[Jaker] LSPKR - KENAIKAN HARGA BBM, PENGKHIANATAN KEPADA RAKYAT INDONESIA

Wed, 12 Oct 2005 03:11:33 -0700

 

Lembaga Studi dan Pengembangan  Kedaulatan Rakyat

 

KENAIKAN  HARGA BBM, PENGKHIANATAN KEPADA RAKYAT INDONESIA

 

 

Keputusan pemerintah SBY-JK menaikkan harga BBM secara drastis, oleh banyak kalangan dinilai sungguh keterlaluan. Presiden SBY sendiri, beberapa hari sebelum pengumuman resmi kenaikan BBM, mengutarakan bahwa ancar-ancar batas tertinggi kenaikan hanya 50%. Sebagaimana tabiatnya selama ini, tidak konsisten antara ucapan dengan perbuatan, kenyataannya keputusan kenaikan BBM  adalah sebesar rata-rata 126%. Bahkan untuk minyak tanah, yang dominan merupakan kebutuhan rakyat kecil, kenaikannya mencapai 185%.

 

Sebelumnya, rezim SBY-JK meluncurkan paket kebijakan ekonomi untuk meredam gejolak melemahnya nilai rupiah dan tingginya harga minyak dunia. Pasar uang tidak memberikan reaksi positif dan dianggap kebijaksanaan ini tidak jelas dan juga kurang responsif. Dengan terpuruknya rupiah, yang dibutuhkan adalah keputusan-keputusan kongkret pemerintah, bukan langkah-langkah ekonomi yang harus dijalankan. Presiden SBY hanya menyebutkan 4 paket kebijaksanaan ekonomi (energi, moneter, fiskal, dan investasi) untuk mengatasi krisis rupiah, tanpa merinci kapan dan berapa besar kenaikan harga BBM akan diterapkan. SBY tidak mampu memberi angka-angka kongkrit. Paket kebijaksanaan SBY tidak sesuai dengan harapan pasar. Solusi yang disodorkan SBY, tidak mendapat dukungan bulat para saudagar di tim ekonomi kabinet. Menko Aburizal Bakrie termasuk yang bersilang pendapat dengan SBY, khususnya dalam soal kebijakan BBM. Akibatnya Menko ini ditinggalkan oleh SBY, tidak hadir dalam rapat terakhir kabinet sebelum diumumkannya paket kebijakan pemerintah. Beredar isu bahwa ditengah kebimbangannya, SBY menemui beberapa pengusaha besar untuk memperoleh masukan.

 

Hal penting dan menentukan di balik keputusan kenaikan harga BBM pada dasarnya adalah ketakutan rezim SBY-JK terhadap ancaman dari lembaga-lembaga keuangan internasional dan rekan-rekannya kaum kapitalis monopoli asing, daripada mengalami ancaman peningkatan beban anggaran negara akibat peningkatan subsidi BBM. Dalam rangka liberalisasi sektor minyak dan gas bumi (migas), Bank Dunia dan rekan-rekannya kaum kapitalis monopoli asing, telah secara terbuka menekan rezim SBY-JK untuk menunda pencairan pinjamannya sampai pemerintah menaikkan harga BBM. Pinjaman tersebut merupakan utang luar negeri yang diharapkan cair sampai bulan November 2005 sejumlah  US $ 600 juta, terdiri dari Bank Dunia (US$400 juta), ADB (US$100 juta) dan Jepang (US$100 juta). Utang itu sebenarnya bukan utang baru melainkan pinjaman yang sudah dijanjikan terkait reformasi pengelolaan keuangan dan terkait juga privatisasi perusahaan persero. Pencairan itu sudah dimasukkan dalam APBN 2005. Mereka juga mendesak rezim SBY-JK untuk pembuatan Undang-Undang Migas yang mengikat Indonesia awal November nanti, yang mengharuskan harga BBM di Indonesia mendekati harga minyak dunia.

 

Tak pelak lagi kebijakan rezim SBY-JK untuk menaikkan harga BBM ini benar-benar merupakan pukulan telak bagi mayoritas rakyat, terutama kenaikan harga minyak tanah yang hampir tiga kali lipat. Dengan begitu pemerintah tidak hanya memaksa rakyat untuk memikul dampak kenaikan harga BBM dengan meningkatnya harga kebutuhan pokok, bersamaan dengan itu memaksa  + 40 juta usaha kecil menengah yang menggantungkan kelangsungan usahanya pada harga minyak tanah. Alasan pemerintah, keputusan itu terpaksa diambil demi untuk menyelamatkan APBN dari tekanan peningkatan subsidi yang antara lain dipicu oleh kenaikan harga minyak mentah dunia dan melemahnya nilai rupiah terhadap dolar AS. Tetapi sebagai negara produsen minyak, peningkatan subsidi BBM di sisi belanja negara pasti diimbangi oleh peningkatan penerimaan negara di sisi pendapatan negara. Dengan kenaikan harga BBM, pemerintah berharap dapat menekan subsidi BBM dari Rp.113 trilyun menjadi Rp.89 trilyum atau bisa berhemat Rp.24 trilyun. Padahal penghamburan belanja negara untuk membayar angsuran pokok dan bunga utang dalam negeri yang tidak lain adalah subsidi terselubung terhadap beberapa bank papan atas, pemerintah menguras anggaran negara sebesar Rp.72 trilyun. Sedangkan untuk membayar angsuran pokok dan bunga utang luar negeri, pemerintah setidak-tidaknya menguras anggaran negara sebesar Rp.53 trilyun. Kenaikan harga BBM ditengah pencurian minyak mentah yang merugikan negara trilyun rupiah membuat rasa keadilan terusik. Di sisi lain ada pertanyaan mengapa pemerintah tak sudi menyubsidi rakyat Rp.113 trilyun, sementara ekspor minyak mencapai Rp.175 trilyun. Jika kekuarangan dana, mengapa rezeki minyak dari blok Cepu diberikan kepada Exxon Mobil ?

 

Untuk meredam kekecewaan rakyat, rezim SBY-JK bergegas mencari popularitas dengan membagikan kepada rakyat miskin dana kompensasi kenaikan BBM dalam bentuk subsidi tunai, Rp.100 ribu per keluarga miskin per bulan yang diberikan sekaligus Rp.300 ribu untuk 3 bulan. Subsidi tunai sejumlah Rp.4,65 trilyun akan dibagikan kepada 15,5 juta rumah tangga miskin sekaligus untuk tiga bulan. Lagi-lagi rakyat diperbodoh dengan pemberian-pemberian seperti yang telah dipraktekkan selama ini sejak orde baru oleh penguasa, dalam bentuk jaringan pengaman sosial, beras murah untuk orang miskin, kesehatan gratis, bantuan operasional sekolah yang kenyataannya tidak akan mengurangi jumlah kemiskinan. Kebijakan ini rawan konflik, karena jumlah rumah tangga miskin yang dicacah mencapai 15,6-15,7 juta rumah tangga atau kurang lebih 62 juta jiwa. Dipastikan banyak yang tidak akan tersubsidi ataupun salah sasaran, dan akan timbul protes serta perlawanan rakyat terhadap penguasa karena perlakuan diskriminatif dan peluang proyek KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme).

 

SBY-JK sudah mengingkari bahkan mengkhianati rakyat pemilihnya yang pada waktu kampanye dulu berjanji bahwa akan memastikan nasib rakyat kecil untuk di nomor-satukan. Sekiranya rakyat dulu tahu bahwa minyak tanah akan mengalami kenaikan harga hampir tiga kali lipat, tentu mereka tidak akan memilih pasangan SBY-JK. Sekarang rakyat banyak yang apatis tetapi banyak pula yang sinis mengatakan, “inilah perubahan seperti yang dijanjikan pasangan SBY-JK saat kampanye dulu, hidup jadi lebih susah !”.

 

Kenaikan harga BBM disertai dengan lemahnya nilai rupiah ditambah dengan krisis enersi listrik, berpeluang terjadinya ancaman kehancuran bagi industri nasional yang terpaksa harus melakukan pemutusan hubungan kerja puluhan ribu kaum buruh bahkan akan semakin meningkat beberapa bulan mendatang. Naiknya tarif angkutan sekitar 40%-50% diikuti dengan berlombanya kenaikan harga kebutuhan pokok akan membuat rakyat semakin menderita tercekik beban ekonomi. Demikian juga kaum buruh, tani, nelayan, pegawai kecil, miskin kota, yang selama ini terhimpit krisis ekonomi akan semakin menjerit dengan meningkatnya biaya kebutuhan pokok. Anak-anak putus sekolah semakin bertambah. Sudah dapat dibayangkan bahwa ke depan ini tindak kriminal akan meningkat berpacu dengan tindak korupsi.

 

Aksi-aksi demonstrasi menentang kenaikan BBM terjadi hampir di seluruh kota-kota Indonesia. Di Jakarta sebagai barometer Indonesia, aksi demonstrasi dari berbagai sektor massa, buruh, tani, mahasiswa, pemuda, perempuan dan berbagai elemen demokratis lainnya, turun ke jalan dengan tuntutan menolak kenaikan BBM dan mendesak pemerintah untuk membatalkannya. Kelompok pro-demokrasi membentuk front Aliansi Rakyat Menggugat yang terdiri ormas-ormas buruh, tani, pemuda-mahasiswa-pelajar, perempuan, miskin kota, LSM dan elemen demokratis lainnya, mempersiapkan dan melancarkan rangkaian agenda aksi menuntut penolakan kenaikan BBM. Eskalasi aksi semakin membesar setelah pengumuman kenaikan BBM tanggal 30 September 2005 tengah malam. Salah satu hal yang mungkin sudah diperhitungkan sebelumnya oleh rezim penguasa untuk menghindari tekanan aksi demonstrasi, maka, pengumuman kenaikan harga BBM dilakukan beberapa hari sebelum puasa Ramadan bulan suci bagi umat Islam. Rezim SBY-JK juga diuntungkan dan terbantu posisinya dari tekanan aksi-aksi massa dengan terjadinya aksi teror bom Bali II di Jembaran dan Kuta, pada tanggal 1 Oktober 2005. Dengan alasan untuk mewaspadai aksi terorisme dan mengejar pelaku bom di Bali, rezim SBY-JK menyatakan Jakarta dalam keadaan Siaga Satu. Dua pertiga kekuatan Polri di back-up TNI, disiapkan untuk mengamankan Jakarta dari ancaman teroris dan aksi-aksi demonstrasi menentang kenaikan BBM. SBY memerintahkan TNI untuk menggerakkan lagi Komando Teritorial (Kodam, Kodim, Koramil, Babinsa) dalam mengantisipasi dan menanggulangi ancaman gangguan keamanan.

 

Sejak krisis multi-dimensi (1997), Indonesia mengalami disintegrasi multi dimensi di bidang ekonomi, sosial politik, pemerintahan, pertahanan dan keamanan, bahkan religius-kultural. Seperti apapun buruknya dampak pengaruh faktor eksternal, tetap saja penyebab kalang-kabutnya perekonomian Indonesia, berada di dalam negeri. Sudah empat kali ganti presiden sejak krisis 1998, tetapi belum ada langkah perbaikan signifikan masalah struktural ekonomi yang hakekatnya masih struktur ekonomi kolonial. Setiap tahun pemerintah harus membayar utang luar negeri Rp 87 trilyun, utang luar negeri yang masuk hanya 20 trilyun. Terdapat selisih negatif Rp. 67 trilyun. Kebijakan rezim SBY-JK untuk menaikkan harga BBM, jelas-jelas mengabdi pada kepentingan kaum kapitalis monopoli asing. Kesulitan mengatasi masalah ekonomi nasional yang memang tidak akan dapat diatasi oleh rezim penguasa yang berwatak komprador, akan mempertajam konflik di kalangan mereka dan mempercepat proses pembusukan penguasa. Di sisi lain, semakin meningkatnya pengangguran dan meluasnya kemiskinan serta tercekiknya rakyat secara ekonomi dapat merupakan awal dari kebangkitan kesadaran rakyat untuk melakukan perlawanan menentang kekuasaan yang anti-rakyat, anti-nasional dan anti-demokrasi.

 

Kebangkitan kesadaran rakyat untuk berlawan akan sangat tergantung pada sejauh mana kerja keras dan kesiapan peranan subyektif elemen demokratis progresif revolusioner dapat mampu membangkitkan, mengorganisasi dan memobilisasi massa rakyat luas.

 

 

Jakarta, 10 Oktober 2005

 

Lembaga Studi dan Pengembangan Kedaulatan Rakyat.

 

 

To: [EMAIL PROTECTED]
Subject: [temu_eropa] LSPKR - KENAIKAN  HARGA BBM, PENGKHIANATAN KEPADA RAKYAT INDONESIA

How much free photo storage do you get? Store your holiday snaps for FREE with Yahoo! Photos. Get Yahoo! Photos

JAKER(Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat)
***************************************
sekretariat:
JL.Tebet Timur Dalam IID No.10 Jakarta Selatan 12820 Indonesia
telp/fax: +62218292842
email:<[EMAIL PROTECTED]>

People's Cultural Network
"Semua orang adalah seniman,setiap tempat adalah panggung!"



SPONSORED LINKS
Corporate culture Organizational culture Culture change
Cell culture Organization culture Culture

YAHOO! GROUPS LINKS



Kirim email ke