Pelestarian Kenyataan Sejarah Oleh: KH. Abdurrahman Wahid
ORANG bertanya kepada penulis, mengapa penulis memaparkan bahwa Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia (DI/TII) dibentuk oleh pimpinan TNI dan Bung Karno pada 1947? Bukankah lebih baik kalau hal itu tetap tidak diketahui orang banyak? Jawabnya mudah saja untuk dicari, yaitu karena sekarang—belum lagi seratus tahun— sudah memakan korban.Yaitu mereka yang diperlakukan tidak adil akibat adanya DI/TII itu sendiri. Untuk membuat perlakuan yang adil bagi semua warga negara, haruslah "dibuka" masalah seperti ini agar memungkinkan kita melakukan koreksi atas kesalahan-kesalahan kita. Kita lalu dapat memproyeksikan hal-hal yang harus kita perbuat, untuk memungkinkan adanya koreksi terhadap apa saja dan memungkinkan kita membuat langkah-langkah koreksi itu sendiri. Dengan demikian,kita akan tetap mampu melaksanakan perbaikan-perbaikan atas segala tindakan kita di masa lampau. Contoh terbaik dalam hal ini adalah bangsa Amerika Serikat. Ketika Presiden ke-3,Thomas Jefferson berbicara dengan memusatkan perhatian pada penyelenggaraan hak-hak individu, maka dia segera dilawan oleh Alexander Hamilton, Menteri Keuangan di masa pemerintahan Jefferson. Hamilton mempersoalkan kecilnya hakhak negara bagian. Walaupun kemudian Hamilton terbunuh dalam sebuah duel pistol melawan Aaron Burr, tetapi perhatiannya kepada hak-hak (kalau di negeri kita hak-hak provinsi) tetap berjalan sampai hari ini. Dengan demikian, tercipta "garis batas" pembahasan mengenai konstitusi AS dan segala macam perkembangan politik di negeri Paman Sam itu terbatas kepada dua hal itu saja. Maka, negeri itu tetap menjadi utuh dan kuat karena pembahasan di dalamnya tidak pernah menjadi terlalu lebar ataupun terlalu sempit. Memang banyak lagi isu-isu yang berkembang di luar kedua macam hak tersebut,tetapi semuanya tidak menjadikan AS terpecah belah alias tetap utuh. Sebuah prinsip tetap dipertahankan dari zaman Jefferson dan Hamilton,yaitu bahwa setiap warga negara dapat saja mempersoalkan perkembangan hak-hak individu dan hak-hak negara bagian. Itu semua tentu berkembang karena adanya sikap saling mempercayai antara para pembela hak-hak individu maupun hak-hak negara bagian. Kepercayaan tersebut dalam kasus bangsa kita harus diciptakan sehingga kita mempercayai satu sama lain. Sikap-sikap lain, seperti kesediaan secara tuntas untuk menghargai kedaulatan hukum, rumusan-rumusan tentang orientasi pembangunan nasional, tentu harus dilakukan karena adanya sikap saling mempercayai itu. Karenanya, sikap untuk mau berbicara dan berdialog tentang hal-hal mendasar itu merupakan warisan sangat berharga yang dapat kita tinggalkan untuk anak cucu kita di kemudian hari.Tentu saja hal itu tidak perlu kita gembar- gemborkan.Dengan demikian jelaslah,kita memerlukan kemantapan hati untuk memelihara "garis pembatas" dalam hal ini. Nah, membicarakan pembentukan DI/TII adalah bagian dari penciptaan kesadaran di atas, yaitu kesadaran akan perlunya garis batas dalam pembahasan-pembahasan atas jalannya sejarah negara kita sendiri,bahwa kita mengerti betul alasan-alasan Panglima Besar Jenderal Sudirman memungkinkan para asistennya (A Wahid Hasjim sebagai asisten politik, Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo sebagai asisten militer, dan Bung Karno sebagai pimpinan negara waktu itu) mengambil sikap terhadap ketentuan yang dicapai Syahrir sebagai Perdana Menteri, yang menyetujui Persetujuan Renville, yang mewajibkan Tentara Nasional Indonesia ditarik ke wilayah Republik Indonesia. Ini berarti penarikan mundur TNI ke wilayah RI, yang dibatasi oleh perjanjian tersebut kepada Jawa Tengah saja (dengan Daerah Istimewa Yogyakarta masih menjadi bagian dari Jawa Tengah).Hanya di belakang hari saja daerah tersebut "dilepaskan" dari Provinsi Jawa Tengah. Dalam keputusan mereka berempat untuk mengirimkan DI/TII yang baru dibentuk ke Jawa Barat, motifnya jelas bukanlah politik, melainkan keutuhan negara. Keputusan menerima/membuat persetujuan Renville itulah yang sebenarnya tindakan politik. Keputusan mereka untuk membentuk DI/TII digerakkan oleh gairah untuk mempertahankan RI,sedangkan belakangan keputusan Kartosuwiryo untuk melakukan pemberontakan senjata, apa pun alasannya, adalah tindakan politik. Mungkinkah sebagai bangsa dapat berbicara dengan santai dan terbuka mengenai masalah di atas? Jika mungkin, berarti kita mencapai kedewasaan yang diperlukan untuk memasuki era pembuatan "garis batas" dalam sejarah kita. Karena itulah, penulis dengan sadar mengemukakan soal pembentukan DI/TII itu. Sama saja pentingnya untuk menyebutkan bahwa akibat dari Perjanjian Renville itu ada yang berbentuk lain. Di Jawa Timur, Gubernur Belanda van der Plass mengemukakan gagasan untuk mencegah penggunaan pondok pesantren sebagai markas tentara gerilya. Konsep "Heilige-Stad" (kota suci) itu dimaksudkan untuk memisahkan kaum pesantren dari perjuangan bersenjata melawan Belanda. Maka oleh A Wahid Hasjim dan Sudiro (Residen militer Basuki, yang belakangan menjadi wali kota pertama Jakarta Raya dan anggota DPP Partai Nasional Indonesia), seorang kiai dengan pengaruh besar di kawasan "tapal kuda" (kawasan berbahasa Madura di pulau Jawa) yang ternyata menerima konsep itu dan melaksanakannya. Mereka berdua memutuskan hukuman mati in absentia atas diri orang itu, tetapi hukuman itu tidak jadi dilaksanakan karena segera terjadi penyerahan kedaulatan, dan Sudiro ditarik ke Jakarta, demikian pula A Wahid Hasjim (yang menjadi Menteri Agama dalam Kabinet Hatta). Sedangkan sikap mengampuni diambil secara nasional. Jelaslah, bahwa pertumbuhan bangsa kita memerlukan "kearifan historis" sebagaimana bangsa-bangsa lain juga.Kenyataan seperti itu adalah bagian dari pertumbuhan sebuah bangsa, bukan? (*) Jakarta, 15 Juni 2007 Penulis adalah Ketua Dewan Syura DPP PKB [Non-text portions of this message have been removed] ______________________________________________________________________ http://www.numesir.org untuk informasi tentang Cabang Istimewa NU Mesir dan KMNU2000, atau info-info seputar Cairo dan Timur Tengah. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Kami berharap Anda selalu bersama kami, tapi jika karena suatu hal Anda harus meninggalkan forum ini silakan kirim email ke: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/kmnu2000/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/kmnu2000/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: mailto:[EMAIL PROTECTED] mailto:[EMAIL PROTECTED] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
