sekarang kinerja pemerintah di lihat darimana, setahu aku kinerja pemerintah selalu dilihat dari banyaknya pertumbuhan penjualan bukan dilihat dari pemerataaan,
kalau mengeluarkan PP ngga sesingkat yang kita bayangkan karena banyaknya kepentingan lho, kalau misalkan jadi berarti angka pertumbuhan akan mengalami masalah, wauuuu bisa diganti tuh Dirjen... tahu aja Dirjen kan susah merintisnya.. jadi udah tahu kan sedikit masalhnya kan --- On Fri, 5/30/08, Candra Ridou GInting <[EMAIL PROTECTED]> wrote: From: Candra Ridou GInting <[EMAIL PROTECTED]> Subject: RE: [KBMSB] Re: Ironis juga yah.. :-) To: [email protected] Date: Friday, May 30, 2008, 11:08 AM Benar juga sih ya, udh hukum alam anjing ga pernah akur dengan kucing. He he… Tapi aku optimis, selama negara Indonesia msh berstatuskan negara hukum (rechstaat) smua roda perekonomian yang menyangkut hajat hidup orang banyak bisa diatur sedemikian rupa. Smua organisasi usaha berlandaskan prinsip ekonomi, tapi mereka tetap kudu ikut aturan main, take it or leave it. Pemerintah bisa keluarkan PP atas persetujuan DPR utk lakukan C&M system itu. best regards, -Candra RG- = SPEED & COMMUNICATION & IMPROVEMENT & INNOVATION & WELFARE STATE = From:
