Kartu Lebaran Gubernur Oleh Syamsul Ma`arief
"Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaknya ia menyambung tali silaturahimnya." (H.R. Bukhari, Muslim dan Abu Dawud) Hadis di atas memiliki makna yang luar biasa. Rasulullah mengajarkan kepada kita semua agar membangun budaya silaturahim. Manfaat atau keuntungan bagi orang yang gemar menyambung tali silaturahmi adalah akan dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Silaturahim berasal dari bahasa Arab yang bermakna menyambung tali persaudaraan kepada kerabat yang memiliki hubungan nasab. Dalam bahasa Indonesia, kata silaturahim terserap menjadi silaturahmi yang artinya adalah mengikat tali persahabatan atau persaudaraan. Tidak ada yang salah dengan hal tersebut. Apalagi dengan makna serta manfaat yang luar biasa, silaturahmi justru menjadi suatu adab yang harus dibudayakan. Dengan demikian, setiap tahunnya banyak orang yang memanfaatkan momentum Idulfitri untuk menyambung tali silaturahmi dengan cara mengirimkan kartu Lebaran. Namun, niat yang baik harus juga diikuti cara yang baik. Riak kecil yang sedang berkembang di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mungkin bisa menjadi contoh. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan berencana mengirimkan kartu Lebaran dan permohonan maaf kepada sekitar 450.000 warga Jabar. Penerimanya antara lain organisasi perangkat daerah, pejabat negara, pemangku kepentingan (stakeholder) pemerintah, hingga tokoh masyarakat. Untuk pengirimannya, setiap kartu Lebaran menggunakan prangko Prisma Rp 1.500 ditambah biaya pengiriman Rp 750 per kartu. Jika ditotal, anggaran untuk pengiriman kartu lebaran ini menghabiskan dana sekitar Rp 1 miliar. Reaksi dari berbagai kalangan langsung bermunculan. Gubernur dinilai melakukan pemborosan anggaran dengan mengirim kartu Lebaran kepada sekitar 450.000 warga Jawa Barat. Padahal, saat ini media komunikasi telah begitu canggih. Gubernur bisa saja menggunakan media pesan singkat atau short message service (SMS) atau media jejaring sosial seperti Facebook ataupun Twitter yang kini banyak digunakan masyarakat. Selain lebih cepat dan tersebar luas, juga dapat lebih menghemat anggaran hingga ratusan juta rupiah. Hal lain yang cukup menjadi perhatian adalah foto yang tercantum dalam kartu Lebaran tersebut. Kartu Lebaran itu bergambar depan foto Ahmad Heryawan sendirian alias tidak berdampingan mesra dengan Wakil Gubernur Dede Yusuf seperti pada masa kampanye. Padahal, seharusnya sebagai pejabat yang dipilih sebagai pasangan dalam pemilihan umum kepala daerah (pemilukada), foto keduanya bisa disertakan secara berdampingan. Apalagi jika mengatasnamakan Pemprov Jawa Barat, lebih kompak jika foto Wakil Gubernur pun diikutsertakan. Jangan sampai hanya karena masalah foto, masyarakat Jawa Barat menilai ada perpecahan kepemimpinan di Jawa Barat. Selain itu, terdapat hal lain yang cukup menjadi perhatian banyak pihak, yaitu asal dana yang digunakan untuk pembuatan dan pengiriman kartu Lebaran tersebut. Apakah masuk dana APBD Provinsi Jawa Barat atau justru menggunakan dana pribadi Gubernur? Jika menggunakan dana dari APBD, itu jelas pemborosan anggaran. Jika menggunakan dana pribadi, hal itu tidak sepenuhnya bisa diterima karena dengan dana sebesar itu, Gubernur dapat lebih menyejahterakan rakyatnya dengan program yang lebih bermanfaat. Tiga prioritas Berkaca dari hal tersebut, sudah saatnya para pemimpin negeri ini tidak hanya terfokus pada politik berbasis pencitraan. Rakyat yang merupakan tanggung jawab terbesarnya menantikan kerja keras dan bukti nyata yang dapat dirasakan langsung, sebagaimana yang dijanjikannya secara manis pada masa kampanye terdahulu. Berdasarkan kebutuhan primernya saja, setidaknya ada tiga hal prioritas yang harus segera dituntaskan pemimpin negeri ini. Prioritas pertama, terkenyangkannya perut yang lapar. Sudah begitu banyak berita dan derita rakyat yang terkena busung lapar di berbagai daerah. Harga melambung tinggi sehingga masyarakat tidak dapat membeli kebutuhan pokoknya sehari-hari. Akibatnya, tidak sedikit yang terpaksa memakan nasi aking atau tanaman umbi-umbian seadanya. Kesulitan ini pula yang merupakan salah satu penyebab tingginya angka kriminalitas dan bunuh diri. Prioritas kedua, tersehatkannya tubuh dan jiwa yang sakit. Jangan ada lagi slogan "orang miskin dilarang sakit". Mahalnya biaya pengobatan menyebabkan masyarakat tidak produktif. Kerja dan ikhtiar mereka menjadi terhambat karena tubuh tidak sehat. Akibatnya, angka kemiskinan semakin membengkak karena turunnya produktivitas masyarakat. Prioritas ketiga adalah tercerdaskannya pikiran yang bodoh. Faktor pendidikan memegang prioritas yang cukup penting terhadap kemajuan suatu bangsa. Terutama pencerdasan generasi muda. Daripada menghamburkan uang miliaran rupiah untuk kartu Lebaran, sebaiknya pemerintah mengalokasikannya untuk memperbaiki sarana prasarana serta kualitas pendidikan di daerahnya. Dengan memenuhi ketiga prioritas tersebut, pemerintah telah menyambung tali silaturahmi dengan rakyatnya secara lebih berkah. Wallahua`lam bishshawwab.*** Penulis, Ketua Umum KAMMI Daerah Bandung. http://newspaper.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=154164
