Kebetulan baru saja dengan segala keterbatasan pengetahuan saya menuliskan jeritan hati saya selaku warga (pasif)NU di blog keluarga.
Suara hati selaku warga(pasif) NU Sebagai warga NU, paling ndak keturunane wong NU, belakangan ini saya sangat gerah melihat tingkah laku para pengurus NU dan banomnya dalam berpolitik praktis. Banyak diantara mereka yang menjadi calon wakil bupati/gubernur tetapi hanya berstatus non-aktif dari jabatannya di NU atau banom NU. Menurut saya ini merupakan perilaku politik yang sangat tidak jantan alias (maaf)banci. Ndak usahlah pake beralasan AD/ART hanya mensyaratkan non-aktif. Lha mbok sebagai pemimpin kasih teladan yang baik dengan bersikap jantan dalan berperilaku. Kalau status cuma non-aktif, kok enak? kalau kepilih jadi pejabat NU ditinggalin, kalau ndak kepilih balik kucing dapet jabatan lagi. Kemaruk? Serakah? Bukan saya yang menentukan tetapi masyarakat. Terus kalau ada yang bilang NU itu besar, kalau non-aktif masih banyak pengurus yang lain yang bisa mengambil alih. Lha kalau non-aktif, penggantinya kan berarti sementara, mana bisa mengambil keputusan atau membuat perencanaan jangka panjang buat organisasi? Paling banter melanjutkan kebijakan sebelumnya sampai semuanya jelas. Trus seperti kasus pilkada kabupaten Nganjuk th.2008 ini, ketua dan rois suriah PCNU menjadi calon wakil bupati dari dua partai yang berbeda. Akibatnya? Silakan disimpulkan sendiri. Jadi inget selagi pilgub DKI beberapa waktu yang lalu, saya sangat salut dengan keputusan pak Adang yang mengundurkan diri secara penuh dari jabatannya di Polri sebelum maju dalam pilgub. Bagi saya ini merupakan teladan sekaligus juga kampanye, karena saya yakin banyak pemilih yang salut dengan tindakan beliau dan akhirnya justru bersimpati dan percaya. Lebih sedihnya lagi, mereka-mereka yang maju dalan pilkada itu adalah para pimpinan NU/banom NU. Yang saya takutkan perilaku politik yang tidak jantan itu dipersepsikan oleh orang luar sebagai cerminan sikap berpolitik warga NU secara keseluruhan, padahal tidak. Singkatnya, ulah segelintir orang membawa akibat ke jamaah NU secara keseluruhan. Lebih sedih lagi, kebanyakan dari yang maju itu hanya sebagai wakil. Saya ndak tau mereka sebenarnya ngerti apa ndak, apa mungkin ndak mau ngerti karena sudah silau melihat jabatan yang mau dikejar, jabatan wakil, mau itu wakil bupati/walikota, wakil gubernur, itu kan ban serep. Wakil itu ndak punya wewenang sama sekali, ndak bisa menentukan kebijakan pemerintahan, sama sekali tidak. Paling banter kasih masukan sama yang diwakilinya... Kalau saja ada pengurus NU dan banomnya yang dengan lantang mengusulkan perubahan AD/ART yang mensyaratkan pengunduran diri secara penuh bagi pengurusnya yang berpolitik praktis...semoga... Wassalam, Noka Fahimi http://fahimi.org -----Original Message----- From: [email protected] [mailto:[EMAIL PROTECTED] On Behalf Of Mukhlisin Sent: 27 Februari 2008 9:03 To: [EMAIL PROTECTED]; [email protected] Subject: [kmnu2000] Pilkada Cerai-beraikan Warga Nahdlatul Ulama http://www.kompas.com/kompascetak/read.php?cnt=.xml.2008.02.27.03401436&chan nel=2&mn=159&idx=159 Ormas Islam Pilkada Cerai-beraikan Warga Nahdlatul Ulama Rabu, 27 Februari 2008 | 03:40 WIB Deleted.............
