saya pun juga setuju dg diskusi seperti ini. Tapi, kedepan menurutku perlu 
diperluas topik diskusinya ke arah bagaimana mendorong pelaksanaan reforma 
agraria dilevel daerah (minimal provinsi). Saya fikir NU sangat strategis dan 
penting mendorong agenda seperti ini....sebab petani dan berbagai problem 
agraria yg dihadapi justeru menguat di daerah. Apalagi, saat ini investasi 
(khususnya investasi yg terkait dg sumber2 agraria) justeru mensasar wilayah2 
di daerah. sebagaimana yg sedang berlangsung Investasi2 seperti itu berpotensi 
kuat menyengsarakan warga.

salam

karim
    

  ----- Original Message ----- 
  From: Rosa Prabowo 
  To: [email protected] 
  Sent: Friday, July 25, 2008 1:57 PM
  Subject: Re: [kmnu2000] GERAK ULAMA DAN POLITIK AGRARIA


  Salam,
   
  Lumayan juga NU bekerjasama dengan Serikat Petani Indonesia mengadakan acara 
ini. Moga2 bukan hanya selesai pada tingkat seremonial saja. Sengketa tanah 
dimana 2 telah mengakibatkan kesengsaraan..bahkan tak jarang konflik dengan 
bungkus2 lain, misalnya kasus di Poso. Konflik horizontal antar agama di Poso, 
sesungguhnya di mulai dari sengketa tanah. Mayoritas pemilik tanah perkebunan 
di sekitar Poso justru orang Bugis dan Menado, yang oleh karena kreativitas 
mereka lahan tersebut kemudian di tanami coklat. Pada masa booming coklat 
(jaman reformasi), penikmat kekayaan mendadak ini adalah mereka orang non Poso 
plus, pemerintah lokal, yang tidak tanggap dengan situasi masyarakatnya 
sendiri. Masyarakat Poso, yang katanya punya tradisi pesta sbg simbol status 
mereka, dan sering jual2 tanah berhektar2 untuk kepentingan sesaat itu akhirnya 
terjebak dalm situasi sulit, ketika mereka tak lagi punya lahan untuk dijual. 
Lagi2 disparitas kaya miskin jadi semakin
  nyata, sementara pihak pemerintah diam saja, karena mrk (sebagiannya) pada 
dasarnya menikmati hasil coklat tsb.
  Kata teman saya, di Poso ini sekarang kalau ada yang menyulut sedikit saja 
(lagi) konflik, sudahlah...konflik horizontal dipastikan terjadi. Di Ambon?  di 
Tentena (Pasar Merdika)sekarang ada pembagian, mana yang pasar muslim dan mana  
pula yang pasar non muslim, belum lagi ditambah dengan sistem pemerintahannya, 
Ketua Muslim, wakil non muslim dst..dst....pertanyaannya..sampai  kapan?
   
  Di jaman Gus Dur, pada waktu itu sudah pernah akan ditandatangani pembuatan 
Lembaga Penyelesaian Konflik, yaitu KNUPKA (Komisi Nasional Untuk Penyelesaian 
Konflik Agraria). Sayangnya sampai sekarang nggak...ada realisasinya (atau 
dimentahkan oleh sesudahnya?). Padahal kalau ada third party untuk urusan 
itu...minimal ada penyelesaian yang terarah.
  Sekarang di Cigugur, dekat Bandung - Bogor..juga ada masalah. Cigugur yang 
mayoritas masyarakatnya adalah nahdiyyin, banyak yang keluar, minggat atau 
melarikan diri, karena dianggap termasuk pelaku2 dalam usaha pembalakan liar 
tanah milik perhutani. Padahal, batas tanah milik perhutani dan milik rakyat 
sampai sekarang juga belum jelas....Sudah begitu, yang melakukan pembalakan 
sesungguhnya justru bukan petani, tetapi...istilah kawan saya adl "brandong/ 
preman" yang "disuruh" org tertentu (tentunya yang memiliki modal besar) untuk 
melakukan penebangan dengan upah sangat besar untuk ukuran kampung disitu. 
Media Massa juga berperan dalam menstigma masyarakat Cigugur sebagai "yang 
menyebabkan hutan menjadi gundul'......wallahu a'lam bishshowaab. Akhirnya yang 
tinggal di desa tersebut cuma perempuan dan anak2. 
   
  Pendek kata masalah tanah ini memang rawan. Di Bogor misalnya, data BPN ada 
yang menyebutkan bawa 436 sertifikat tanah hanya dimiliki oleh satu 
orang.....wis..wis benar2 tamak orang Indonesia itu.
   
  Tanah di Lapindo itu? bagaimana nanti statusnya? milik Bakrie thok atau 
Pemerintah juga andil? sekarang areal yang tergenang sudah mencapai 15 an km, 
padahal masih dibutuhkan 10 km lagi untuk menyetop aliran lumpur lari kemana2 
(maksudnya karena nantinya terhenti oleh adanya dataran tinggi/ gunung 
disekitar wilayah tesebut...lama2 bisa jadi gunung beneran ya)
   
  Cape memikirkan terlalu banyaknya masalah di Indonesia karena kebijakan awut2 
an jaman Orba....untuk kepentingan segelintir kelompok....rasanya seperti ingin 
golput aja. Tapi kalau NU golput...wah dipastikan golongan lain yang 
menang..waduuh...repoot..repoot.
   
   
  Walhasil.....merenung dulu sekarang, memikirkan langkah ke depan , meretas 
jalan menjadi orang baik, jujur, amanah, tidak greedy (tamak) dan .....tidak 
SOMBONG (karena kutukan penyakit bagi orang pandai adalah sombong...sehingga 
hanya berpikir untuk kemajuan diri sendiri...bukan orang lain, menganggap 
sepele orang lain, dan memandang dirinya tinggi - tinggi). Ulama NU banyak yang 
sekarang terkena penyakit sombong, karena menganggap diri sendiri sudah besar, 
punya power, maka ketika masjidnya, sebagian masyarakatnya di ambil alih dan di 
emong oleh "orang lain"....mulai kebakaran jenggot. Jarangnya mereka menyapa 
dengan masyarakat bawah yang memang nol soal banyak hal, karena dianggap 
terlalu ringan urusannya.. membuat masyarakat kita pelan2 dan pasti berpaling 
dari mereka, para ulama, warotsatul 'anbiya...semoga selalu masih ada jalan 
keluar yang baik.
   
   
  Salam,
   
   
   
  Rosa
   
   
   

  Wassalam Rosa Prabowo

  --- On Fri, 25/7/08, Mukhlisin <[EMAIL PROTECTED]> wrote:

  From: Mukhlisin <[EMAIL PROTECTED]>
  Subject: [kmnu2000] GERAK ULAMA DAN POLITIK AGRARIA
  To: [email protected]
  Received: Friday, 25 July, 2008, 11:12 AM

  GERAK ULAMA DAN POLITIK AGRARIA
  Keberislaman Terbaik adalah Menyediakan Pangan
  Kamis, 24 Juli 2008 20:01

  Jakarta, */NU Online/*
  Keberislaman terbaik atau perbuatan paling mulia yang dilakukan oleh 
  umat Islam adalah menyediakan makanan (/ith'amut tho'am/) untuk orang 
  lain yang membutuhkan. Selanjutnya barulah memelihara hubungan dengan 
  damai dan tanpa permusuhan.

  Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) 
  KH Masdar Farid Mas'udi saat berbicara dalam Bedah Jurnal /Taswirul 
  Afkar/ bertajuk "*/Gerak Ulama dan Politik Agraria/*" di ruang pertemuan 
  kantor PBNU, Jakarta, Kamis (24/7), yang dihadiri oleh beberapa 
  organisasi pertanian dan para pakar.

  Acara tersebut merupakan hasil kerja sama Pengurus Pusat Lembaga Kajian 
  dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) NU yang menerbitkan 
  jurnal /Taswirul Afkar /dan Serikat Petani Indonesia (SPI) yang sedang 
  merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-10.

  Masdar mengatakan, wacana tentang pemenuhan hak rakyat atas pangan atau 
  kedaulatan pangan saat ini jarang dibicarakan oleh para agamawan. 
  Dikalangan NU sendiri yang sempat memerjuangkan terbitnya Undang Undang 
  No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, wacana itu 
  semakin menurun.

  "Diakui memang NU kurang tenaga profesional di bidang itu, meskipun 
  sebagian besar warganya adalah petani. Maka NU sangan /welcome /kepada 
  yang peduli masalah ini," katanya di hadapan SPI dan beberapa organisasi 
  pertanian yang hadir.

  Ketua Umum SPI Hendri Saragih menanggapi, interaksi SPI dan organisasi 
  pertanian lainnya dengan NU sangat penting dalam menyelamatkan pangan 
  dan agraria. "Kita berani berhadapan dengan pihak internasional, tapi 
  kita tidak berani dengan ulama," katanya.

  Pada kesempatan itu Guru Besar Teknologi Pertanian Universitas Gajah 
  Mada UGM Prof. Dr. Mohammad Maksum mengingatkan, ulama menjadi benteng 
  terakhir untuk menyelamatkan sektor pertanian di Indonesia.

  "Kita sudah tidak bisa berharap pada akademisi. Kita hanya berharap pada 
  ulama. Situasi nasional dan global yang memojokkan petani bukanlah 
  masalah bagi yang optimis, pro kedaulatan dan anti impor," kata Maksum 
  yang juga Wakil Ketua PWNU Yogyakarta. (nam)

  [Non-text portions of this message have been removed]

  Find a better answer, faster with the new Yahoo!7 Search. 
www.yahoo7.com.au/search

  [Non-text portions of this message have been removed]



   

[Non-text portions of this message have been removed]

Kirim email ke