Pergolakan Bolivia, Pelajaran akibat Privatisasi
Bulan Oktober 2003, Presiden Gonzalo Sanchez de
Lozada, tokoh liberal Bolivia pemenang Pemilu,
diturunkan oleh demonstrasi rakyat dan digantikan oleh
Carlos Mesa. Peristiwa itu dikenal sebagai Hantu
Oktober. Dan dua puluh bulan kemudian, hantu itu
datang lagi lewat rangkaian demonstrasi yang terjadi
sejak Januari 2005, dan dilanjutkan dengan pemogokan
umum setelah Presiden Carlos Mesa menandatangani UU
perminyakan (Hydocarbon) 17 Mei 2005 . Pada 26 Mei
2005, pemogokan dihentikan untuk memperingati festival
umat Katolik Corpus Christi, dan segera berlanjut
keesokan harinya. Ratusan ribu rakyat Bolivia turun ke
jalan-jalan menuju istana kepresidenan La Paz, bahkan
memblokade perbatasan menuju Chile dan Peru. Hingga
tanggal 6 Juni 2005, ahirnya Presiden Carlos Mesa
mengundurkan diri.
Dalam Agenda Oktober 2003 Carlos Mesa menjanjikan
rakyat untuk menasionalisasi minyak dan gas;
penjatuhan hukuman terhadap politisi yang
bertanggungjawab atas kematian 67 orang dalam
pergolakan Oktober 2003; dan sidang konstituante untuk
merevisi konstitusi dengan melibatkan masyarakat adat
setempat (Indian). Tak main-main, rakyat Bolivia
menuntut balik janji itu, khususnya warga pekerja dan
masyarakat Indian dari El Alto, ketika dalam 20 bulan
kekuasaan Mesa tak satupun janji tersebut dipenuhi.
Negeri yang berpenduduk tak lebih dari 9 juta ini
adalah negeri paling miskin di Amerika Selatan,
padahal memiliki kekayaan gas alam terbesar kedua
setelah Venezuela. Sebesar 18% pajak pendapatan
penjualan (royalti) terhadap kontrak production
sharing minyak ditetapkan Presiden Lozada. Berjudi
dengan kekuatan modal asing, Carlos Mesa malah berani
menaikkannya menjadi 32% dalam UU Hidrokarbon yang
baru disahkannya 17 Mei lalu. Namun, kebijakan
tersebut tampaknya sudah sulit mengambil hati rakyat.
Seperti bola salju tuntutan bergulir menjadi
nasionalisasi perusahaan-perusahaan minyak dan gas
Bolivia.
Sebanyak 76 kontrak minyak yang sudah ditandatangani
dimasa kekuasaan Jorge Quiroga dan Lozada, hanya
menguntungkan 12 perusahaan transnasional; termasuk
Enron, Shell, Repsol YPF, Petrobas, dan British
Petroleum. Mereka dimudahkan untuk membeli langsung
minyak mentah di sumur-sumur minyak Santa Cruz dibawah
nilai pasar, dan menjualnya kembali pada rakyat
Bolivia 12 kali dari harga aslinya. Rakyat Bolivia
tampaknya mengerti bahwa inilah salah satu penyebab
naiknya harga bahan bakar minyak diesel, petrol dan
kerosene, selain karena kesepakatan Presiden Carlos
Mesa dengan IMF tentang privatisasi pada bulan
Desember 2004. Inilah yang memicu rangkaian
demonstrasi Januari 2005.
Kerap kali pertanyaannya yang muncul kemudian adalah
siapa dan apa kepentingan dibalik pergolakan rakyat di
Bolivia. Menakjubkan, karena setelah penetapan 32%
royalti minyak oleh parlemen dan Presiden Mesa, maka
dua kepentingan pun bertemu; kelompok masyarakat
miskin dan elit-elit pemegang lisensi minyak.
Kepentingan pertama menginginkan royalty yang lebih
banyaktermasuk hasil referendum minyak Juni 2004 yang
memutuskan 50% royalti minyak untuk negarahingga
nasionalisasi perusahaan-perusahaan minyak.
Kepentingan kedua menolak angka sebesar itu, karena
takut akan menghambat investasi asing. Kepentingan
yang bertolak belakang ini malah menyatu dengan
tuntutan pengunduran diri Presiden Mesa. Karena
mobilisasi kelompok-kelompok marginal Bolivia jauh
lebih banyak, maka tuntutan yang dimenangkan dan
behasil memperoleh dukungan mayoritas adalah
pengunduran diri Mesa sekaligus nasionalisasi
perusahaan minyak.
Presiden Mesamantan jurnalis yang relatif independent
dan reformismemang tak punya banyak pilihan
dihadapkan pada kritisisme 8 juta mayarakat miskin
terkait dengan eksplorasi kekayaan alam. Presiden
Kamar Dagang Nasional, Viktor de los Heros, bahkan
mengakui, eksplorasi tak menghasilkan industrialisasi
Bolivia, bahkan juga tak mampu memajukan kelas
menengah nasional di negeri itu, apalagi menurunkan
angka kemiskinan.
Kemarahan rakyat Bolivia rupanya memang sudah
berlangsung lama sejak privatisasi air diberlakukan
tahun 2003, yang menyebabkan kenaikan tarif hingga
300%. Kesenjangan ekonomi antara masyarakat kulit
putih dengan 2/3 masyarakat petani miskin yang
mayoritas merupakan penduduk asli Indian Aytamara dan
Quechua menjadi semakin tajam. Elit kulit putih yang
duduk di pemerintahan dan memegang lisensi privatisasi
perusahaan minyak dalam Majelis Perdagangan Industri
(CAINCO) semakin tak dipercaya masyarakat miskin
karena membiarkan perusahaan-perusahaan minyak asing
mempermainkan harga minyak.
Dua kasus privatisasi air dan energi ini menyatukan
kepentingan penduduk asli Indian yang bertahun-tahun
didiskriminasi; para pekerja yang tergabung dalam
Bolivian Workers Central (COB) El Alto; para guru yang
hanya bergaji 60$ perbulan; Federasi Pekerja Minyak
Bolivia; Komite Masyarakat Pinggiran (FEJUVE) La Paz;
bahkan petani coca yang diperangi oleh Amerika
Serikat, dalam satu pergolakan menolak privatisasi dan
otonomi yang luas bagi kota-kota penghasil minyak.
Santa Cruz adalah salah satu kota minyak utama, dimana
penduduk asli justru yang paling menderita kemiskinan.
Ratusan ribu rakyat yang memaksa Carlos Mesa mundur
adalah akumulasi dari kemarahan akibat privatisasi.
Diluar kepentingan yang akan bertarung pasca mundurnya
Carlos Mesa, satu hal yang menjadi kesadaran baru
mayoritas masyarakat miskin adalah; privatiasasi
terbukti semakin menyengsarakan, dan rakyat
berkepentingan untuk menolaknya. Pengolahan sumber
daya alam dituntut lebih berorientasi sosial, bahkan
lebih jauh lagi; dinasionalisasi.
Perusahaan-perusahaan asing bermodal raksasa tak lagi
dibiarkan sewenang-wenang mengeksploitasi kekayaan
energi yang merugikan masyarakat miskin Bolivia.
Di Indonesia, Pertamina dan pemerintah kita hanya
mampu mengontrol 10% dari produksi minyak sehingga
harga BBM harus dinaikkan. Sehingga perusahaan seperti
Chevron-Texaco, pemilik perusahaan tambang minyak
terbesar di Indonesia, dengan leluasa menerima konsesi
melebihi 70 persen dari total produksi minyak
Indonesia.
Ketika saat ini Indonesia melakukan privatisasi
sektor-sektor strategis yang dulu dimonopoli BUMN,
lewat UU Migas, UU Kelistrikan, dan UU Privatisasi
Air, dapatkah Indonesia mengambil pelajaran dari kasus
pergolakan rakyat Bolivia menolak privatisasi? Bahkan
lebih luas lagi, pergolakan rakyat Amerika Latin
menolak privatiasi dan mendesak nasionalisasi
perusahaan energi, seperti yang sudah terjadi di
Venezuela; El Savador, Mexico; dan Argentina?. (*Zely
Ariane)
____________________________________________________
Yahoo! Sports
Rekindle the Rivalries. Sign up for Fantasy Football
http://football.fantasysports.yahoo.com
JAKER(Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat)
***************************************
sekretariat:
JL.Tebet Timur Dalam IID No.10 Jakarta Selatan 12820 Indonesia
telp/fax: +62218292842
email:<[EMAIL PROTECTED]>
People's Cultural Network
"Semua orang adalah seniman,setiap tempat adalah panggung!"
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/jaker/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
