaftar sebagai peserta BPJS. “Bagaimana mereka tahu siapa saja yang mendaftar dan tidak. Memang mereka mau mencari kita?” Terkait pelaksanaan JKN ini, massa yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Kendal, Rabu siang menggelar unjuk rasa depan Pasar Pagi Kaliwungu. Mereka menuntut pemerintah membatalkan BPJS. Massa sempat memblokade jalur Pantura dan bentrok dengan polisi setempat. Di Medan, Sumatera Utara (Sumut), Kamis (9/1), Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Medan bersama keluarga pasien mengadakan aksi ke Wali Kota Medan, DPRD dan Dinas Kesehatan Sumut. “Kami menuntut BPJS menanggung biaya seluruh rakyat tanpa pungutan iuran dan co–sharing. Kesehatan rakyat adalah tanggung jawab negara dengan APBN,” kata Ketua DKR Kota Medan, Jamila Makmuriah kepada SH. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Sumut, Sri Suryani, kepada SH di Medan, Rabu, mengungkapkan, pemerintah provinsi memperpanjang kerja sama di empat rumah sakit milik pemerintah karena kerja sama dengan BPJS masih dalam persiapan sampai 31 Januari. “Kuota yang ditanggung pemerintah provinsi 270.000-300.000 jiwa dengan anggaran sekitar Rp 63-70 miliar,” ujarnya. Sekretaris DKR Sumut Sintong Pardosi menyatakan, rencana pemerintah Sumut sejalan dengan kebiasaan politik pemerintah Sumut yang selalu ingin lepas tanggung jawab mengurus rakyat yang sakit. “Pada saat APBD diserahkan ke BPJS, kami akan melapor ke polisi dan KPK. Itu karena APBD yang bersumber dari pajak rakyat Sumatera Utara telah diselewengkan,” ia menegaskan. Pelayanan Memburuk Di masa transisi dari Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) menjadi BPJS, masyarakat sudah harus menerima pelayanan kesehatan yang semakin memburuk di beberapa rumah sakit di Medan. Di Rumah Sakit Methodis, Legimin, pasien penjual tapai keliling dari Padang Bulang. Ia terpaksa harus mencari utangan ketika mendapatkan serangan jantung dan dirawat di ICU rumah sakit tersebut. Di Rumah Sakit Sari Mutiara, pasien darurat harus ditangani dengan pembiayaan yang tidak jelas. Direktur Rumah Sakit Sari Mutiara Dr Tuahman kepada SH mengungkapkan, mengutamakan penyelamatan pasien terlebih dahulu, meski pihaknya belum tahu bagaimana pembiayaan terhadap pasien miskin tersebut. “Hal yang penting, pasien selamat dulu, meskipun saat ini belum ada jaminannya. Namun, kami juga memiliki keterbatasan.” katanya. (Web Warouw/Sugianto/Tu
