Sumedang Larang dalam Dinamika Legitimasi, Pendudukan Mataran, dan BirokrasiShare Monday, April 6, 2009 at 2:32pm Seperti yang pada umumnya diketahui, Kerajaan Sumedang Larang merupakan salah satu kerajaan yang berdiri di Jawa Barat. Merupakan kerajaan Sunda bercorak ‘unik’, karena kerajaan ini mengalami fase perubahan dari penganut Hindu ke penganut Islam. Tidak banyak cerita yang menggambarkan Kerajaan Sumedang Larang pada umumnya di wilayah Jawa Barat ini, dan sungguh ironisnya jika kita telaah, rata-rata siswa sekolahan dari SD sampai SMA lebih mengenal Pangeran Diponegoro daripada Pangeran Kornel, yang dengan sifat kepahlawanannya mempertahankan tiap jengkal wilayah Sunda – khususnya Sumedang, dari cengkraman jenderal bengis bernama Daendels. Pemaparan yang saya utarakan bukan tertuju kepada segi mistiknya, tapi dalam segi keilmuan. Bukan pemaparan tentang keghaiban raja-raja Sumedang dengan ‘ngahiangnya’, menghilangnya Prabu Siliwangi di Hutan Sancang, atau Nyi Roro Kidul yang kabarnya berasal dari puteri Pajajaran yang dikutuk. Menelaah dari ketidaktahuan akan arti dari keberadaan Kerajaan Sumedang Larang, seperti yang diungkapkan oleh Alm. Prof. Ekadjati mengemukakan bahwa “Sumedang Larang dapat dipandang sebagai kelanjutan kerajaan Sunda dan didirikan oleh kekuatan-kekuatan yang menghendaki tegaknya kembali keagungan Kerajaan Sunda”(1980: 101). Hal ini jelas bahwa Sumedang Larang merupakan satu-satunya kerajaan yang berhak dijadikan sebagai penerus kerajaan Sunda. Bukti ini diperkuat dengan datangnya empat orang utusan yang menjabat sebagai Kandaga Lante (kepala daerah setingkat kabupaten) untuk menyerahkan Mahkota Binokasih sebagai lambang kekuasaan Pajajaran kepada Prabu Geusan Ulun (1580-1608), kandaga lante itu masing-masing bernama Embah Jaya Perkosa, Terot Perot, Kondang-Hapa, dan Nangganan. Penyerahan itu dilatarbelakangi oleh semakin terdesaknya Kerajaan Hindu Pajajaran atas serangan kerajaan-kerajaan Islam, seperti Banten dan Cirebon. Dengan tujuan untuk menggantikan kekuasaan Pakuan Pajajaran, maka ibukota negarapun didirikan di wilayah Kutamaya, wilayah ini berada di dekat Kampung Parigi dan terletak di tengah sawah. Hingga tahap demi tahap, Sumedang Larangpun berada dalam wilayah kekuasaan Mataram. Hal ini tentunya tidak terlepas dari majunya sistem pertanian yang ada pada saat itu. Sistem pertanian ini dipelajari oleh orang-orang Sumedang dari orang-orang Mataram, tentunya dengan maksud sebagai ketahanan pangan tentara-tentara Mataram yang dipimpin oleh Sultan Agung dalam melawan Belanda di Batavia. Sumedang sebagai sumber persawahan terlihat di salah satu dokumen VOC yang menuliskan bahwa Desa Conggeang merupakan tanah persawahan, mungkin pada waktu itulah adanya kesenian baru yang menjadi ciri khas Sumedang pada saat ini, Ngalaksa. Ya, kesenian yang masih bercorak kental Hindu yang digelar sekali lima tahun tersebut bertujuan untuk menghargai dan menghormati Dewi Nyi Pohaci dan arwah leluhur atas keberhasilan panen. Selain itu, pengaruh kesenian Mataram juga terlihat dari tembang (nyanyian berbentuk pupuh) seperti Megatruh, Asmaradana, Mijil, ataupun Dandanggula, sehingga asimilasi yang terjadi antara Sumedang dengan Mataram banyak ditemukan, baik dalam sistem pertaniannya, kesenian, maupun birokrasi, namun tidak menampik bahwa pemberontakan terhadap Matarampun pernah terjadi pada tahun 1628. Ada beberapa hal yang dijadikan acuan mengapa Sumedang Larang berada dalam naungan Kerajaan Mataram (Mataram di sini adalah Mataram Islam), jika ditelaah, ada tiga alasan dalam pemerintahan Aria Soeriadiwangsa I (putra Prabu Geusan Ulun) tergabung atau bergabung dengan Mataram. Perihal pertama, karena adanya pretentie (pengakuan sebagai hak) Mataram atas Sumedang Larang pada tahun 1614. Hal ini dikemukakan bahwa Mataram benar-benar ingin melakukan ekspansi untuk menguasai seluruh wilayah Jawa. Hegemoni yang dilakukan oleh Belanda pada saat itu memicu Sultan Agung untuk melakukan perlawanan dan penyerangan ke Batavia. Untuk itu, sebagai batu loncatan ataupun sebagai tanda kejayaan wilayah Sumedang Larang pun dijadikan pretentie yang bernilai ekonomis. Berkaitan dengan perihal pertama, hal kedua yang mampu dititikberatkan kepada pretentie yaitu bahwa tidak mampunya raja melakukan sebuah penolakan terhadap pengakuan sebagai hak (pretentie) terhadap Mataram. Kekuatan persenjataan dan keprajuritan Mataram yang kuat, telah memberikan indikasi terhadap hal itu. Mataram dikenal sebagai kerajaan agraris pedalaman militeris. Hal ini terbukti bahwa hampir seluruh wilayah Jawa berada dalam kekuasaannya, kecuali Kerajaan Banten, perluasan ini dilakukan sdengan cara penyerbuan. Hal ketiga terkait dengan hubungan kekeluargaan, R. Aria Soeriadiwangsa I atau Pangeran Rangga Gempol mempunyai seorang Ibu (permaisuri Prabu Geusan Ulun) yang bernama Ratu Harisbaya. Ratu ini mempunyai darah Mataram, dimana kaitannya adalah bahwa ia sepupu Seda Krapyak (ayah Sultan Agung). Pada walnya, Ratu Harisbaya adalah seorang permaisuri raja Kesultanan Cirebon (Panembahan Ratu). Dengan kenyataan ini, sangat mudah bagi Mataram untuk menguasai Sumedang Larang, karena dapat diindikasikan bahwa pewaris kerajaan tersebut juga mempunyai keturunan yang berasal dari Mataram. Dengan kenyataan ini, tingkatan birokrasi dalam sejarah Kerajaan Sumedang Larang pernah dinaungi oleh Kerajaan Mataram, yang terletak di wilayah pedalaman Jawa ini. Sehingga kedudukan penguasa Sumedang Larang, dirubah menjadi Bupati Wedana. Gelar kebangsawananpun tidak lepas dari jawa sentrisme (setidaknya sebagian besar seperti itu), seperti sebutan pangeran (sebagai keturunan langsung raja/putra raja), lalu bupati Sumedang biasanya disebut dengan panembahan, adapun disebut dengan adipati dengan tambahan aria apabila bupati tersebut mempunyai gelar kebangsawanan raden. Selain itu, tumenggung merupakan gelar yang lebih rendah terhadap bupati (atau bisa juga disebut juga dengan dipati), pejabat yang lebih rendah lagi yaitu rangga yang merupakan sebutan patih wedana, sedangkan ngabehi atau demang diperuntukan bagi bupati-bupati yang berada di daerah kecil. Sebutan-sebutan lain bagi rakyat terhadap bupatinya yaitu kanjeng dalem, kawula dalem atau gamparan dalem, sedangkan sebutan bagi kaum menak yang tidak berkedudukan dalam pemerintahan pada saat itu disebut juga dengan juragan (laki-laki) atau juragan istri (perempuan). Sepertinya sejarah kerajaan Sunda tidak terlepas dari pengaruh jawa, seperti pada Mataram Islam pada saai itu, bukan hanya penguasaan, tapi juga hubungan keluarga. Bukankah Kerajaan Sunda Galuh yang nantinya menjelma sebagai Kerajaan Sunda Pajajaran yang memberikan legitimasi terhadap Kerajaan Sumedang Larang juga bertalian darah dengan keluarga Wangsa Sanjaya yang membangun Mataram kuno? (lihat Prasasti Canggal yang berangka tahun 732 m), disana tertulis bahwa Sanjaya merupakan pendiri wangsa Sanjaya, ia merupakan anak Sanaha (saudara perempuan Sanna). Sanna apabila kita kaitkan dengan Carita Parahyangan, merupakan penguasa Kerajaan Galuh dan akan digantikan juga dengan Sanjaya. Apakah ini indikasi bahwa pemimpin wilayah Kabupaten Sumedangpun juga merupakan seorang yang berdarah Jawa? entahlah.
diunduh dari : http://www.facebook.com/note.php?note_id=89004206631
