Horas/Mejuah-juah,Bang Sutan!
Aku coba kasi ulasan sedikit ya,Bang. :-) Aku angap ini sebagai brainstorming aja. Byk aspek yg bisa dijadikan sebagai tolak ukur penilaian terhadap kinerja pemerintah, bisa dilihat dari aspek hukum,politik (kemanan),ekonomi,dsb. Kita coba kecilkan scope nya di bidang ekonomi krna pembahasan kita ada di bagian ini. (Berbicara tentang kinerja pemerintah dan 'pertumbuhan' sepertinya bakal ngomong panjang lebar dan ga ada abis2nya nih. He he Aku coba sambung2-kan pendapat dari beberapa pakar yah.) :-) Saya kurang sependapat jika dikatakan kinerja pemerintah dilihat dari aspek 'pertumbuhan penjualan' dan saya lebih setuju jika parameter nya adalah 'pertumbuhan ekonomi' yg mencakup wilayah perencanaan dan pelaksanaan. Karena implikasi pelaksanaan bergantung pada rumusan perencanaan, dalam hal ini APBN. APBN (dan juga APBD) sebagai pilar utama kinerja pemerintahan di Indonesia dapat dijadikan alat bagi mendorong kemajuan ekonomi bangsa utk meningkatkan kesejahteraan (welfare) rakyat. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yg diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional <http://id.wikipedia.org/wiki/Pendapatan_nasional> . Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP <http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=GNP&action=edit&redlink=1> riil di negara tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi (economic growth). Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk <http://id.wikipedia.org/wiki/Penduduk> dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara.Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Perbedaan antara keduanya adalah pertumbuhan ekonomi keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yg dihasilkan, sedangkan pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya pertambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian seperti dalam lembaga <http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga> , pengetahuan <http://id.wikipedia.org/wiki/Pengetahuan> , dan tekn <http://id.wikipedia.org/wiki/Teknik> ologi. Ada beberapa faktor yg mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, namun pada hakikatnya faktor-faktor tersebut dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu faktor ekonomi dan faktor nonekonomi. Faktor ekonomi yg mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi diantaranya adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan keahlian atau kewirausahaan. Sumber daya alam <http://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya_alam> , yg meliputi tanah dan kekayaan alam seperti kesuburan tanah, keadaan iklim/cuaca <http://id.wikipedia.org/wiki/Iklim> , hasil hutan <http://id.wikipedia.org/wiki/Hutan> , tambang <http://id.wikipedia.org/wiki/Tambang> , dan hasil laut <http://id.wikipedia.org/wiki/Laut> , sangat mempengaruhi pertumbuhan industri <http://id.wikipedia.org/wiki/Industri> suatu negara, terutama dalam hal penyediaan bahan baku produksi. Sementara itu, keahlian dan kewirausahaan <http://id.wikipedia.org/wiki/Wirausaha> dibutuhkan utk mengolah bahan mentah dari alam, menjadi sesuatu yg memiliki nilai lebih tinggi (disebut juga sebagai proses produksi). Sumber daya manusia juga menentukan keberhasilan pembangunan nasional melalui jumlah dan kualitas penduduk. Jumlah penduduk yg besar merupakan pasar <http://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_%28ekonomi%29> potensial utk memasarkan hasil2 produksi, sementara kualitas penduduk menentukan seberapa besar produktivitas yg ada. Sementara itu, sumber daya modal <http://id.wikipedia.org/wiki/Modal> dibutuhkan manusia <http://id.wikipedia.org/wiki/Manusia> utk mengolah bahan mentah tersebut. Pembentukan modal dan investasi ditujukan utk menggali dan mengolah kekayaan. Sumber daya modal berupa barang2 modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas. Jangankan menguasai pasar ekspor, utk bersaing di pasar domestik pun industri kita kedodoran menghadapi banjir komoditas sejenis dari Cina, Vietnam, dan negara lain. Alih2 menjadi industriwan, pengusaha Indonesia pun byk yg banting setir menjadi importir yg hanya menjadi pedagang atau lebih tepat dikatakan sebagai calo saja! Di lain pihak, persoalan ini turut disebabkan oleh pemerintah yg entah disadari atau tidak justru memberi insentif kebijakan yg mendorong pengusaha lebih memilih menjadi pedagang dan meninggalkan sektor industri dengan memperkaya kualitas produk (red : adding value). Akibatnya, beberapa industri manufaktur seperti mobil di Indonesia mengalihkan kebijakan dari perakitan menjadi importir. Contoh nya, peralihan perakitan sedan Toyota Soluna oleh pihak Astra menjadi importir sedan Toyota Vios dari Thailand. Jadi kebijakan selalu tidak mungkin menyenangkan smua pihak. Situasi sekonomi yg stabilitas dan dinamis tentunya sangat diharapkan para pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi lebih menghargai suatu kondisi makro ekonomi yg stabil dinamis daripada menerima margin besar dalam jangka pendek. Dengan makroekonomi stabil dinamis maka aktivitas ekonomi bisa berjalan sehat utk jangka panjang dan pelaku bisnis dapat menjalankan kegiatannya secara tenang tanpa keraguan. Aku setuju dengan pendapat bahwa issuance PP butuh proses yg notabene tidak sesingkat seperti yg dibayangkan, krna permasalahan pencetusan PP memiliki prosedur dan tata-cara yang harus ditaati. Tapi paling tidak pemerintah lewat KADIN nya dan DPR selaku pengkritisi bisa sedikit mengerutkan dahi utk memikirkan cara mensejahterakan dan memakmurkan rakyatnya (Welfare State). Rakyat butuh alat transportasi pribadi...jelas, tapi rakyat selaku penggerak roda perekonomian juga butuh 'kenyamanan'. best regards, -Candra RG- = SPEED & COMMUNICATION & IMPROVEMENT & INNOVATION & WELFARE STATE = ________________________________ From: [email protected] [mailto:[EMAIL PROTECTED] On Behalf Of Sutan Sinar Situmorang Sent: Friday, May 30, 2008 6:27 PM To: [email protected] Subject: RE: [KBMSB] Re: Ironis juga yah.. :-) sekarang kinerja pemerintah di lihat darimana, setahu aku kinerja pemerintah selalu dilihat dari byknya pertumbuhan penjualan bukan dilihat dari pemerataaan, kalau mengeluarkan PP ngga sesingkat yg kita baygkan karena byknya kepentingan lho, kalau misalkan jadi berarti angka pertumbuhan akan mengalami masalah, wauuuu bisa diganti tuh Dirjen... tahu aja Dirjen kan susah merintisnya.. jadi udah tahu kan sedikit masalhnya kan --- On Fri, 5/30/08, Candra Ridou GInting <[EMAIL PROTECTED]> wrote: From: Candra Ridou GInting <[EMAIL PROTECTED]> Subject: RE: [KBMSB] Re: Ironis juga yah.. :-) To: [email protected] Date: Friday, May 30, 2008, 11:08 AM Benar juga sih ya, udh hukum alam anjing ga pernah akur dengan kucing. He he... Tapi aku optimis, selama negara Indonesia msh berstatuskan negara hukum (rechstaat) smua roda perekonomian yg menygkut hajat hidup orang byk bisa diatur sedemikian rupa. Smua organisasi usaha berlandaskan prinsip ekonomi, tapi mereka tetap kudu ikut aturan main, take it or leave it. Pemerintah bisa keluarkan PP atas persetujuan DPR utk lakukan C&M system itu. best regards, -Candra RG- = SPEED & COMMUNICATION & IMPROVEMENT & INNOVATION & WELFARE STATE = ________________________________ From:
