Nampaknya memang peluang untuk menjadi maling itu diciptakan sendiri oleh pemerintah.
Mengapa tidak, seingat saya salah satu tujuan Remunerasi adalah untuk agar supaya pegawai/pejabat yang bersangkutan tidak menjadi maling (koruptor). Nah dengan begitu sudah mengindikasikan, bahwa yang tidak/belum mendapat Remunerasi masih boleh menjadi maling (koruptor). Seharusnya pemerintah tidak membuat suatu aturan yang bersifat mencegah tapi disisi lain seolah-olah memberikan peluang. Karena aturan yang dibuat sering bersifat disikriminatif dan parsial, seakan departemen tertentu lebih penting dari yang lainnya sehingga perlu mendapat perhatian khusus. _____ From: Dewa Gede Permana [mailto:[email protected]] Sent: Monday, April 05, 2010 8:40 AM To: [email protected] Subject: [Is-lam] Kok Menkeu Tak Remunerasi Gaji TNI, Polri, Guru TIDAK TERBUKTI bahwa kenaikan besaran gaji akan diikuti dengan peningkatan kualitas AKHLAK. Gaji rendah ataupun gaji tinggi tetap akan berpeluang besar dlm memproduksi maling-maling yg terlindungi oleh payung etika korps PNS. Sila Ketuhanan YME berkorelasi tinggi dengan penciptaan kualitas akhlak manusia tak perduli warna ketuhanan macam mana yg diyakini seseorang. Dengan demikian saya usulkan sila pertama dari pancasila itu dihapus saja karena sudah tdk sesuai dengan ideologi permalingan di Indonesia. :-) Wassalam http://inilah.com/news/read/politik/2010/04/04/436922/kok-menkeu-tak-remuner asi-gaji-tni-polri-guru/ 'Kok Menkeu Tak Remunerasi Gaji TNI, Polri, Guru' kawiyan http://inilah.com/data/berita/foto/436922.jpg Indria Samega (inilah.com) INILAH.COM, Jakarta - Kebijakan remunerasi gaji para pegawai pajak, berpotensi menimbulkan kecemburuan di kalangan aparat negara. Terutama bagi prajurit TNI, Polri dan guru. "Gaji mereka untuk hidup sehar-hari saja tidak cukup, apalagi untuk membeli rumah atau menyekolahkan anak-anak," ujar pengamat militer, Indria Samego, kepada INILAH.COM, Minggu (4/4). Sebagai contoh, seorang anggota TNI dengan pangkat Prajurit Dua memperoleh gaji pokok Rp 1.100.000/bulan. Ditambah tunjangan, beras dan lauk-pauk sebesar Rp 229.490/bulan. Sedangkan anggota dengan pangkat Kapten dan sudah mengabdi 24 tahun di Kodam Jaya, mendapat gaji total Rp 4.020.000/bulan. Gaji tersebut sudah termasuk tunjangan dan lauk-pauk. "Kami berharap agar rencana pemerintah menaikkan gaji PNS, anggota Polri dan TNI segera terwujud," ujar seorang anggota TNI berpangkat Kapten. Para anggota TNI ini bekerja selama 24 jam dan tinggal di asrama. "Tapi kami happy mas, nikmati saja apa adanya," tambah anggota yang lain. Indria menambahkan, sejak fungsi sosial-politik TNI dihilangkan praktis aktivitas prajurit TNI hanya menyangkut pertahanan dan keamanan. Jadi, peluang mereka melakukan aktivitas yang berdampak ekonomi sudah tertutup. Indira mengakui gaji pegawai negeri sipil (PNS) pada umumnya masih rendah. Hanya PNS di lingkungan kantor pajak yang tinggi menyusul diberlakukannya remunerasi. Dengan diberlakukannya sistem remunerasi oleh Menteri Keuangan, gaji PNS di lingkungan Ditjen Pajak jadi berlipat-lipat.[ims]
<<image001.jpg>>
_______________________________________________ Is-lam mailing list [email protected] http://server03.abangadek.com/cgi-bin/mailman/listinfo/is-lam
