http://www.suaramerdeka.com/ Saddam dan Kebiadaban Bush a.. Oleh Chusnan Maghribi AKHIRNYA Presiden Irak terguling, Saddam Hussein menjalani eksekusi mati dengan cara digantung di Bagdad, Sabtu 30 Desember 2006. Sungguh, eksekusi mati atas mantan orang nomor wahid Irak itu menyayat hati siapa pun yang peduli dengan substansi etika demokrasi dan nilai-nilai kemanusiaan universal. Mengapa demikian ?
Karena pertama, proses pengadilan Saddam sejak awal tidak fair. Iraqis High Tribunal (IHT) dibentuk atas pesan sekaligus dibiayai pemerintahan George Walker Bush di Washington, sehingga putusan pada dasarnya putusan Amerika Serikat, bukan putusan pengadilan Irak yang berdaulat dan independen. Logis, vonis gantung yang dijatuhkannya pada diri Saddam (5/11/06) yang dianggap terbukti bersalah melakukan kejahatan kemanusiaan di Kota Dujad tahun 1982 ditentang serta dikecam oleh banyak lembaga hukum dari banyak negara. Bahkan Vatikan bersama sejumlah pemerintah dari negara Eropa turut serta menentang vonis gantung tersebut. Tapi tentangan dan kecaman mereka tak sanggup mendorong IHT ataupun Washington mau mengubah vonis gantung itu menjadi hukuman seumur hidup misalnya. Kedua, tidak fairnya proses pengadilan atas diri Saddam menjadi semakin lebih kasat mata, terang-terangan, lantaran Saddam sejak ditangkap oleh pasukan Amerika Serikat Desember 2003 sampai dijemput untuk digantung tidak ditempatkan di penjara, melainkan ditahan di kamp militer AS di Bagdad yang dikenal dengan green lines (jalur hijau) yang senantiasa dijaga ekstra-ketat oleh militer AS. Dipaksa Tanda Tangan Tak lama setelah upaya naik bandingnya ditolak, Saddam Hussein dipaksa menandatangani berita acara mengenai pelaksanaan eksekusi matinya tanpa didampingi seorang pun pengacaranya, meski Saddam menolak menandatanganinya. Ketiga, pelaksanaan hukuman gantung sejatinya tidak manusiawi, tidak beradab. Sungguh ironis, di tengah kemajuan pesat peradaban umat manusia di milenium ketiga ini masih ada praktik hukuman mati dengan cara digantung. Lebih-lebih pihak yang berdiri di balik pelaksanaan hukuman gantung itu adalah AS, sebuah negara besar yang serba maju di bidang apa pun, yang senantiasa mengklaim sebagai kampiun demokrasi dan penegak hak asasi manusia (HAM) di dunia. Keempat, hukuman gantung atas Saddam dilaksanakan bertepatan dengan sebagian umat Islam di dunia merayakan hari besar Idul Adha. Sungguh sebuah pelecehan memuakkan. Saat sebagian umat Islam khusuk menjalani ritual suci hari raya kurban dengan memuji keagungan Tuhan serta menyembelih hewan kurban bagi mereka yang berkemampuan, justru ada anak Adam yang bertindak kejam /biadab dengan mengeksekusi anak Adam yang lain di tiang gantungan. Mereka laksana malaikat Izroil yang diberi mandat Tuhan untuk mencabut nyawa Saddam Hussein. Wajar ada sebagian umat Islam tersinggung atas pelaksanaan eksekusi gantung itu. Momentum sakral Idul Adha yang mengandung pesan nilai kemanusiaan nan tinggi dan luhur dinodai oleh pemerintahan PM Nuri Al-Maliki dan Presiden Jalal Talabani yang didikte George W Bush dengan menggantung Saddam Hussein. Sungguh biadab, tak bermoral. Kebiadaban George Bush bersama pemerintah bonekanya di Irak itu kian menjadi-jadi karena mereka membiarkan publik bebas mengambil gambar pelaksanaan eksekusi gantung itu. Apakah lembeknya sikap pemerintah Indonesia karena takut pada AS dan demi terjaganya hubungan "baik" Jakarta - Washington? Jika demikian, sungguh naif, pemerintah Indonesia tak berani berkata "tidak" kepada pihak yang nyata-nyata melecehkan nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi, demi hubungan bilateral RI - AS yang belum tentu akan menguntungkan Bahkan masyarakat di Baghdad dengan menggunakan ponsel mereka masing-masing saling tukar-menukar gambar pelaksanaan hukuman gantung mantan Presiden Irak tersebut. Fakta ini memperkuat anggapan, betapa mantan Presiden Saddam Hussein yang pernah berhasil menyatukan segenap masyarakat Irak yang plural itu di akhir hayatnya tidak diperlakukan secara manusiawi, bahkan diperlakukan seperti hewan kurban. Inikah tujuan sesungguhnya Saddam dieksekusi mati bertepatan dengan sebagian umat Islam merayakan hari raya kurban? Yang pasti, dengan kenyataan seperti itu, betapa tragis dan memilukan nasib akhir hayat Saddam Hussein. Mantan orang kuat Irak itu diperlakukan kejam oleh lawan-lawan politiknya yang sepertinya sudah tidak bernurani dan berperikemanusiaan lagi itu. Memang betul, sewaktu berkuasa (Juli 1979 sampai Maret 2003), Saddam yang menganut Islam Sunni itu dikenal sebagai pemimpin diktator dan bengis. Ia acap kali bertindak kejam terhadap kaum Syiah, etnis Kurdi maupun siapa saja yang beroposisi dan menentang kekuasaannya. Tapi, haruskah ia dibalas dengan perlakuan kejam dan keji seperti itu ? Bukankah Presiden AS George W Bush sesungguhnya jauh lebih kejam dan keji ketimbang Saddam Hussein? Keputusannya menginvasi Irak 20 Maret 2003 dan berlanjut sampai sekarang telah menewaskan sekitar 625.000 penduduk sipil Irak. Hanya dalam tempo 3 -4 tahun terakhir "keputusan salah" George Walker Bush mengakibatkan lebih dari setengah juta nyawa warga Irak terenggut paksa. Karena itu, Bush lah yang sejatinya pantas ditetapkan sebagai penjahat perang dan layak dihukum mati, bukan Saddam Hussein yang sampai hembusan nafas terakhirnya tetap gentleman dan konsisten berkata "tidak" terhadap Bush dengan AS-nya yang notabene sang diktator global yang hipokrit dan licik . Di tengah kontroversi eksekusi hukuman gantung Saddam Hussein tersebut kita patut menyayangkan sikap pemerintah Indonesia yang lembek, tak mau (kalau bukan dikatakan tidak berani) mengecam pelaksanaan hukuman gantung Saddam yang jelas-jelas bernuansa politik: demi pemenuhan dendam kesumat khususnya Presiden AS George Walker Bush . Apakah lembeknya sikap pemerintah Indonesia karena takut pada AS dan demi terjaganya hubungan "baik" Jakarta - Washington? Jika demikian, sungguh naif, pemerintah Indonesia tak berani berkata "tidak" kepada pihak yang nyata-nyata melecehkan nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi, demi hubungan bilateral RI - AS yang belum tentu akan menguntungkan kita. (11) - Chusnan Maghribi, alumnus Hubungan Internasional Fisipol UMY, pegiat Sanggar Inspirasi di Yogyakarta. [Non-text portions of this message have been removed]
