http://www.icmi.or.id/ind/content/view/218/60/
Assalamu`alaykum, Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Munas MUI) yang berlangsung di Jakarta 27-29 Juli lalu di Jakarta mempertegas kembali fatwanya bahwa ajaran Ahmadiyah menyesatkan serta berada di luar Islam. ''Aliran Ahmadiyah berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan, serta orang Islam yang mengikutinya adalah keluar dari Islam,'' ujar Hasanuddin, Sekretaris Komisi C Bidang Fatwa ketika membacakan Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Munas MUI VII di Hotel Sari Pan Pasifik di Jakarta Kamis (28/7). Hasil Munas MUI VII ini menegaskan kembali keputusan fatwa MUI dalam Munas II tahun 1980 yang menetapkan bahwa Ahmadiyah adalah aliran sesat. Bagi mereka yang terlanjur mengikuti aliran Ahmadiyah, lanjut Hassanuddin, agar segera kembali kepada ajaran Islam yang benar (al-ruju' ila al-haqq) yang sejalan dengan Alquran dan hadis. ''Pemerintah berkewajiban untuk melarang penyebaran paham Ahmadiyah di seluruh Indonesia dan membekukan organisasi serta menutup semua tempat kegiatannya,'' demikian bunyi fatwa MUI selanjutnya. Seruan komisi fatwa ini jelas menuai pro-kontra. Apalagi, pascaperusakan aset dan pengusiran jamaah Ahmadiyah di Parung, kelompok ini ibarat di atas angin. Bahkan, ada beberapa pihak yang menuding fatwa MUI bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM). Namun, anggota Dewan Syariah Nasional yang juga Direktur Pascasarjana Universitas Ibnu Khaldun (UIKA) Jakarta, DR KH Didin Hafihuddin MSc, menampik pernyataan itu. HAM menurutnya, tidak identik dengan boleh merusak kedaulatan suatu agama. ''Jadi kalau kemudian atas nama HAM, kemudian kita merusak nilai-nilai agama, jelas itu tidak benar,'' ujarnya. Apa yang dilakukan MUI, kata Didin, sudah di jalur yang benar. Ia menganalogikan dengan diagnosa penyakit oleh dokter. ''Maka yang bisa mendiagnosa sebuah aliran sesat atau tidak adalah lembaga yang punya potensi di bidang itu,'' ujarnya. Komnas HAM, kata dia, jelas tidak punya hak untuk menyatakan sebuah aliran itu sesat atau tidak, dia tidak punya kompetensi di bidang itu. Yang punya kompetensi itu antara lain Komisi Fatwa MUI, Majlis Tarjih Muhammadiyah, atau Bahtsul Masail di Nahdlatul Ulama. Ia malah menilai, pengrusakan akidah yang dilakukan Ahmadiyah terhadap umat Islam justru lebih berat. ''Apakah seorang muslim atas nama kebebasan hak asasi boleh mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW?'' tambahnya. Sekjen Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Hussein Umar di tempat terpisah mengungkapkan, di tanah kelahiranya sendiri di Pakistan dalam konstitusi mereka, Ahmadiyah ditempatkan sebagai "Minoritas Non-Muslim". ''Rabithah 'Alam Islami (Ikatan Islam se-Dunia) juga mengharamkan. Kemudian kalau mereka berangkat haji menamakan Ahmadiyah, akan ditolak,'' jelasnya. Karena itu, kata Hussein, sesuatu yang sudah jelas merupakan aliran yang mengandung kesesatan, pemerintah tidak boleh membiarkan hal-hal seperti itu berlama-lama. ''Justru itu yang akan merusak ketentraman dan kerukunan umat beragama. Karena itu sudah waktunya pemerintah yang memiliki aparatur seperdi di Kejaksaan Agung untuk melarang Aliran Ahmadiyah,'' tegasnya mengingatkan. Ketua Komisi Fatwa MUI KH Ma'ruf Amin menegaskan fatwa MUI tersebut didasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab 40 yang dengan tegas mengatakan Nabi Muhammad SAW merupakan Rasulullah dan nabi yang terakhir (khatamun nabiyyin). Juga beberapa hadis nabi yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Tirmizi yang dengan tegas mengatakan tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, Laa nabiyya ba'dii (tidak ada nabi sesudahku).'' MUI juga berpedoman kepada keputusan Majma' al Fiqh al-Islami Organisasi Konferensi Islam (OKI) Nomor 4 dalam Muktamar II di Jeddah Arab Saudi pada tanggal 10-16 Rabi'ul Tsani 1406 (22-28 Desember 1985) tentang Aliran Qodiyaniyah yang antara lain menyatakan Aliran Ahmadiyah yang mempercayai Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi sesudah Nabi Muhammad SAW dan menerima wahyu adalah murtad dan keluar dari Islam karena mengingkari ajaran Islam yang qath'i dan disepakati oleh seluruh ulama Islam bahwa Muhamamd SAW sebagai nabi dan rasul terakhir. Menurutnya, tak ada yang aneh dengan hasil Munas itu. Fatwa MUI itu, katanya, sudah sesuai dengan keputusan ulama seluruh dunia yang bergabung dalam Majma' al Fiqh al-Islami Organisasi Konferensi Islam (OKI). Organisasi ini telah memutuskan aliran Ahmadiyah baik yang Qodyaniyah maupun Lahore, sama-sama berada di luar Islam. Kendati aliran Ahmadiyah Lahore tidak secara tegas mengatakan Mirza Ghulam Ahmad -- pendiri Ahmadiyah -- sebagai nabi, tapi mereka meyakini dia adalah ghillun wa buruzun (bayang-bayang dan penampakan Nabi Muhammad SAW). Karena itu, sambung ulama asal Banten ini, MUI mendesak pemerintah untuk melarang aliran Ahmadiyah di seluruh Indonesia. ''Dengan adanya fatwa MUI ini, jelas pemerintah berkewajiban untuk melarang, bukan kita meminta. Dengan adanya fatwa MUI itu otomatis mereka (pemerintah, red) mempuyai kewajiban untuk melarang,'' ujarnya. Amin mengkhawatirkan, jika pemerintah tidak responsif terhadap keputusan fatwa MUI tersebut, akan berdampak negatif terhadap umat Islam di seluruh Indonesia. Wassalam, HarryMau "al Jaahilu laa Ya`lamu Rutbata Nafsih, Fakayfa Ya`rifu Rutbata Ghayrih?" [Non-text portions of this message have been removed]
