Sabtu, 28 Agustus 2010 *KPK Pelajari Soal Kartu Lebaran* JAKARTA,(GM)- Kartu lebaran Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tampaknya akan berbuntut panjang. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai bersuara soal kartu Lebaran yang sempat memicu silang pendapat itu. KPK rencananya akan mengkaji proyek yang menghabiskan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 1,5 miliar itu.
"Kita akan pelajari, harus bisa bedakan unsur pribadi atau bukan, itu 'kan uang APBD," kata Plh. KPK, Haryono Umar di sela-sela acara buka puasa bersama di kantornya, Jln. H.R. Rasuna Said, Jakarta, Jumat (27/8). Menurut Haryono, jika memang untuk kepentingan pribadi, para pejabat Jabar itu harusnya menggunakan dana pribadi. Pimpinan KPK lainnya, Bibit Samad Rianto menilai harus ada kajian lebih dulu terhadap tender ini, apakah ada aturan yang mengaturnya. "Kalau ada yang salah, aturannya yang harus diubah," tandas Bibit. Tahun ini, gubernur dan wakilnya membagikan 450 ribu kartu Lebaran yang biaya pengiriman setiap kartu Rp 2.250. Sementara biaya pencetakan kartu, menurut Gubernur Ahmad Heryawan, Rp 1.000 per lembar. "Saya kira harganya sangat murah, cuma Rp 1.000 per lembar. Bayangkan dengan harga kartu undangan kawinan yang biasa Rp 10.000 per buah," ujar gubernur. Selain biaya pencetakan Rp 1.000 per lembar, untuk pengiriman kartu memakai prangko prisma seharga Rp 1.500 dan biaya proses di PT Pos Rp 750. Sehingga, seluruhnya menghabiskan anggaran Rp 1.462.500.000. Meski memicu pro-kontra terkait kartu Lebaran tersebut, proses pengiriman dipastikan berlanjut. Kantor Pos Bandung tetap melakukan pelipatan dan memasukkan kartu Lebaran ke dalam amplop. "Pengerjaan masih ada. Tapi belum ada kiriman kartu Lebaran lagi," jelas customer service Kantos Pos Bandung, Karel Yanes, saat ditemui wartawan, Jumat (27/8). Sebelum ramai pemberitaan di media massa, ruangan melipat kartu Lebaran bergambar Ahmad Heryawan berada di samping ruang humas. Tetapi setelah muncul di media massa, ruangan tersebut sudah tak terpakai dan sepi aktivitas. Pintu ruangan pun dalam kondisi tertutup. "Mungkin karena ruangan waktu itu sempit. Jadi, sudah dua hari ini pindah ke ruangan lainnya," ujar Karel. Saat wartawan mencoba mengonfirmasi kepindahan ruangan tersebut kepada bagian humas, ternyata Kepala Humas Kantor Pos Bandung, Suyud Suhendar tidak masuk kerja. Ketika ditelepon berulang kali sekitar pukul 12.30 WIB, nomor ponselnya bernada mail box. Suyud tidak terlihat beraktivitas seperti biasa sejak sehari setelah menyampaikan informasi kartu Lebaran itu kepada wartawan. "Sejak dua hari ini beliau (Suyud, red) enggak masuk kerja. Apakah sakit atau tidak, saya enggak tahu," ucap Karel. *Sense of crisis* Badan Kerja Sama Pemuda Islam (BKPI) menilai Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar tidak memiliki sense of crisis terkait kartu Lebaran yang anggarannya hampir mencapai Rp 1,5 miliar. Terlebih pencetakan kartu dilakukan terpisah, yang menunjukkan keduanya belum kompak. "Gubernur dan wakilnya tak punya sense of crisis, di mana masyarakat Jabar saat ini tengah dilanda krisis ekonomi, ditambah menghadapi Lebaran yang mana harga bahan makanan pokok melonjak," ujar Ketua Pengurus Pusat BKPI, Ahmad Zakiyudin, Jumat (27/8). Gubernur dan wakil gubernur, katanya, harusnya mendahulukan kemaslahatan publik daripada memenuhi target politik masing-masing, yang kerap berdalih kebijakannya untuk kemaslahatan umat. "Kalaupun buat kartu Lebaran, harusnya memasang kartu Lebaran dengan foto yang berbarengan. Tapi ini 'kan tidak. Keduanya seolah terjebak dalam ketegangan rivalitas kepentingan politik sesaat yang hanya menimbulkan disharmonisasi, mempertajam polarisasi, dan kemudian memunculkan instabilitas pemerintahan daerah Jawa Barat," tandas Zaky. Lebih lanjut dia menyatakan gubernur dan wakil gubernur jangan menggunakan dana APBD untuk kepentingan politik pribadi mereka. "Tidak seharusnya mereka melakukan pemborosan anggaran, seolah-olah APBD adalah milik pribadi dan bisa seenaknya digunakan untuk kepentingan politik pribadi gubernur dan wagub," kecamnya. Karena itu, BKPI dengan tegas menolak kartu Lebaran gubernur dan wakil gubernur serta mengimbau masyarakat Jabar pun menolaknya. (B.37/dtc)** http://www.klik-galamedia.com/indexnews.php?wartakode=20100828053701&idkolom=beritautama
