Bawaslu: Skandal DPT Paling Gawat JAKARTA- Pemungutan suara yang digelar Kamis 9 April 2009 hari ini masih dibayangi kisruh daftar pemilih tetap (DPT). Mulai masih banyak warga yang tidak masuk DPT hingga anggota TNI/Polri dan orang meninggal yang justru masuk DPT.
Bahkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) semakin sering menerima pengaduan tentang pemilih belum terdaftar menjelang detik-detik pencontrengan. Kisruh DPT ini berpotensi menjadi masalah terbesar dalam pesta demokrasi kali ini. �Masalah DPT merupakan potensi terbesar yang mengancam penyelenggaraan pemungutan suara besok (Kamis 9/4 hari ini, Red.),� kata anggota Bawaslu, Wahidah Suaib Wittoeng, di sela-sela deklarasi kesiapan pengawasan pemilu, Rabu (8/4) kemarin. Menurut dia, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di daerah terus melakukan penyisiran DPT hingga tadi malam menjelang pemungutan suara. �Kami menerima pengaduan banyaknya pemilih yang belum terdaftar dari Kepulauan Riau, Sulawesi, dan Bekasi,� katanya. Kondisi tersebut, kata dia, bisa menyebabkan tingginya angka golput administratif. Dengan kata lain, masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya bukan atas kehendak diri sendiri tetapi karena masalah pendataan. Dia menambahkan, alangkah baiknya jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan koordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjelang pemungutan suara. Hal itu perlu dilakukan karena masalah DPT sudah berlangsung secara masif. Contohnya, di Bekasi ada 1.000 kepala keluarga yang tidak terdaftar dalam DPT. Ironisnya, lanjut Wahidah, KPU sudah beberapa kali menjamin sudah tidak ada lagi masalah dalam DPT. �Ini aneh. Sejak awal KPU selalu menjamin bahwa DPT sudah jelas dan selesai. Padahal di lapangan jelas-jelas ada masalah seperti itu,� katanya. Dia menambahkan, DPT menjadi terkesampingkan karena perhatian KPU tersita untuk memasok logistik agar bisa tiba tepat waktu di daerah sehingga penyisiran DPT tidak berjalan optimal. �Kami tidak semata-mata menyalahkan KPU, namun masyarakat juga punya andil,� kata Wahidah. Menurut dia, kesadaran masyarakat untuk mengecek keberadaan namanya dalam daftar pemilih sementara (DPS) sangat rendah. �Ke depannya, pemilih harus berbasis pendataan domisili,� ujarnya. Dia berharap agar Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), pengawas, dan saksi bisa dipastikan untuk menerima salinan DPT. Ketiga pihak itu pun perlu untuk terus menjalin komunikasi menjelang detik-detik terakhir menuju pemungutan suara. SDA Nilai Disengaja Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali (SDA) usai bertemu Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi di Gedung PBNU, Jl. Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (8/4) kemarin, juga gundah akan kisruh DPT. Sebab jika hal itu dibiarkan pasti akan mempengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia. Menurut SDA, DPT yang tak valid bisa membuat masyarakat tak percaya pada hasil Pemilu. Karena itu, sebisa mungkin KPU harus segera menyelesaikan masalah tersebut, sebelum pemungutan suara berlangsung. �Jangan sampai masyarakat ragu dengan hasil Pemilu,� katanya. SDA tak sependapat jika masalah DPT disebut hanya kesalahan pendataan, tapi ada indikasi kesengajaan. �Kalau orang yang sudah meninggal masuk DPT mungkin ada kesalahan, tapi ini kan ada kloning atau nama ganda,� jelas mantan Ketua Umum PB PMII ini. TNI/Polri Bukan hanya itu, beberapa anggota TNI dan Polri di Kabupaten Jember, Jawa Timur, juga masuk dalam DPT dan menerima formulir C-4. Hal tersebut terungkap setelah beberapa anggota TNI dan Polri mendapatkan formulir C-4 (undangan) untuk memilih dalam Pemilu 2009 yang digelar Kamis hari ini. Salah seorang anggota Polri di Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, Aiptu Suprapto, Rabu kemarin, mengaku, mendapat undangan memilih di TPS dekat rumahnya, Selasa malam, dan undangan tersebut diantar langsung oleh petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) setempat. �Saya terkejut mendapat undangan untuk memilih, padahal sesuai aturan, anggota Polri tidak boleh memilih,� kata Suprapto. Dia mengaku, tidak tahu apakah masuk dalam DPT atau tidak, namun biasanya seseorang yang mendapat undangan atau formulir C-4 pasti masuk dalam DPT. �Undangan yang dibagikan sesuai dengan DPT, sehingga kemungkinan saya masuk dalam DPT,� katanya. Meski mendapat undangan untuk Pemilu 2009, kata dia, anggota Polri dan TNI tidak akan memilih pada Pemilu 2009, karena sudah tahu aturannya. �Saya tidak akan memilih, karena saya paham aturan,� katanya.(amh/ara) http://dutamasyarakat.com/1/02dm.php?mdl=dtlartikel&id=14691 SMS Rekayasa DPT Itu� DUGAAN adanya rekayasa sistemik terhadap daftar pemilih tetap (DPT) semakin terungkap. Hal itu setelah Tim Pemilu Jurdil Badan Pemenangan Presiden PDIP mendapatkan salinan pembicaraan lewat SMS sejumlah tokoh yang mengindikasikan kuat adanya rencana manipulasi DPT pada Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur. Yang jadi masalah, model serupa ditengarai pula telah diterapkan pada pemilu legislative yang digelar Kamis (9/4) hari ini. Karena itu, Tim PDIP meminta semua partai politik mewaspadai upaya manipulasi DPT tersebut. Temuan itu disampaikan tim yang terdiri atas Hasto Kristiyanto didampingi Gayus Lumbuun yang juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari PDIP, dan Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Agneta Singadekane di Jakarta, kemarin. �Data ini diterima Badan Pemenangan Pemilu Presiden dan sudah diklarifikasi dan diverifikasi. Kami bertanggung jawab terhadap data itu,� kata Hasto. Dalam pesan singkat (SMS) itu tergambar jelas adanya rekayasa DPT. Yakni seseorang menjanjikan bisa menambah suara minimum 10 persen. Tawaran itu tentu saja bukan gratis melainkan dengan memberikan bayaran. Lalu orang yang mendapat tawaran pun menanyakan tingkat keberhasilan dan keamanannya. Berikut cuplikan SMS itu: +628133225xxxx +6281130xxxx, �Tuesday, February 19, 2008",16:53 �bias menambah suara min 10%, itungan dluar golput. Yen setuju, siapno wae danane. dijamin aman�,,,, +6281130xxxx +628133225xxxx, �Wednesday, February 20, 2008",18:42 �tingkat keberhasilan dan keamanan berapa persen?�,,,, +6281130xxxx +6281132xxxx, �Wednesday, February 20, 2008",23:57 �dana?�,,,, +6281131xxxx +6281130xxxx,� Wednesday, February 20, 2008",23:46 �baik pak, cash, ceq atau bg?�,,,, +6281132xxxx +6281130xxxx, �Wednesday, February 20, 2008",23:53 �yen diodelok-delok ngusut kuwi suwe, opo maneh datane amburadul. KPU aturen�,,,, +6281132xxxx +6281130xxxx, �Wednesday, February 20, 2008",23:56 �rundingan sik ae. Gus ipul jo ngerti.awke dewe sik ae�.,,,, +6281132xxxx +6281130xxxx, �Wednesday, February 20, 2008",23:59 �jo kuwatir, daeng wae iso golek sponsor dana akeh, mokkan kene pe kalah rek.�,,,, +628133225xxxx +6281130xxxx, �Wednesday, February 20, 2008",17:05 �pengecekan dp4 iku ngentekno waktu suwe. Tur wes amburadul, paling yen konangan lemparno wae dinas kependudukan�,,,, +628133225xxxx +6281130xxxx, �Wednesday, February 20, 2008",17:08 �jika di daerah2 selatan, dan barat memang relatif sulit dikontrol, dalam artian aman. Daerah madura juga bisa. Yang sulit itu justru di daerah surabaya. Orangnya sulit diatur, tiwas ngentekno duwit.�,,,, +628133225xxxx +6281130xxxx, �Wednesday, February 20, 2008",18:20 �kiat gunakan waktu yg kosong yang seharusnya untuk perbaikan dp4, buk yg tdk aware kok dengan masalah dpt.�,,,, +628133225xxxx +6281130xxxx, �Wednesday, February 20, 2008",23:03 �tenang saja pak, dari 4 pilkada kemarin tidak ada yang terbukti, bahkan tidak ada dugaan sama sekali ke arah ini.�,,,, Pemilih Bermasalah Temuan itu klop dengan temuan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Jawa Timur (Panwaslu Jatim) tentang adanya 128.927 pemilih bermasalah. Dari jumlah tersebut dikelompokkan dalam 17 kategori di antaranya, pemilih mempunyai nama, nomor induk kependudukan (NIK), tanggal lahir sama. Ada juga anak di bawah umur dan anggota TNI/Polri masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT). Hal tersebut dikemukakan Ketua Panwaslu Jatim Sri Sugeng Pujiatmiko dalam Rapat Koordinasi Persiapan Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2009 di Surabaya. Dari jumlah itu, sebanyak 4.864 nama sama, 870 tanggal lahir sama tapi alamat berbeda, 5.886 NIK dan nama sama, 4.397 NIK nama sama berbeda tanggal lahir, 3.958 NIK nama dan tanggal lahir sama, tetapi beda alamat, 1.615 tanpa catatan tanggal lahir, 74 anggota TNI Polri masuk daftar DPT, 2.398 anak usia di bawah umur, pindah domisili sebanyak 2.861 pemilih, pemilih tak dikenal 202 orang, tanpa NIK sebanyak 5.409 orang, NIK tak sesuai 81.139 orang, belum terdaftar sebagai pemilih 2.826, menjadi TKI sebanyak 55 pemilih, dan pemilih tidak sehat 55 orang. Dengan temuan tersebut, Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf minta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim segera memperbaiki. DPT bermasalah ini bukan khas daerah ini, tetapi juga terjadi di propinsi lain. Bahkan, bupati/walikota terpilih saat pemilihan menggunakan DPT yang dipermasalahkan sekarang. (wis/ful/kcm) http://dutamasyarakat.com/1/02dm.php?mdl=dtlartikel&id=14676
