Harian Cenderawasih Pos, 26 Agustus 2004


Kasus Korupsi di Papua Diibaratkan Gunung Es
Koalisi Pembaharu Papua Desak Kejati Tuntaskan Dugaan Kasus Korupsi di Pemprov dan DPRD


JAYAPURA - Mencuatnya dugaan tindak pidana korupsi di DPRD Papua sebagaimana yang dilaporkan Ketua Komisi B DPRD Papua Adolf Gim Perangin, tidak luput pula dari perhatian Caleg terpilih anggota DPRD Papua periode 2004-2009. Caleg yang tergabung dalam Koalisi Pembaharu Papua mendesak Kejaksaan Tinggi Papua menindak lanjuti laporan kasus korupsi di yang disampaikan oleh Ketua Komisi B DPRD Provinsi Papua, Gim Perangin.

Pasalnya, mereka menginginkan sebelum mereka dilantik sebagai anggota dewan, dugaan kasus tersebut perlu diusut agar menjadi pembelajaran bagi anggota dewan yang baru. Juru bicara Koalisi Kebangsan Pembaharu Papua Pdt Yusak Antanay, S.Th, MSi dalam jumpa pers yang digelar di Kantor DPD PDI Pejuangan Provinsi Papua Selasa (24/8) kemarin sore minta agar dalam mengusut dugaan kasus korupsi penyalagunaan APBD Pemprov Papua, pihak kejaksaan harus bersikap independen dan menindaklanjuti setiap laporan yang disampaikan Gim Perangin.

"Kami dari koalisi ini minta pihak Kejaksaan Tinggi proaktif menyikapi laporan ini, untuk mengusut kebenarannya. Proses pemeriksaan terhadap laporan-laporan dugaan kasus korupsi ini perlu ditindak lanjuti sampai tuntas. Soal siapa yang salah atau benar itu nanti akan dilihat sesuai dengan kesimpulan hasil pemeriksaannya. Kami berharap agar di dewan yang baru ini persoalan ini tidak terjadi dan merupakan pembelajaran," tegasnya.

Dikatakan, untuk mengusut kasus tersebut dan sejumlah kasus lainnya pihaknya minta supaya pihak kejaksaan dalam menjalankan tugasnya ini benar-benar menempatkan diri sebagai kaum yang indenpenden. Artinya, tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak yang merasa berkepentigan soal dugaan kasus korupsi ini.

"Soal siapa yang akan bersalah belum bisa dilihat dari sekarang. Hanya saja, proses pemeriksaannya harus terus berjalan untuk membuktikan apakah kasus korupsi itu benar atau jumlahnya masih jauh lebih besar. Ataukah laporan Gim Perangin yang salah," tandas Pdt Antanay.

Oleh karena itu, untuk membuktikan hal itu perlu ada keseriusan untuk mengusut tuntas hal itu. Kalau memang Gim Perangin yang salah maka pihak yang merasa dirugikan tentu akan mengambil sikap.. Secara terpisah pengamat pemerintahan dari FISIP Universitas Cenderawasih Drs Beatus Tambaip, MA mengatakan, kasus korupsi yang ngencar-ngencarnya dibicarakan khususnya kasus korupsi penyalagunaan anggaran APBD pemerintah provinsi Papua perlu mendapat perhatian yang serius dari pihak kejaksaan untuk ditindaklanjuti.

Dia menilai, kasus korupsi di Papua merupakan fenomena gunung es dan tantangan bagi pihak Kejaksaan Tinggi Papua untuk mengusut tuntas persoalan tersebut. Pasalnya, kata dia, kasus-kasus korupsi yang dilaporkan ini sebagian kecil dari kasus yang muncul dipermukaan.

"Menindaklanjuti laporan kasus korupsi di DPRD Provinsi dan Pemda Papua aadalah merupakan tantangan bagi pihak kejaksaan untuk membuktikan kinerjanya. Sebab, beberapa tahun tearkhir tidak ada kasus korupsi yang terungkap. Seolah-olah di Papua bersih dari korupsi. Jujur saja kasus 22 pimpro dan masalah proyek RSUD Dok II yang sempat mencuat kini tenggelam bagai ditelan bumi, kita tidak tahu sampai dimana penaganannya " ujarnya dengan nada spesimistis.

Untuk itu, pihak kejaksaan tinggi perlu memaksimalkan kinerjanya untuk mengusut tuntas dugaan kasus korupsi itu. "Soal siapa yang benar atau salah itu persoalan di belakang, namun yang perlu saat ini bagiamana pihak kejaksaan menindaklajuti laporan yang disampaikan oleh Gim Perangin itu. Yang perlu dikedepankan adalah proses pemeriksaannya harus jalan terus," imbuhnya.

Sebab kalau tidak, lanjut dia, dikwatirkan laporan dugaan kasus korupsi yang melibatkan dewan yang terhormat di Provinsi Papua ini bakal seperti pemeriksaan sejumlah kasus-kasus korupsi lainnya yang hingga saat ini belum jelas sampai dimana penangananya.

"Saya justru khawatir, kalau laporan dugaan kasus korupsi yang di laporkan Gim Perangin ini tidak didesak untuk ditindak lanjuti akan sama dengan dugaan kasus-kasus korupsi lainnya yang sempat mencuat, namun sampai dimana penyelesaiannya masyarakat tidak tahum," ujarnya dengan nada spesimis.

Tambaip berpendapat, kasus korupsi yang terjadi di Papua diibaratkan dengan fenomena gunung es. Yang muncul kepermukaan hanya sebagian kecil, namun sebagian besarnya tenggelam begitu saja. Dan parahnya lagi, yang muncul kepermukaan itu tidak ada yang selesai dengan tuntas.

"Kalau dugaan kasus korupsi ini tidak dapat diselesaikan dengan tuntas, maka karupsi di Papua kedepan akan meraja lelah. Karena tidak ada komitmen dari masyarakat untuk memerangi tindakan-tindakan yang hanya untuk kepentingan orang tertentu itu,' tadasnya. (
ito)



=========
Hans Gebze
Sekertaris Jendral
Komite Pusat Aliansi Mahasiswa Papua (KP AMP)
Mobile: --

__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
http://mail.yahoo.com

Semua orang adalah seniman setiap tempat adalah panggung !
Belajar dan berkarya senilah bersama Rakyat miskin untuk membangun budaya pembebasan !
Silakan kawan kawan kirimkan karya seni berupa tulisan sastra  seperti puisi,cerpen, gambar gambar berupa lukisan, kartun ,komik ,atau undangan kegiatan kebudayaan yang membangun budaya pembebasan
******Bergabung dan ramaikan diskusi Reboan di jaker (di dunia nyata) atau diskusi di [EMAIL PROTECTED] (di dunia maya)! Untuk bergabung di diskusi maya silakan kawan kawan kirim email kosong ke :
[EMAIL PROTECTED] (langganan)

website  http://www.geocities.com/jaker_pusat
( underconstructions)



Yahoo! Groups Sponsor
ADVERTISEMENT
click here


Yahoo! Groups Links

Kirim email ke