Melengkapi berita yang diforward Ustadz Mukhlisin, berikut ini kritik saya
terhadap iklan swasembada beras PKS, yang dimuat di Jawapos 25 Pebruari 2009
lalu
Maaf cross-posting.
Salam,
joni
Merebut Simpati via Isu Swasembada Beras
Oleh Joni Murti Mulyo Aji *
Iklan
partai politik sering menjadi bahan perbincangan menarik. Salah satu di
antaranya ialah soal iklan yang mengangkat isu swasembada beras. Ini
mengingat setidaknya ada tiga partai peserta pemilu yang secara
eksplisit mengklaim bahwa keberhasilan pencapaian swasembada beras
adalah hasil jerih payah mereka.
Seperti diketahui, setelah 24
tahun menunggu, Indonesia pada 2008 kembali dinyatakan sebagai negara
swasembada beras. Bahkan, tidak seperti yang terjadi pada 1984 yang
saat itu masih terdapat sekitar 400 ribu ton beras impor. Menurut
catatan pemerintah, swasembada kali ini tidak sedikit pun dibarengi
impor beras. Tentu, terlepas dari data yang masih agak simpang siur,
capaian swasembada beras kali ini merupakan prestasi yang pantas
dibanggakan.
Hanya, ketika prestasi tersebut kemudian diusung
dalam suatu iklan untuk mengangkat citra partai politik tertentu,
pertanyaan yang kemudian muncul adalah benarkah swasembada yang kita
raih saat ini terjadi atas kerja keras partai itu? Atau, seberapa jauh
suatu partai layak mengklaim keberhasilan itu sebagai bagian dari usaha
mereka?
Tak Murni Keberhasilan
Sejauh yang saya lihat, iklan politik yang mengangkat isu
keberhasilan swasembada beras lebih menonjolkan ego partai politik.
Absurd dan menyesatkan. Nuansa saling klaim yang sangat kental dalam
tayangan iklan menunjukkan miskinnya kedewasaan papol yang membuatnya.
Kata-kata
seperti ''Tahukah Anda, siapakah otak di balik keberhasilan tersebut?''
seakan ingin menafikan sumbangsih pihak lain dalam pencapaian
keberhasilan itu. Padahal, semua dari kita mafhum bahwa dalam
pemerintahan ''bersama kita bisa'' ala Kabinet Indonesia Bersatu (KIB)
tidak mungkin suatu tujuan dapat dicapai tanpa peran serta pihak (baca:
partai) lain.
Keberhasilan mencapai swasembada beras mestinya
dimaknai sebagai keberhasilan pemerintah sebagai suatu sistem yang
utuh, bukan monopoli partai politik tertentu.
Meskipun, tak
dimungkiri bahwa dalam pencapaiannya terdapat tokoh kunci yang berhasil
memberikan arah sehingga tujuan dapat dicapai. Namun, anggapan bahwa
pihak lain mengaku-aku ikut berperan aktif dalam pencapaian swasembada
cenderung misleading (menyesatkan) .
Konkretnya, klaim bahwa
keberhasilan mencapai swasembada beras milik salah satu parpol saja
akan mengesankan betapa centang-perenangnya koalisi KIB selama ini.
Apalagi,
jika dicermati, tercapainya swasembada beras sejatinya lebih banyak
didorong adanya lecutan dari faktor eksternal. Lonjakan harga beras di
pasar internasional yang berimbas pada pasar domestik punya andil yang
cukup besar bagi tercapainya swasembada beras saat ini.
Masih
lekat pada ingatan bahwa pada 2008 terjadi lonjakan harga komoditas
pertanian, termasuk beras, secara fantastis. Pada pertengahan 2008,
harga beras dunia di pasar perdagangan Thailand sempat menyentuh level
USD 1.000 per ton. Lonjakan harga itu memicu ketakutan di antara
negara-negara pengekspor beras. Tiongkok, Vietnam, India, dan Pakistan
bahkan sempat menghentikan ekspor untuk sementara waktu. Akibatnya,
suplai beras ke pasar dunia merosot. Gejala buruk itulah yang secara
tidak langsung mendorong komitmen pemerintah untuk mencapai swasembada
beras karena impor tak dapat lagi diharapkan.
Jika saja harga
beras dunia tetap lebih rendah daripada harga beras domestik, niscaya
pencapaian swasembada beras pastilah tidak akan secepat ini. Setidaknya
terdapat dua alasan untuk itu.
Pertama, dengan berbagai alasan
utamanya siklus produksi musiman, impor beras akan tetap diizinkan.
Bagaimanapun, jika harga impor lebih rendah daripada harga domestik,
terdapat rente yang sangat menggiurkan bagi siapa pun untuk memanen
beras di pasar dunia.
Jadi, hampir mustahil kita bisa
swasembada beras. Kenyataannya, impor beras sering dilakukan atas dasar
faktor bisnis ketimbang berpijak pada analisis kebutuhan.
Kedua,
jika harga beras dunia tidak naik, tidak akan ada insentif bagi petani
untuk membudidayakan padi pada skala luas. Kebijakan HPP selama ini
cenderung tidak efektif karena acuan yang digunakan pemerintah untuk
membeli gabah petani adalah kebutuhan pengadaan dalam negeri, bukan
stabilisasi harga di tingkat petani.
Dengan naiknya harga
beras dunia, harga beras domestik pun terdorong naik. Oleh karena itu,
tidaklah mengherankan jika hampir sepanjang 2008 harga gabah di tingkat
petani selalu berada di atas HPP. Hal itu mendorong banyak petani yang
sebelumnya mengusahakan tanaman selain padi beralih atau kembali
bercocok tanam padi. Itu dapat dibuktikan dari data BPS yang
menunjukkan adanya tambahan luas panen padi di Jawa 77.000 hektare pada
2008, terlepas dari tidak adanya pencetakan lahan baru.
Fakta
tersebut seharusnya menyadarkan kita bahwa pencapaian swasembada beras
yang selama ini kita banggakan ternyata hanya merupakan reaksi (bukan
aksi) yang didorong oleh naiknya harga pangan global. Jadi, hal itu
terjadi bukan karena baiknya kinerja pemerintah semata-mata. Apalagi
partai politik. Dominasi faktor eksternal yang melekat pada pencapaian
swasembada beras menunjukkan bahwa bangunan swasembada yang kita capai
kali ini pun masih rapuh dan perlu kerja keras untuk mempertahankannya.
Lebih Cerdas
Sebenarnya ada banyak pilihan yang lebih cerdas ketimbang
sekadar memberikan sepenggal informasi atau saling serang untuk
memperebutkan siapa yang lebih berhak mengklaim keberhasilan pencapaian
swasembada beras tersebut. Meski dalam kerangka demokrasi saling serang
dalam iklan parpol adalah bagian dari pembelajaran komunikasi politik,
kecenderungan yang terjadi justru acapkali hanya berujung pada cari
sensasi dan kontroversi yang tujuannya hanya agar pesan mudah diingat.
Padahal,
jika mau, dengan sedikit saja menggeser orientasi, pesan yang
disampaikan bisa menjadi akan jauh lebih efektif. Apalagi, mengingat
bangunan swasembada beras kita masih banyak disokong faktor eksternal.
Karena itu, ajakan untuk mempertahankan swasembada beras cenderung
lebih objektif sekaligus progresif ketimbang saling klaim. Formula itu
berlaku umum tidak hanya untuk parpol yang berada di belakang
incumbent, tetapi juga bagi parpol yang ada di luar lingkaran
pemerintahan.
Stay connected to the people that matter most with a smarter inbox. Take
a look http://au.docs.yahoo.com/mail/smarterinbox
[Non-text portions of this message have been removed]
