Ali Sadikin Pahlawan Demokrasi Kementerian Sosial mengusulkan sepuluh calon penerima gelar Pahlawan Nasional tahun 2010. Di antara kesepuluh orang itu, dua nama di antaranya diusulkan oleh Provinsi Jawa Barat. Keduanya adalah mantan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Ali Sadikin dan K.H. Ahmad Sanusi.
Sejarawan Prof. Dr. Dadan Wildan mengatakan, usulan Ali Sadikin menjadi Pahlawan Nasional cukup positif karena dia memang telah berjuang untuk bangsa ini. "Baik ketika aktif sebagai militer maupun sewaktu menjadi Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta," katanya. Persoalan usulan disampaikan dari Jawa Barat, kata Dadan yang juga Staf Ahli Menteri Sekretaris Negara, tidak menjadi masalah karena secara emosional, Ali Sadikin adalah pituin orang Sunda. "Almarhum memang orang Sumedang asli sehingga secara emosional, wajar kalau Jawa Barat mengusulkannya sebagai pahlawan," katanya. Selain itu, Ali Sadikin juga berperan besar dalam membangun demokratisasi di Indonesia. Peran itu lewat pemikiran dan lainnya. "Sekarang usulannya sedang dibahas di Sekretariat Militer," katanya. Hal serupa dibenarkan oleh sejarawan Prof. Dr. Nina Hilman Lubis. Menurut Nina Hilman, Jawa Barat mengusulkan Ali Sadikin karena yang bersangkutan adalah pituin Sunda. Ali Sadikin dilahirkan di Sumedang, 7 Juli 1926. Ali Sadikin lahir dari pasangan Sadikin, Kepala Dinas Pertanian (Landbouw Consulent) di Kabupaten Sumedang dengan Itjih Karnasih. Pertimbangan lain, sebagaimana disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan bahwa Ali Sadikin memiliki integritas moral dan keteladanan. Sebagai bukti, Ali Sadikin dianugerahi tidak kurang dari delapan belas tanda kehormatan dari pemerintah, berupa satya lencana dan bintang, mulai dari Bintang Sewindu APRI hingga Bintang Mahaputra Utama dan Bintang Mahaputra Adipradana (2004). Ditambah sejumlah tanda kehormatan dari negara asing seperti Bintang Kerajaan Etiopia, Belanda, Ramon Magsaysay Award, dan Agha Khan Award. Almarhum juga pernah menjabat sebagai Deputi II Panglima Angkatan Laut (1959-1963), Kepala Staf Angkatan Laut, Menteri Perhubungan Laut Kabinet Kerja, Menteri Koordinator Kompartemen Maritim/Menteri Perhubungan Laut Kabinet Dwikora dan Kabinet Dwikora yang disempurnakan di bawah pimpinan Presiden Soekarno. "Jadi, jelas, Ali Sadikin berjasa terhadap bangsa dan negara," kata Heryawan. Pertimbangan lain, sosoknya juga berkelakuan baik. Kendati pernah dicekal, sebenarnya ia tidak pernah disebutkan mendapat sanksi atau hukuman. Malah, dia aktif menyumbangkan pikiran-pikirannya untuk pembangunan di Indonesia. "Sikap kritisnya itu bukanlah berarti Ali Sadikin tidak setia kepada negara atau berkhianat kepada bangsa dan negara. Justru sikap kritisnya ini menunjukkan bahwa Ali Sadikin tidak bisa membiarkan negeri ini dibelokkan dari cita-cita pendiriannya," katanya. Catatan lain, Ali Sadikin pernah melakukan perjuangan bersenjata semasa perang kemerdekaan. Waktu itu, Ali Sadikin ikut mendirikan Korps Marinir. Pada masa Agresi Militer I, 21 Juli 1947, Ali Sadikin ikut berjuang di Pangkalan IV yang berkedudukan di Tegal dengan pangkat letnan. Waktu itu Pangkalan IV berhasil menahan Belanda yang menyerang Semarang untuk merebut Yogyakarta. Pada masa Agresi Militer II, 19 Desember 1948, Korps Marinir diminta menjalankan tugas di Pangkalan IV di Pekalongan. Ketika bertugas di sana Ali Sadikin diminta menjadi Komandan Kodim Kabupaten Pemalang (Jawa Tengah) hingga 1950. Kemudian ia ditempatkan di Surabaya. Ali Sadikin juga berperan dalam penumpasan Permesta. Dia juga berperan pula dalam operasi Pembebasan Irian Barat. Gubernur Jakarta Fauzi Bowo mengatakan, hal itu menunjukkan Ali Sadikin telah berjuang dengan senjata untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Ali Sadikin selama dalam perjuangannya tidak ada sedikit pun kata-kata atau pernyataan yang menunjukkan dia pernah menyerah pada musuh dalam perjuangan. Ali Sadikin melakukan pengabdian dan perjuangan yang berlangsung hampir sepanjang hidupnya. Sejak awal perang kemerdekaan, ia berjuang melalui Korps Marinir, terus berlanjut hingga menjabat Deputi Kepala Staf Angkatan Laut, Menteri Perhubungan Laut Kabinet Kerja, Menteri Koordinator Kompartemen Maritim/Menteri Perhubungan Laut Kabinet Dwikora dan Kabinet Dwikora yang disempurnakan, hingga akhirnya menjadi Gubernur Jakarta Raya (1966-1977). Setelah berhenti menjadi gubernur, yang bersangkutan tetap peduli dengan jalannya negeri ini, hingga akhirnya harus membuat Petisi 50. Semua yang dikerjakannya melebihi tugas yang diembannya. Dia bukan saja melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara. Namun, juga mewujudkan gagasannya itu sehingga merupakan sebuah karya besar yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas atau meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. "Sebagai Gubernur Jakarta Raya, Ali Sadikin telah berhasil membangun Jakarta sebagai ibu kota negara RI yang layak, dari sebuah kampung besar menjadi sebuah kota metropolitan yang modern. Berbagai projek buah pikirannya diwujudkan selama kurun waktu 1966-1977, seperti memperbaiki jalan-jalan raya di Jakarta, mendatangkan bus-bus kota serta kelengkapannya, menata trayeknya, serta membangun halte bus," kata Nina Lubis. Ia juga membangun Taman Ismail Marzuki, Kebun Binatang Ragunan, projek Senen, Taman Impian Jaya Ancol, Taman Ria Monas, Taman Ria Remaja, dan kota satelit Pluit di Jakarta Utara. Ia juga sempat memberikan perhatian kepada kehidupan para artis lanjut usia di Kota Jakarta yang saat itu banyak bermukim di daerah Tangki sehingga daerah tersebut dinamai Tangkiwood. Jangan lupa pula, gagasan Ali Sadikin untuk mempraktikkan Keluarga Berencana di daerah Jakarta Utara dan berhasil. Pada akhirnya program itu menjadi program nasional. Pembangunan yang dilakukannya bukan hanya dirasakan oleh warga Jakarta sebagai penduduk sebuah kota besar, tetapi mempunyai jangkauan luas dan berdampak nasional karena Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia. Ali Sadikin memiliki konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan yang tinggi. Hal ini bisa dilihat dari riwayat hidupnya, yang tidak pernah memikirkan dirinya, bahkan keluarganya. Pada masa perang kemerdekaan, Ali Sadikin terlibat dalam berbagai pertempuran, tetapi ia juga mau belajar manajemen manakala korpsnya membutuhkan keahlian tersebut (misalnya ketika menjadi Deputi Angkatan Laut). Ketika menjadi gubernur, Ali Sadikin tidak pernah memikirkan dirinya, keluarganya pun tak pernah mengganggu dirinya di kantor. Ali Sadikin bahkan bisa disebut sebagai orang gila kerja. Ketika ia dipinggirkan karena sikap kritisnya, Ali Sadikin tak pernah berhenti memikirkan negaranya hingga ia dimatikan secara perdata sekalipun. (Undang Sudrajat/"PR")*** http://newspaper.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=163482
