Pemprov Banten Bahas Persiapan Pembangunan Bandara Banten Selatan Rabu, 9 Mei 2012 | 8:04 Ilustrasi bandara. [google] [SERANG] Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten akan segera membahas persiapan pembangunan Bandara Banten Selatan (Bansel) dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan lembaga-lembaga terkait lainnya.
Pembahasan persiapan pembangunan bandara ini sebagai tindak lanjut Surat Keputusan (SK) Kemenhub Nomor 433/2010 tentang Penetapan Lokasi Bandara Udara Baru, serta Rencana Pembangunan Bandara di Kabupaten Pandeglang. Dalam SK Kemenhub tersebut ditegaskan bahwa Pemprov Banten harus mulai menyiapkan pelaksanaan pembangunan bandara 36 bulan setelah SK tersebut dikeluarkan sejak 2011 lalu. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Provinsi Banten, Husni Hasan, di Serang, Selasa (8/5) menjelaskan Pemprov Banten akan membahas rencana pembangunan Bandara Banten Selatan yang akan dibangun di Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang dengan Gubernur Banten Hj Ratu Atut Chosiyah, Kemenhub, dan lembaga terkait lainya. “Pembahasan itu akan dilaksanakan pada Rabu (9/5) ini. Pembahasan ini dilakukan untuk memantapkan persiapan pembangunan bandara tersebut,” jelas Husni. Menurut Husni, untuk merumuskan rencana pembangunan bandara ini, perlu adanya kebijakan gubernur, karena pembangunan bandara tersebut, pendanaanya hampir seluruhnya dari pihak swasta. Husni juga mengaku, Pemprov Banten akan terus berupaya untuk bisa merealisasikan pembangunan bandara tersebut untuk menunjang keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bidang pariwisata di Tanjung Lesung, Pandeglang. Sementara itu, Asisten Daerah (Asda) II Provinsi Banten M Shaleh mengatakan, dalam pembangunan bandara ini terdapat tiga opsi, yakni pembangunan itu dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan menggaet investor. Kedua, membuat badan usaha baru, dan ketiga dengan cara dilakukan pelelangan terbuka terkait pembangunan bandara tersebut. Menurut Shaleh, untuk opsi pertama yaitu gubernur bisa langsung menunjuk BUMD untuk langsung melakukan pembangunan dengan pihak swasta. Namun, pihak swasta tidak menyetujui keinginan itu, karena investasi yang ditanamkannya lebih besar dari BUMD Provinsi Banten. “Investasi BUMD Banten hanya 5 persen, sedangkan swasta mencapai 95 persen. Sehingga swasta menolak kalau pembangunannya atas nama BUMD Banten,” ujar Shaleh. Opsi kedua yaitu dengan membuat BUMD baru yang dikhususkan untuk membangun dan mengurus bandara. Namun cara ini memiliki kelemahan dari segi waktu, karena waktu untuk pembuat BUMD sangatlah lama, karena memerlukan adanya Peraturan Daerah (Perda) baru tentang BUMD yang akan dibentuk tersebut. Sedangkan untuk opsi yang ketiga dengan cara melakukan lelang terbuka. Lelang proyek pembangunan bandara tersebut bisa diikuti oleh investor dari mana saja. “Saya secara pribadi lebih memilih opsi ketiga yakni lelang terbuka,” jelas Shaleh. Untuk diketahui, Bandara Banten Selatan ini dibangun untuk menunjang keberadaan KEK Pariwisata Tanjung Lesung. Rencana tahap awal pembangunan bandara tersebut akan dibangun run way sepanjang 2.500 meter, dengan lebar 30 meter. Sedangkan untuk jangka panjangnya, run way(landas pacu) akan dibangun hingga panjang 3.500 meter sehingga bisa digunakan oleh pesawat sejenis Boeing dan pesawat berbadan besar lainnya. [149] http://www.suarapembaruan.com/nasional/pemprov-banten-bahas-persiapan-pembangunan-bandara-banten-selatan/19950
