MEMANG JELAS YPKP65 TIDAK ADA SANGKUT PAUTNYA DENGAN KOMUNISME MESKIPUN ORANG-ORANG DALAM MEREKA TERDIRI DARI SEBAGIAN BESAR DARI BEKAS KOMUNIS. SEKARANG MEREKA “BERJUANG” DENGAN METODE PERDAMAIAN DENGAN PENGUASA NEGARA YANG MANAPUN YANG MUNGKIN SECARA SEDAR ATAU TIDAK, MEREKA MASIH MENERUSKAN POLITIK PKI 51/65 DENGAN POLITIK MEREBUT KEKUASAAN NEGARA SECARA DAMAI DENGAN CARA MEREBUT SEBANYAK-BANYAKNYA KURSI PARLEMEN YANG TELAH MENGAKIBATKAN TERROR BESAR YANG MENGHABISI 3 JUTA NYAWA MANUSIA TIDAK BERSALAH. NAMUN SUDAH PASTI YPKP65 TIDAK MUNGKIN MEMBERSIHKAN DIRINYA DARI TUDUHAN “KOMUNISME” MESKIPUN PADA HAKEKATNYA MEREKA TELAH ANTI KOMUNIS DALAM PERBUATAN MESKIPUN BELUM DALAM KATA-KATA. NAMUN DI DEPAN KAUM ANTI KOMUNIS, YPKP65 YANG ANTI KOMUNIS TETAP SAJA “KOMUNIS” UNTUK SELAMANYA. MEREKA SEDANG MEMANCING TERROR YANG KORBANNYA TETAP SAJA RAKYAT TIDAK BERSALAH. YPKP65 MEMPUNYA 2 MUSUH: KAUM ANTI KOMUNIS DAN KOMUNIS. KITA TIDAK AKAN BERDUKA CITA KALAU PADA SUATU KALI MEREKA DIHAJAR HABIS-HABISAN OLEH FPI MESKIPUN FPI ADALAH JUGA MUSUH KOMUNIS. ASAHAN.
From: mailto:[email protected] Sent: Tuesday, August 4, 2015 7:08 AM To: DISKUSI FORUM HLD ; Perhimpunan Persaudaraan ; Jaringan Kerja Indonesia ; Wahana News ; Sastra Pembebasan ; NASIONAL-LIST YAHOOGROUPS Subject: [wahana-news] Trs: [GELORA45] Provokasi Kelompok tertentu untuk mengacaukan Semiloka Korban65/YPKP65 di Salatiga Jawa Tengah Pada Senin, 3 Agustus 2015 13:50, "yayasan penelitian [email protected] [GELORA45]" <[email protected]> menulis: Ramai di Sosmed, YPKP65: Bendera Palu Arit itu Provokasi Utami Diah Kusumawati, CNN Indonesia Senin, 03/08/2015 15:23 WIB . Jakarta, CNN Indonesia -- Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 65 (YPKP 65) membantah pihaknya telah memasang bendera berwarna merah berlogo palu dan arit yang sedang ramai dibicarakan di sosial media Twitter. Ketua YPKP Bedjo Untung menegaskan nama lembaganya hanya dicatut untuk memperkeruh dan memanaskan situasi pre-temu nasional YPKP65 di Salatiga. "Kami memang akan mengadakan temu nasional pada tanggal 7 dan 8 Agustus ini di Salatiga. Namun, kami tidak pernah mengibarkan bendera apapun terkait komunisme, " kata Bedjo saat dihubungi CNN Indonesia, Senin (3/8). "Itu tidak benar, sebuah manipulasi serta provokasi." Bejo mengatakan sejak lembaganya dibentuk, tidak pernah mereka menggunakan istilah komunisme ataupun menyertakan logo dan simbol terkait komunisme, seperti palu dan arit, dalam setiap acara atau aktivitas yang mereka lakukan. Aktivitas YPKP65, kata Bedjo, berkaitan dengan perjuangan pemulihan bagi korban-korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) tahun 65, terutama untuk mereka yang sudah terstigma atau diperlakukan tidak adil oleh pemerintah di masa lalu. "Misalnya, salah seorang teman saya, yang karena distigma akhirnya tidak bisa mendapatkan uang pensiun. Padahal, dia bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sama seperti yang lainnya," ujar Bedjo Untung. "Kesamaan hak dan keadilan tanpa stigma itu yang kami perjuangkan.Bejo mengatakan memang ada pihak-pihak tertentu yang tidak suka dengan acara yang diselenggarakan oleh YPKP. Dia mencontohkan pertemuan YPKP pada awal Februari tahun lalu di Bukittinggi, dibubarkan paksa oleh warga Kelurahan Bukik Cangan Kayu Ramang, Kecamatan Guguak Panjang, setelah warga diprovokasi oleh pihak-pihak tertentu. Alhasil, pertemuan saat itu, yang turut dihadiri oleh Komnas Perempuan, LPSK serta beberapa kuasa hukum ternama seperti Nursyahbani Katjasungkana batal terlaksana. Oleh karena itu, untuk menghindari kejadian serupa terulang lagi pada bulan ini, Bedjo mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait. Izin acara, kata Bedjo, acara yang akan diselenggarakan di Salatiga tersebut sudah sepengetahuan dari Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan serta Walikota Salatiga. "Kami juga sudah mengirimkan surat Pemberitahuan dan melaporkan isu yang berkembang kepada Mabes Polri dengan surat tembusan ke Kapolda Semarang, Polres dan Polsek Salatiga," ujar Bedjo. Sebelumnya, sempat beredar kabar di beberapa akun di sosial media seperti Twitter dan Facebook yang menyatakan adanya bendera berlogo palu dan arit dipasang di daerah di Salatiga, Jawa Tengah. Ada juga yang menyebutkan bendera tersebut dipasang oleh YPKP 65 dalam rangka pre-temu nasional mereka yang akan diselenggarakan pada awal Agustus ini. Harapan ke Presiden Lebih jauh, Bedjo mengatakan dalam pertemuan nasional YPKP 65yang rencananya akan turut dihadiri perwakilan dari Komnas HAM, serta perwakilan dari Kementerian /Dirjen Hukum dan HAM tersebut akan membahas tindak lanjut dari keputusan pemerintah membentuk Komite Rekonsiliasi/Penyelesaian Korban Pelanggaran HAM berat masa lalu termasuk Tragedy 1965/66 pada tahun ini. Komite Rekonsiliasi dibentuk setelah beberapa elemen pemerintah seperti Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, BIN dan Komnas HAM mengadakan pertemuan bersama. "Kami akan membahas lebih mendalam. Kami tidak akan menolak komite tersebut karena merupakan peluang penyelesaian atas kasus pelanggaran HAM," kata Bedjo. Selain itu, pihaknya nanti juga akan membuat pernyataan untuk mendorong Presiden Joko Widodo agar segera menerbitkan Keputusan Presiden Rehabilitasi Umum sebagai pengganti Undang-Undang KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) yang keburu batal digunakan. "Bagi kami selain proses rekonsiliasi dan rehabilitasi, pemerintah sebaiknya tidak melupakan payung hukum untuk melaksanakan hal-hal yang perlu dilakukan," ujarnya. Dengan demikian, YPKP 65 bersama dengan organisasi lainnya, seperti KONTRAS, berada di jajaran mereka yang menolak penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu yang tidak menyentuh ranah yudisial atau semata-mata melalui rekonsiliasi saja. “ YPKP65 tidak menolak penyelesaian secara non yudisial, tetapi tidak menegasikan /menghilangkan penyelesaian secara hukum, hukum tetap harus ditegakkan agar ada kepastian hukum dan penjeraan bagi penjahat HAM agar tidak mengulangi lagi di masa mendatang ” *** (utd/ed bj)
