Presiden JOKO WIDODO telah dengan jelas, tegas serta terang-terangan menolak untuk menyelesaikan masaalah pelanggaran berat HAM termasuk pelanggaran HAM super berat kasus 65 dan juga tegas menolak untuk minta maaf pada para korban 65. Sikap Jokowi dan Pemerintahan Joko Widodo ini sudah tidak bisa ditukangi, tidak bisa direvisi, tadak bisa ditafsirkan lain dari maksud Jokowi yang sebenarnya dan kita tidak punya nafsu sedikitpun untuk mendorong-dorongnya agar beliau berpikir kembali. Itu adalah keputusan final beliau, sikap politik beliau dan juga pandangan klas beliau: JELAS TERANG BENDERANG dihadapan seluruh rakyat Indonesia yang beliau pimpin. Sebagian besar rakyat Indonesia merasa tertipu dan bahkan tidak penah menduga sebelumnya bahwa seorang Jokowi yang terkesan begitu dekat dengan rakyat, begitu akrab bersama rakyat, begitu merakyat dalam semua program pro rakyat yang diumumkan dan dijanjikannya pada rakyat. Tapi apa lacur, baru satu bulan usia Pemerintahan beliau, tiba-tiba pecah menggelegar bagaikan guntur membelah bumi lahir penyataan beliau yang berpaling dan melupakan sejarah berdarah pemerkosaan HAM yang mengakibatkan jutaan rakyat tersembelih tanpa dosa. Presiden Jokowi telah terbius dengan euforia investasi modal asing, antusiasme para kapitalis Internasional dan begara-negara Imperialis yang beliau undang dan berikan izin istimewa untuk mengembangkan secara besar-besaran kapitalisme di Indonesia dengan melupakan janji-janji beliau terhadap rakyat, melupakan sejarah kelam bangsanya sendiri, melupakan semua simbol-simbol politik yang beliau kibarkan seperti "TRISAKTI". "REVOLUSI MENTAL" dan hanya akan membangun "INDONESIA HEBAT" menurut rencana kapitalisme asing, penanam modal asing dan kemudi asing. Beliau telah lupa daratan dan tidak lagi berpijak di bumi Indonesia sambil mengembangkan lebih lanjut, lebih ekstrim budaya PENCITRAAN yang sebelumnya juga dianut oleh Presiden sebelumnya yang baru saja beliau gantikan. Di berbagai tempat, rakyat disogok dengan uang kontan yang lebih menunjukkan Jokowi sebagai filantrop dan bukan sebagai pemimpin, kenaikan harga-harga barang keperluan sehari-hari dari rakyat tidak beliau hiraukan, kemerosotan nilai mata uang rupiah yang sudah dramatis tidak mendapatkan perbaikan dan penyelesaian.Singkat kata Presiden Joko Widodo bersama kabinetnya yang berisikan musuh-musuh rakyat yang beliu masukkan sendiri sedang berjalan sendiri sambil dari belakang diikuti barisan raksasa kapitalisme modal asing yang siap menguras kekayaan Indonesia dan tenaga kerja Indonesia yang akan luar biasa murahanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya sedangkan nasib rakyat hanya akan semakin buruk, semakin terhisap dan terhina.Dengan perspektif muram dan juga realitas kelam yang sudah di ambang pintu sekarang ini apakah masih perlu mendorong-dorong Pemerintah Joko-Jeka agar sudi kembali berpaling pada nasib dan tuntutan rakyat? Yang lebih benar adalah kalau mungkin, secepatnya mendorong Pemerintah yang begini ke jurang pembuangan sampah sebelum terlambat. ASAHAN.
----- Original Message ----- From: isa To: DISKUSI KITA GOOGLE- GROUP Sent: Wednesday, December 24, 2014 12:54 PM Subject: Kolom IBRAHIM ISA,Menjelang Natal 2014 – Menyambut Tahun Baru 2015 Kolom IBRAHIM ISA Menjelang Natal 2014 – Menyambut Tahun Baru 2015 ----------------------------------------------------------------------- MARI AGUNGKAN “HARI NATAL 2014” . . . Dengan MENJEBOL “TEROBOSAN” Penyelesaian “HAM MASA LALU“ * * * Mari agungkan dan rayakan Hari Natal 2014 dan Menyambut Tahun Baru 2015, dengan memberikan dorongan dan dukungan kuat kepada pemerintah Presiden Jokowi, untuk membuat langkah awalan kongkrit ke arah penyelesain masalah “HAM MASA LALU'. Politikus dan tokoh mantan pendiri parpol PAN, Abdillah Toha, dalam pesan singkatnya untuk Hari Natal dan menyambut Tahun Baru 2015, menulis singkat: “Selamat Natal bagi yang merayakan dan Selamat Tahun Baru bagi kita semua. Semoga tahun mendatang jadi tahun yang penuh kedamaian, kemajuan, dan kebahagiaan bagi nusa, bangsa, dan umat manusia.“ * * * Yang diungkap AbdillahToha tsb, juga adalah harapan murni yang diidamkan oleh seluruh bangsa yang sejak Mei 1998, melangkah ke periode Reformasi dan Demokrasi. Mengisi harapan mulya itu, amat diperlukan tindakan dan langkah yang berani, mantap dan jelas arah tujuannya. SURAT TERBUKA SEJARAWAN ASVI WARMAN ADAM tertuju kepada Presiden Joko Widodo, dengan padat dan cekak-aos, jelas dan mantap memberikan jalan yang harus ditempuh Presiden Jokowi dan pemerintahnya. Jalan awal itu adalah: --- TINDAKAN TEROBOSAN --- dalam menjelesaikan masa lalu berkenaan dengan pelanggaran HAM berat. * * * Asvi menunjuk pada langkah-langkah penting yang harus diambil Presiden Jokowi, a.l Pertama, Presiden Indonesia perlu meminta maaf kepada ribuan patriot Indonesia yang dicabut kewarganegaraannya setelah Gerakan 30 September (G30S) 1965 Kedua, presiden Indonesia seyogianya menyatakan kekeliruan pemerintah pada masa lalu dalam membuang lebih dari 10.000 orang ke Pulau Buru selama 10 tahun (1969-1979).meletus. Ketiga, presiden sebaiknya meminta maaf kepada anak-anak korban peristiwa 1965 yang tidak boleh menjadi PNS dan ABRI sejak Instruksi Menteri Dalam Negeri dikeluarkan pada 1981. Keempat, presiden tentu perlu menanggapi petitum Mahkamah Agung tahun 2011. Membuat terobosan Pengganti undang-undang itu sudah selesai digodok oleh Kementerian Hukum dan HAM, tetapi tidak kunjung diserahkan pemerintah kepada DPR. Selain Pengadilan HAM ad hoc, KKR diperlukan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu secara komprehensif. Sebagai terobosan, sebaiknya pembentukan komisi ini tidak lagi dengan undang-undang yang akan memakan waktu lama, tetapi cukup dengan keputusan presiden. * * * Lampiran: Lengkapnya SURAT TERBUKA ASVI KEPADA PRESIDEN JOkOWI. Surat Terbuka untuk Presiden <Asvi Warman Adam, Rabu, 10 Desember 2014> SEBELUM menjadi presiden, Joko Widodo telah mencanangkan visi-misinya yang disebut Nawacita. Pada program keempat tentang penegakan hukum disebutkan antara lain "menghormati HAM dan penyelesaian berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu". Jadi, kalau ada menteri yang kurang peduli terhadap penyelesaian masa lalu, tentu ia tidak membaca dan memahami Nawacita. Dari kasus pelanggaran HAM masa lalu sejak 1945 sampai 2000, salah satunya dan yang paling menonjol adalah kasus 1965 yang merupakan pembunuhan massal terbesar dalam sejarah Indonesia: 500.000 orang. Belanda yang berada di Nusantara selama 350 tahun menewaskan 125.000 orang Indonesia, 75.000 di antaranya di Aceh. Jadi, jauh lebih banyak korban pembunuhan sesama bangsa sendiri. Komisi Nasional HAM telah menghasilkan laporan penyidikan pro-justicia tentang kejahatan kemanusiaan 1965, seyogianya Kejaksaan Agung tidak bermain-main untuk menindaklanjutinya dalam rangka melaksanakan Nawacita. Peristiwa 1965 telah berlangsung selama hampir 50 tahun tanpa penyelesaian yang komprehensif dan berkeadilan. Dalam waktu dekat ada beberapa hal yang dapat dilakukan presiden, meminta maaf atas kekeliruan negara dan menanggapi petitum Mahkamah Agung. Meminta maaf Pertama, presiden Indonesia perlu meminta maaf kepada ribuan patriot Indonesia yang dicabut kewarganegaraannya setelah Gerakan 30 September (G30S) 1965 meletus. Tahun 1960-an Presiden Soekarno mengirim ribuan "mahid" (mahasiswa ikatan dinas) ke luar negeri untuk mempersiapkan pembangunan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena dianggap sebagai pendukung Soekarno, paspor mereka dicabut dan mereka kehilangan kewarganegaraan. Hampir semuanya telah menjadi warga negara asing walau mereka tetap bersemangat mengikuti peringatan proklamasi kemerdekaan di KBRI setempat, termasuk membacakan teks Pancasila. Rata-rata berusia 75 tahun atau lebih dan sebagian besar telah meninggal. Kedua, presiden Indonesia seyogianya menyatakan kekeliruan pemerintah pada masa lalu dalam membuang lebih dari 10.000 orang ke Pulau Buru selama 10 tahun (1969-1979). Tanpa proses pengadilan, mereka dipekerjakan secara paksa dalam suatu kamp konsentrasi tanpa tahu kapan akan dibebaskan. Protes lembaga internasional yang menyebabkan Pemerintah Indonesia mengakhiri kejahatan kemanusiaan ini Ketiga, presiden sebaiknya meminta maaf kepada anak-anak korban peristiwa 1965 yang tidak boleh menjadi PNS dan ABRI sejak Instruksi Menteri Dalam Negeri dikeluarkan pada 1981. Terlepas dari orangtuanya bersalah atau tidak, anak-anak mereka sama sekali tidak boleh didiskriminasikan dalam memilih lapangan pekerjaan seperti dijamin dalam UUD 1945. Keempat, presiden tentu perlu menanggapi petitum Mahkamah Agung tahun 2011. Dalam memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Keputusan Presiden RI Nomor 28 Tahun 1975 tanggal 25 Juni 1975 tentang Perlakuan terhadap Mereka yang Terlibat G30S/PKI Golongan C, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan Nomor 33 P/HUM/2011 yang menyatakan keputusan presiden tersebut beserta seluruh peraturan di bawahnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, Mahkamah Agung "memerintahkan kepada Presiden RI untuk mencabut Keputusan Presiden No 28 Tahun 1975 tentang Perlakuan terhadap Mereka yang Terlibat G30S/PKI Golongan C tanggal 25 Juni 1975 tersebut". Pada era Reformasi dengan bersusah payah dilahirkan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) tahun 2004. Namun, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersikap setengah hati dengan tidak kunjung menetapkan nama-nama anggota KKR yang diberikan panitia seleksi untuk selanjutnya dipilih DPR. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi yang dipimpin Jimly Asshiddiqie secara ultrapetita merobohkan UU itu. Membuat terobosan Pengganti undang-undang itu sudah selesai digodok oleh Kementerian Hukum dan HAM, tetapi tidak kunjung diserahkan pemerintah kepada DPR. Selain Pengadilan HAM ad hoc, KKR diperlukan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu secara komprehensif. Sebagai terobosan, sebaiknya pembentukan komisi ini tidak lagi dengan undang-undang yang akan memakan waktu lama, tetapi cukup dengan keputusan presiden. Jadi, merupakan komisi negara yang dibentuk presiden dengan personel yang ramping dan bertugas dalam tempo yang tidak terlalu lama, misalnya dua tahun. Semoga surat ini dapat membantu Presiden Joko Widodo dalam membuat terobosan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu yang termasuk program Nawacita. Dengan demikian, bangsa ini dapat melangkah ke depan tanpa beban. * * * <Asvi Warman Adam, Visiting Research Scholar pada CSEAS Kyoto University. -- Anda menerima pesan ini karena berlangganan grup "diskusi kita" di Google Grup. Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim email ke [email protected]. Untuk opsi lebih lanjut, kunjungi https://groups.google.com/d/optout.
