Jumat, 27 Agustus 2010 Soal Pengiriman Kartu Lebaran *Gubernur, "Banyak Warga Minta Foto dengan Saya"* AHMAD YANI,(GM)- Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan menyatakan, pengiriman kartu Lebaran gubernur kepada masyarakat bukan hal yang baru. Sebab hal ini sudah dilakukan sejak lama dan oleh lembaga mana pun, seperti kementerian, gubernur, bupati/wali kota, dll. Pengiriman kartu Lebaran merupakan salah satu cara berkomunikasi antara pimpinan dengan masyarakat.
"Bukan sesuatu hal yang baru. Toh lembaga lainnya pun melakukan hal ini. Ada yang berpendapat, mengapa tidak melalui SMS. Bagi saya, melalui SMS ya, tapi dengan kartu Lebaran ini, nuansanya lain. Saya 'kan sering bertemu masyarakat, banyak di antara mereka yang meminta difoto dengan saya, dengan kartu ini bisa mewakili kedekatan gubernur dan masyarakat," ujar Heryawan usai membuka bazar Ramadan di Pertokoan IBCC, Jln. Ahmad Yani, Kamis (26/8), Menurutnya, ia mengirim kartu ucapan Idulfitri dengan niat untuk menjalin silaturahim, sekaligus menyapa warganya yang ada di pelosok Jabar yang mungkin belum tersentuh teknologi. "Nilai rasa, perhatian, silaturahim, keakraban, dan kebahagiaan tidak bisa dikalkulasi dengan rupiah. Saya yakin kartu ucapan Lebaran lebih mampu menghadirkan ruang visual dan ruang teks yang lebih dekat bagi gubernur untuk menyapa warganya. Lagi pula, anggarannya resmi dari APBD. Kalau uang sendiri, dari mana gubernur punya duit," tegas Heryawan. *Tak dilarang* Menurut Heryawan bukan hal yang dilarang jika seorang gubernur yang dipilih langsung oleh rakyat, memilih cara berkomunikasi melalui kiriman kartu Lebaran. Baginya, kartu Lebaran merupakan wujud penghargaan yang tinggi atas dukungan dan doa warga Jawa Barat atas tugas yang menjadi amanahnya. Sekaligus wujud komitmen dan tanggung jawab moral berbagi kebahagiaan di hari yang fitri bagi warganya. Ditanya soal kartu Lebaran gubernur dan wakil gubernur berbeda, ia menjelasakan, "Itu masalah teknis saja. Kebetulan saya melihat kartunya sudah jadi (seperti itu, red)." Disinggung tentang pemberian parsel, Heryawan mengungkapkan semua pejabat dilarang menerima dan memberikan parsel kepada sesama pejabat, rekanan atau pengusaha. Sejak menjadi gubernur, Heryawan tidak pernah menerima parsel dari pihak mana pun. "Kalau ada yang keukeuh mengirim ke Pakuan saya akan kembalikan sama pengirimnya," jelasnya. Ia mengharapkan pejabat pun tidak menerima dan mengirim parsel. Apalagi pejabat di lingkungan pemprov sudah menerima tambahan penghasilan pegawai (TPP). Besaran TPP lebih besar dari tunjangan hari raya (THR). Sehingga THR di kalangan PNS juga sudah tidak. "Selain itu, karena PNS sudah menerima gaji ke-13," katanya. (B.96)** http://www.klik-galamedia.com/indexnews.php?wartakode=20100827042545&idkolom=beritautama
