Nelengnegkung, nelengnegkung
Geura sakola ka Harvard
"Pejabat Daerah yang dikirim adalah lulusan terbaik Pendidikan dan Latihan
Orientasi Kepemimpinan Kepala Daerah yang diadakan oleh Kementerian Dalam
Negeri sejak tahun 2009."
"38 Pejabat daerah terpilih akan belajar selama 3 minggu di Harvard Kennedy
School Indonesia Program, di negara bagian Massachussetts, AS. Mereka
berasal dari Banjar Baru, Denpasar, Sumbawa Barat, Luwu Utara, Mamuju,
Serdang Bedagai, Samosir, Solok, Agam, Bengkalis, Poso, Ternate, Lampung
Selatan, Sukabumi, Banyuwangi, Malang, Gresik, Kediri dan Kutai
Kartanegara."
Inohong Jabar, ngan Sukabumi, nu kapilih euy!
===
Kamis, 15 September 2011
38 Pejabat Daerah akan Ikuti Kursus Singkat di Universitas Harvard
Para pejabat daerah ini, akan berangkat pada 16 September 2011 untuk
mengikuti kuliah singkat mengenai demokratisasi dan otonomi daerah.
Alina Mahamel | Jakarta
Foto: Wikipedia
Gedung Harvard Kennedy School of Government di Universitas Harvard, Amerika
Serikat (foto: dok).
Kementerian Dalam Negeri mengirim 38 Bupati/walikota dan Kepala Badan
Perencanaan Daerah (Bappeda) untuk mengikuti kursus di Harvard Kennedy
School of Government, semacam Fakultas Ilmu Pemerintahan di Universitas
Harvard, Massachussetts, Amerika Serikat. Pejabat daerah ini, akan berangkat
pada hari Jumat, tanggal 16 September 2011 untuk mengikuti kuliah singkat
mengenai demokratisasi dan otonomi daerah.
Pelatihan yang diberikan oleh Harvard Kennedy School Indonesia Program ini
bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri dengan pendanaan dari lembaga
nirlaba Rajawali Foundation.
Pejabat Daerah yang dikirim adalah lulusan terbaik Pendidikan dan Latihan
Orientasi Kepemimpinan Kepala Daerah yang diadakan oleh Kementerian Dalam
Negeri sejak tahun 2009.
Kepada VOA Rabu Siang di Jakarta, Fritz E.Simanjuntak, Presiden Rajawali
Foundation mengatakan, “Kali ini fokus dari Harvard Kennedy School Indonesia
Program adalah mereka bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri. Dananya
diberikan oleh Rajawali Foundation, sementara programnya dijalankan oleh
Harvard, dengan memberikan pelatihan tentang *leadership* dan macam-macam
untuk para bupati dan walikota.”
Diharapkan dengan pelatihan ini akan membantu mereka agar dapat melaksanakan
tugasnya dengan baik.
“Demokratisasi di Indonesia berjalan sangat luar biasa, otonomi daerah
sangat luar biasa, tetapi *policy uncertainty* juga menjadi sangat luar
biasa. Jadi kita tidak tahu *policy *mana yang sebetulnya terjadi. Dengan
proses pemilihan langsung khususnya di tingkat kepala daerah, seringkali
yang terpilih adalah kepala daerah yang tidak memiliki pengalaman tentang
bagaimana mengelola pemerintahannya,” ujar Fritz E.Simanjutak lagi.
Sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia menghadapi masalah terkait
reformasi birokrasi dan pengelolaan anggaran. Hal ini diakui oleh salah satu
bupati yang akan mengikuti program di Harvard Kennedy School, yaitu Rycko
Menoza. Bupati Lampung Selatan ini mengungkapkan sejumlah tantangan yang
dihadapi oleh pemerintah daerah saat ini.
“Memang kendala selama ini adalah pemerintahan masih banyak mengeluarkan
biaya yang tidak langsung dalam arti biaya yang digunakan untuk pegawai,
ketimbang biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan pembangunan yang dapat
dirasakan oleh masyarakat. Yang pasti kita rasakan adalah memang anggaran
yang didapat dari pemerintah pusat semuanya untuk daerah, tinggal bagaimana
mengefektifkannya dengan kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada karena
jumlah pegawai yang kita miliki sudah melebihi kapasitas,” papar Rycko
Menoza.
Lemahnya pengawasan pemerintah dan anggaran di daerah serta penegakan hukum
yang belum efektif menjadi kendala utama dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di
Indonesia sejak tahun 2001.
Pengamat Otonomi Daerah yang juga Peneliti Senior di Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, menilai:
“Pada tataran pertama untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, relatif
semua daerah berhasil, tetapi di tataran bagaimana birokrasi sebagai tata
kelola pemerintahan yang baik yang mencerminkan transparansi dan
akuntabilitas publik, ini yang sangat minim dan nyaris tidak bisa
dilaksanakan dengan memadai,” kata Siti Zuhro.
38 Pejabat daerah terpilih akan belajar selama 3 minggu di Harvard Kennedy
School Indonesia Program, di negara bagian Massachussetts, AS. Mereka
berasal dari Banjar Baru, Denpasar, Sumbawa Barat, Luwu Utara, Mamuju,
Serdang Bedagai, Samosir, Solok, Agam, Bengkalis, Poso, Ternate, Lampung
Selatan, Sukabumi, Banyuwangi, Malang, Gresik, Kediri dan Kutai Kartanegara.
Temukan artikel ini di:
http://www.voanews.com/indonesian/news/38-Pejabat-Daerah-akan-Ikuti-Kursus-Singkat-di-Universitas-Harvard-129873098.html
