Leimena dan Abraham Ditetapkan Ali Sadikin dan Sanusi Tertunda Jadi Pahlawan
BANDUNG, (PR).- Dua kandidat yang diajukan Tim Pengkaji dan Penilai Gelar Daerah (TP2GD) Provinsi Jawa Barat, Ali Sadikin (alm.) dan K.H. Ahmad Sanusi (alm.), gagal mendapat gelar Pahlawan Nasional. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Dr. Johannes Leimena (alm.) dan Johanes Abraham Dimara (alm.) yang diterima para ahli warisnya di Istana Negara, Jakarta, Kamis (11/11). Keputusan tersebut berdasarkan masukan Dewan Gelar yang pada umumnya beranggotakan sejarawan. "Maka dari itu, calon yang terpilih pasti sudah memenuhi kriteria jasa yang disyaratkan. Adapun kandidat yang gagal, bukan berarti kalah, karena masih dapat diusulkan kembali tahun depan," ujar Ketua TP2GD Provinsi Jawa Barat, Prof. Dr. Hj. Nina Herlina Lubis, M.S., ketika dihubungi Kamis (11/11) malam. Langkah itu pula yang akan dilakukan TP2GD. Ali Sadikin akan diusulkan kembali sebagai pahlawan nasional, sedangkan terhadap K.H. Ahmad Sanusi, masih akan melihat rekomendasi dari Dewan Gelar. Alasannya, menurut aturan yang berlaku saat ini, pengusulan seseorang menjadi Pahlawan Nasional hanya dapat dilakukan maksimal dua kali. "Dukungan penuh yang diberikan TP2GD kepada Ali Sadikin membuat kami yakin untuk mengusulkan beliau kembali. Jika dibutuhkan data tambahan untuk memperkuat usulan tersebut, akan kami siapkan," ucapnya. Disinggung mengenai pilihan Yudhoyono yang menganugerahkan gelar pahlawan kepada dua putra bangsa asal Indonesia Timur, Nina kembali menegaskan bahwa keputusan tersebut murni hak prerogatif presiden. "Kalau muncul kesan ada pembagian giliran, mungkin saja, karena hingga saat ini memang masih sedikit Pahlawan Nasional asal Indonesia Timur. Akan tetapi, tetap saja mereka juga telah berjasa bagi bangsa ini," katanya. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, pihaknya akan terus mengajukan nama Ali Sadikin dan K.H. Ahmad Sanusi pada tahun berikutnya. "Keputusan untuk menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional itu murni dari pemerintah pusat. Kalau tahun sekarang gagal, kami akan coba terus rekomendasikan pada tahun berikutnya. Sebab, usulan kami bukan ditolak tapi tidak terpilih saja," kata Heryawan saat ditemui wartawan seusai acara Seminar Nasional Produk Perencanaan Kementerian Bappenas, di Hotel Grand Aquila, Kota Bandung, Kamis (11/11). Ketika ditanya mengenai maestro tari topeng Mimi Rasinah (alm.) dan maestro angklung Udjo Ngalagena (alm.) yang mendapatkan tanda kehormatan Bintang Budaya Parama Dharma, Gubernur menyatakan, pihaknya merasa bangga. "Alhamdulillah, maestro berasal dari Jawa Barat mendapatkan penghargaan dari Presiden," katanya. Soeharto-Gus Dur Menyoal gagalnya mantan Presiden Soeharto (alm.) dan Abdurrahman Wahid (alm.) sebagai Pahlawan Nasional, Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso menegaskan, pihaknya dapat mengerti dan menghargai semua keputusan yang dikeluarkan pemerintah. Priyo mengatakan, sebenarnya Soeharto dan Gus Dur sangat layak untuk mendapatkan gelar sebagai Pahlawan Nasional karena mereka adalah putra-putra terbaik yang telah dilahirkan oleh Bangsa Indonesia. "Ini bukan karena pemerintah menolak Pak Harto ataupun Gus Dur mendapatkan gelar Pahlawan Nasional. Saya tadi nyaman atas penjelasan informal yang diberikan oleh Menko Polhukam Pak Djoko (Suyanto), ini hanya faktor waktu. Kalau itu soalnya, saya bisa mengerti," kata Priyo. Pernyataan Priyo tersebut berbeda dengan pengakuan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Chairun Nisa yang terkejut dengan hasil keputusan itu. "Saya kaget juga kok Pak Harto dan Gus Dur enggak masuk. Padahal sudah banyak daerah yang mengusulkan ke Kemensos. Bahkan, sempat diolah tim pemerintah tapi ternyata keduanya enggak jadi," ujarnya. Politisi Partai Golkar ini beranggapan, sebenarnya Soeharto dan Gus Dur layak untuk mendapatkan gelar tersebut. Oleh karena itu, menurut Nisa, Komisi VIII akan mempertanyakan alasan tidak masuknya nama-nama yang pernah diajukan sebagai Pahlawan Nasional ini kepada Kemensos. Sementara itu, Ketua Fraksi PKB Marwan Jafar menyatakan, meskipun almarhum Gus Dur tidak mendapatkan gelar sebagai Pahlawan Nasional, di mata dunia Gus Dur telah dipandang sebagai pahlawan. "Gus Dur telah menjadi pahlawan di mata rakyat dan Bangsa Indonesia. Bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga di dunia internasional," ucapnya. Menurut Marwan, pemberian gelar Pahlawan Nasional dari negara hanyalah formalitas. "Sejatinya beliau sudah menjadi pahlawan bagi bangsa ini," kata Marwan. Selain pemberian gelar pahlawan, pemerintah pun memberikan Bintang Mahaputera Adipradana yang diberikan kepada lima tokoh besar, yaitu pujangga Ronggowarsito (alm.), Kanjeng Gusti Pangeran AA Mangkoenagoro IV (alm.), pejuang dari Sulawesi Tengah Sayyid Idrus bin Salim Al Jufrie (alm.), budayawan Prof. Sutan Takdir Alisjahbana (alm.), dan pelukis Raden Saleh Syarif Bustaman (alm.). Pemerintah juga menganugerahkan Bintang Mahaputera Utama kepada tokoh pejuang dari Sulawesi Tengah, Andi Makkasau Parenrengi Lawawo (alm.) dan tokoh pejuang dari Sulawesi Selatan, Andi Depu (alm). Presiden Yudhoyono pun memberikan tanda kehormatan Bintang Budaya Parama Dharma kepada pelukis Prof. Sjafei Soemardja (alm.), dalang Ki Nartosabdo (alm.), pelukis Dr. (HC) Affandi Koesoema (alm.), budayawan Romo Yosef Bilyarto Mangunwijaya (alm.), sutradara Drs. Sjumandjaja (alm.), budayawan W.S. Rendra (alm.), maestro tari topeng Mimi Rasinah (alm.), dan maestro angklung Udjo Ngalagena (alm.). Seniman Abdul Kadir (alm) mendapatkan tanda kehormatan Bintang Jasa Nararya. Pemerintah juga menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputera Nararya kepada dua jurnalis foto pada masa revolusi, yaitu Alexius Impurung Mendur (alm.) dan Frans Soemarto Mendur (alm). Sementara akademisi Dr. Marwoto Hadi Soesastro (alm.) juga mendapat Bintang Jasa Pratama atas perannya sebagai Direktur Eksekutif Center of Strategic and International Studies (CSIS). (A-109/A-130/ A-184/A-194)*** http://newspaper.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=163847
