Mas Fawaid, Tulisan editorial Jawa Pos itu menurut saya terlalu menggurui, dan sebenarnya tidak etis dalam kerangka jurnalistik karena ditulis atas nama redaksi. Media massa umum tidak berhak mencampuri urusan intern organisasi dan disampaikan secara verbal begitu. Apalagi dengan kata "melukai", ini adalah provokasi negatif dan memojokkan sebagian kalangan.
Saya bukan bagian dari politisasi NU. Namun menurut saya, penilaian tentang "politik praktis" di NU itu sepertinya terlalu sentimentil, seakan politik adalah barang haram. Saya pernah menulis disini bahwa kata-kata yang menyiratkan "kebencian" terhadap politik praktis di tubuh NU itu hanya muncul pada dekade akhir 80-an dan 90-an dan digelontorkan oleh kalangan muda NU yang terlibat dalam kelompok kajian, atau LSM. Pada awal NU kembali ke khittah, awal tahun 80-an nuansanya hanyalah NU ingin keluar dari perangkap PPP dan menjadi kekuatan politik yang mandiri yang bisa kemana saja. Dan semestinya "kebencian" terhadap politik itu sudah terbantahkan dengan terjunnya "tokoh khittah 1926" KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ke politik praktis dengan mendirikan PKB. Dan lihat sekarang betapa Gus Dur lebih terlihat sebagai politisi dari pada seorang kiai pesantren. Artinya gerakan politik itu telah menjadi bagian dari organisasi NU semenjak awal berdirinya, maka jangan diharamkan karena akan memojokkan NU sebagai organisasi. Anda yang tidak berkecimpung dengan politik silakan menjadi pengamat yang baik, mengawasi agar para politisi kader NU berbuat sesuai dengan prosedur organisasi. Kalau Anda mau jujur sebenarnya NU lebih santun dari muhammadiyah dalam hal memolitisasi organisasinya. Pada pemilu 2004 lalu Muhammadiya menginstruksikan badan-badan otonomnya ke bawah untuk memilih PAN, dan itu tidak terjadi di NU. Tapi mereka santai-santai saja. Jangan sampai kemudian kita menggumam ketika kader NU tersingkir dari pentas politik dan pemerintahan...! Jadi begitu, Satu lagi, kalau anda lihat, tidak ada fasilitas publik NU: sekolahan/kampus yang bonafit dan rumah sakit yang didirikan oleh NU secara struktural pada dekade Khittah 1984-1999, semuanya didirikan pada tahun sebelumnya meski tidak bisa memakai embel-embel NU karena itu menjadi larangan buat organisasi (yang berafiliasi) politik. Salam semuanya, 2008/8/7 Ahmad Fawaid <[EMAIL PROTECTED]> > http://www.jawapos.co.id/ > > [ Kamis, 07 Agustus 2008 ] > Berhentilah Melukai Khitah > *Genderang* ''perang'' menghadapi putaran kedua pemilihan gubernur Jawa > Timur sudah ditabuh. Dua pasangan yang masuk putaran kedua, Karsa dan Kaji, > kini mulai aktif turun ke lapangan untuk berkampanye. > > Seperti pada putaran pertama lalu, kedua kandidat sangat aktif mendekati > sejumlah kiai dan petinggi NU, baik di level nasional, wilayah (Jatim) > maupun cabang (kabupaten/pemkot). Mereka mencoba berebut dukungan dari > warga > *nahdliyin* yang memang mayoritas di Jatim. > > Jika kiai dan petinggi NU memegang teguh komitmen khitah, mestinya aksi > berebut itu tidak perlu terjadi. Namun, kenyataan di lapangan berbicara > lain. Kendati keputusan kembali ke khitah 1926 belum dicabut, para kiai dan > petinggi NU sangat aktif bermain politik. > > Publik tentu belum lupa dengan langkah sejumlah kiai dan petinggi PW NU > Jatim menggelar jumpa pers yang mengingatkan soal adanya penggelembungan > suara dari salah satu kontestan pilgub. Begitu juga langkah Ketua Umum PB > NU > Hasyim Muzadi yang hadir dan menerima sumbangan Rp 1 miliar dan pembagian > mobil Suzuki APV kepada PC Muslimat se-Jatim oleh Khofifah Indar Parawansa. > > Itu yang terekspos ke khalayak dan masih terbungkus embel-embel institusi > NU. Gerakan yang dibungkus atas nama pribadi dan luput dari intaian > wartawan > tentu masih banyak lagi. > > Dengan kata lain, dalam pilgub Jatim ini, institusi NU sudah terseret > begitu > jauh dalam hiruk-pikuk pilgub. Karena itu, sangat wajar bila beberapa hari > lalu muncul desakan dari sejumlah PC NU agar pada putaran kedua nanti > pengurus NU bisa benar-benar menjaga institusi NU dari hiruk-pikuk pilgub. > Alasan mereka, *toh* di masing-masing pasangan ada kader NU-nya (Khofifah > dan Saiful). (*Jawa Pos*, 4 Agustus 2008) > > Kita berharap desakan sejumlah PC NU itu ada tajinya. Para petinggi NU, > baik > di level nasional, wilayah, cabang hingga ranting bisa benar-benar menjaga > netralitas NU. Bukan malah sebailknya, melukai dan terus-menerus mencederai > khitah NU. > > Mereka yang menjadi pengurus NU hakikatnya orang yang diamanati untuk > menjaga NU yang didirikan para kiai (KH Hasyim Asy'ari cs) untuk tujuan > syiar Islam dan pengabdian kepada umat. Para pengurus NU, seumpama pagar, > harus melindungi tanaman di dalamnya. Jadi, bukan sebaliknya, malah menjadi > pagar yang makan tanaman. > > Dalam soal netralitas, para petinggi NU mungkin tidak perlu malu belajar > kepada para pengurus Muhammadiyah. Kendati tidak sempurna seratus persen, > dalam banyak kasus, mereka bisa menjaga komitmen organisasi untuk netral > dalam menghadapi even pilpres, pilgub, atau pilbup/wali kota. > > Mereka (pengurus NU) juga harus jujur pada dirinya, ketika terlibat dalam > hiruk-pikuk politik, pada hakikatnya mereka tidak sedang berbuat kebaikan > untuk NU. Melainkan, mengeksploitasi NU demi kepentingan diri sendiri. > Warga > NU pada umumnya tidak menikmati sumbangan Rp 1 miliar atau puluhan mobil > Suzuki APV dari Khofifah. Itu hanya bisa dinikmati pengurusnya. > > Kini kita menunggu komitmen pengurus NU pada pilgub putaran kedua ini. > Apakah mereka akan terus mencederai khitah atau menjaganya. Sejarah akan > mencatatnya. Warga NU yang hidup di era ini harus menjadi saksi keabsahan > dan kesahehan sejarah tersebut. (*) > > [Non-text portions of this message have been removed] > > > [Non-text portions of this message have been removed]
