Abdi mah langkung satuju, judulna : hentikan jadi negara miskin Powered by Telkomsel BlackBerry®
-----Original Message----- From: Ahmad Sahidin <[email protected]> Sender: [email protected] Date: Fri, 19 Nov 2010 12:07:51 To: Ki Sunda Milis<[email protected]> Reply-To: [email protected] Subject: [kisunda] Hentikan kirim Pembantu Hentikan kirim Pembantu JAKARTA, (PR).- Pemerintah didesak segera menghentikan pengiriman tenaga kerja Indonesia yang menjadi pembantu rumah tangga (PRT) ke luar negeri. Sebagai solusinya, pemerintah diharapkan menciptakan lapangan kerja di perdesaan dengan cara mengembalikan sistem ekonomi kerakyatan. Permintaan tersebut disampaikan Ketua Presidium Federasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara-Bersatu, Arief Poyuono kepada "PR", di Jakarta, Kamis (18/11). Hal itu disampaikannya berkaitan dengan kasus TKI asal Dompu, Nusa Tenggara Barat, Sumiati, yang dianiaya majikannya. Sumiati yang bekerja di Arab Saudi itu disiksa majikannya, hingga harus dirawat di rumah sakit akibat luka-luka yang dideritanya. Arief yang juga salah satu Ketua DPP Partai Gerindra bidang ketenagakerjaan dan TKI mengatakan, pemerintah seharusnya mengelola BUMN dengan baik, agar bisa menjadi salah satu mesin penggerak perekonomian di perdesaan. Dengan demikian, diharapkan tercipta lapangan kerja di perdesaan, dan penduduknya, terutama kaum wanita tidak mengadu nasib menjadi TKI yang sering mendapatkan perlakukan tidak baik. Menurut Arief, penyiksaan terhadap Sumiati itu merupakan kabar yang sangat menyesakkan, apalagi hal itu terjadi dan terungkap menjelang Iduladha. Kasus ini merupakan peristiwa memilukan yang sudah sering menimpa kaum Hawa yang menjadi TKI di sejumlah negara, seperti di kawasan Timur Tengah, Malaysia, dan Singapura. Menurut Arief, pemerintah Arab Saudi sudah menunda pengeluaran visa terhadap 50.000 calon TKI yang akan dijadikan pembantu rumah tangga di negara tersebut. Penundaan itu terjadi akibat desakan National Committee for Recruitment (Asosiasi Agen Perekrutan Tenaga Kerja) Saudi Arabia. Meski ditunda seperti itu, tetapi ironisnya pemerintah Indonesia masih saja memaksakan tetap mengirim TKI ke Saudi dengan alasan ingin mencapai target penerimaan devisa dari kantong para pekerja migran di luar negeri. "Tentu, ini merupakan target pemerintah yang salah dalam mengejar devisa," katanya. (A-75/A-109)*** www.ahmadsahidin.wordpress.com
