Informasi ini luar biasa valid dan independen. Salut. Saya ingin tetap obyektip dengan tidak mengesampingkan bahwa fakta yang diungkapkan non Eva dan beberapa netters lain tentang kebrutalan sebagian kecil massa PDI yang mabok dan menyerang jilbab. Ini loop hole yang tidak boleh diabaikan. Kesimpulan saya : PDIP badly need help, untuk memperbaiki ide dasarnya dan mengurangi dampak konsekuensi sejarah memaksa tampilannya tidak terlepas dari "anak jalanan" yang terus terang kurang diterima masyarakat berbudaya. PDIP membutuhkan Lembaga Pengkajian, yang terdiri dari manusia berwawasan dan tanpa pamrih, sehingga mampu memperbaiki citranya secara gradual. Ide dasar yang bernama platform atau apapun, dari PDIP, PAN dan PKB masih sangat state oriented, dengan konsepsi PAN lebih liberal. Maksudnya, kemenangan mereka akan menghantarkan kekuasaan negara yang masih lebih besar dari porsi yang sepantasnya untuk era globalisasi. Detailnya dapat disimak pada hasil kuestioner majalah Warta Ekonomi. Seharusnya peran negara tidak perlu sebesar itu. Dari sisi massa, kandungan "kelompok tertindas" didalam PDIP terlalu besar, sehingga perlu dinetralisir dengan "kelompok berpendidikan" atau kelompok yang lebih berbudaya, sehingga perbaikan kualitas hidup "kelompok tertindas" sama sekali tidak boleh mengesankan sifat balas dendam terhadap kelompok yang lebih diuntungkan dimasa lalu. Satu keprihatinan, bahwa akhirnya PDIP, PAN dan PKB "hanya" mampu menyajikan DCS macam itu, yang sangat kurang kualitasnya untuk keperluan reformasi total dan pembenahan segera, dan barangkali juga masih rentan terhadap serangan money politics, karena keterbatasan waktu dan keterbatasan stock SDM yang secara terbuka mengambil posisi di parpol. Kaum cendekiawan dan budayawan menengah kita cenderung untuk "wait and see", sehingga Parpol besar benar-benar kekurangan stock SDM berkualitas. Akibatnya memilih the best possible. Dengan situasi ini, nampaknya kita belum bisa berharap banyak dari era 5 tahun kedepan, sekalipun pemilu berjalan aman damai dengan kemenangan reformis. Kecuali kita mau menerima kenyataan lama, DPR/MPR dikomando Pemerintah dan hanya sekedar jadi tukang stempel, karena kalau orang yang kurang kompeten itu terlalu sadar haknya, keadaan bisa lebih runyam. Pemilu belum lagi mulai, indikasi kemenangan kelompok reformis makin nyata, tetapi jangan optimis dulu. Kita masih perlu satu dua pemilu lagi sebelum mengandangkan putra/i terbaik Indonesia ke Senayan. "��" <[EMAIL PROTECTED]> wrote: -----Original Message----- From: iwans <[EMAIL PROTECTED]> Kritik harus dialamatkan pada tujuh partai ini, terlebih lagi Golkar dan PDI Perjuangan, karena kedua kelompok inilah yang punya dosa sejarah yang cukup panjang selama 54 tahun usia Republik di khatulistiwa ini. Yang satu punya tokoh simbolik yang tersingkir, Soeharto dan yang satu lagi dengan tokoh simbolik yang sudah almarhum, Soekarno. =============================== Tanggapan untuk Bung Iwan, Bung pernah melakukan investigasi untuk menguak latar belakang primodialisme simpatisan PDIP? Beberapa generasi masa lalu yang kini sudah berkepala 4 keatas seandainya terikat secara psikologis dengan Soekarno mestinya lebih mauk akal kalau memilih berbagai partai Nasionalis yang berlandaskan ajaran Soekarno, seperti PNI Supeni, PNI Masa Marhaen, Partai Nasionalis Demokrat, dll. Bukankah Soekarno yang mendirikan PNI di tahun 1926 dimana mars PNI diakhiri dengan kata-kata "........... bersatulah segera Marhaen Indonesia!" Beberapa pengurus partai-partai nasionalis tersebut adalah mereka orang lama atau paling sedikit anak dari orang tua yang orang tuanya aktif dalam kepengurusan partai nasionalis itu di masa lalu. Bahkan tokoh-tokoh ormas kemahasiswaan yang dulu merupakan derivatif dari PNI seperti GMNI dan GSNI juga bukan merupakan tokoh-tokoh dibelakang PDIP. Kita bisa melihat Mokoginta, Siswono yang tetap tegar dengan GMNI nya, atau Hodori Yunus yang diwawancarai di RCTI karena kebakaran jenggot dengan peringatan Habibie mengenai Marhaenisme. Bung Iwan, anak-anak muda para pendukung dan simpatisan PDIP sebagian besar lahir dan di didik dalam format pendidikan Orba dengan P4 nya yang sarat dengan pengeliminasian nuansa politik Soekarno. Bahkan buku sejarah Noegroho yang jelas memutarbalikkan sejarah untuk mengeliminasi peran Soekarno digunakan di pendidikan SD dan SMP (meskipun akhirnya dicabut lagi setelah Noegroho meninggal). Nah, dari mana anak-anak muda itu belajar kebesaran Soekarno. Masih ingat bukan bagaimana berapa puluh tahun Soekarno dan Hatta tidak disebut namanya pada saat pembacaa teks proklamasi pafda setiap[ peringatan hari kemerdekaan? Bagi anak-anak muda itu Soeharto adalah pahlawan pembangunan dan Soekarno dengan Orlanya telah menyengsarakan rakyat Indonesia. Silahkan bertanya saja pada anak-anak itu yang kini lagi frustasi berat mengenai kebenaran sejarah. Apakah mereka termasuk yang memiliki ikatan primordial dengan PDIP karena Soekarno? Ada tiga tonggak sejarah yang mengangkat citra Mega. Pertama kongres Surabaya, kongres Medan, dan peristiwa 27 Juli. Bung Iwan benar bahwa ada masa dimana sentimen terhadap Soekarno itu dimanfaatkan oleh Soeryadi dengan menggaet Mega dan Guruh sehingga pada saat itu pemilih PDI meningkat. Namun demikian, dalam periode selanjutnya Megawati tidak dikehendaki untuk menjadi ketua umum PDI dimana penjegalan yang melibatkan aparat pemerintah dan money politics dalam kongres di Surabaya sangat kasat mata. Berkat pemberitaan kongres PDI di Surabayayang ricuh itu oplag Jawa Pos dan Detik pada saat itu meningkat secara luar biasa (Bung Iwan pasti belum di Jawa Pos). Nah, dari kongres PDI di Surabaya itu citra Mega sebagai pemimpin kelompok yang dinistakan oleh kekuasaan pemerimntah mulai terbentuk melalui pers yang bersikap kritis terhadap pemerintah. Mega, dalam hal ini beruntung karena berita yang memuat ketidakadilan dan arogansi kekuasaan itu, dan itu berarti berpihak kepada Mega, sangat diminati masyarakat. Beruntung bagi Mega dalam perjuangannya untuk menegakkan kepengurusan organisasi. Konstelasi kekuasaan di Jakarta pada saat itu, yaitu Agum Gumelar, Hendro Priyono, dan Wismoyo Arismunandar berpihak kepadanya untuk menyelesaikan masalah PDI sehingga Mega dikukuhkan sebagai Ketua Umum PDI. Namun goyangan itu terus berlanjut karena elit politik merasa risih dengan peningkatan popularitas Mega yang semakin mendapat dukungan dari mereka yang tidak puas dengan Orba. Penculikan dan penyekapan Alex Litay tidak membuat Mega surut namun justru semakin membuka rekayasa elit politik pemerintah seperti halnya usahja untuk menyingkirkan Amin Rais. Tentu saja semakin banyak orang yang tidak menyukai tindakan pemerintah semakin bersimpatiu kepada Mega. Akhirnya, pemerintah melalui penjegalan yang kasat mata dengan melibatkan ABRI dan aparat pemerintah dalam negeri berhasil menyingkirkan Mega dari kursi ketua umum PDI. Bahkan aparat Korem dan Kodim Yogya mewakili DPC dalam kongresm tersebut. Penjegalan Mega melalui kongres Medan itu juga semakin menambah kebencian terhadap pemerintah dan simpati kepada perjuangan Mega. Penjegalan itu menjadi tonggak awal perjuangan PDI untuk menegakkan kebenaran. Gagal di kongres Medan Mega dengan kelompoknya tetap bergerak di jalur hukum dan tetap bersikap tidak kompromi dengan pemerintah melalui demonstrasi-demonstrasi. Salah satunya adalah peristiwa Gambir yang melahirkan mimbar bebas di kantor PDI di Jl Diponegoro. Sikap kritis melalui mimbar bebas itu semakin menggelisahkan aparat keamanan yang akhirnya menyudahi gerakan itu dengan melibasnya. Peristiwa 27 Juli yang kemudian mengkambinghitamkan PRD sebagai biang kerusuhan di Jakarta, Kita masih ingat bagaimana Budiman Sujatmiko dan teman-temannya hampir saja dialmarhumkan. Bahkan dokumen kejam yang mengatakan ayah Budiman sebagai bekas anggota PKI juga dibuat. Fakta-fakta tersebut akhirnya semakin membuka mata rakyat tentang rekayasa politik kekuasaan Orba untuk melanggengkan kekuasaannya. Dalam hal ini, Mega diuntungkan karena dianggap sebagai musuh pemerintah Orba. Jadi, PDIP memperoleh simpati terutama bukan karena orang tuanya namun karena dia mewakili kaum yang diperlakukan secara tidak adil oleh pemerintahan dan kekuasaan Orba dan mewakili kaum yang menentang pemerintahan Orba yang absolut. Bahkan ketika muncul partai-partai yang berkaitan dengan ayahnya, Mega dengan lantang meminta agar para kader dan pendukungnya melepas gambarnya dan gambar ayahnya. Oleh karena itu, salahkan Orba bila Mega memperoleh simpati dari rakyat. Saya adalah simpatisan mereka yang ingin membangun Indonesia dengan segala keragamannya tanpa kekerasan. .- ______________________________________________________________________ To subscribe, email: [EMAIL PROTECTED] To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED] Indonesia Baru: berkeadilan tanpa kekerasan! ____________________________________________________________________ Get free e-mail and a permanent address at http://www.netaddress.com/?N=1 ______________________________________________________________________ To subscribe, email: [EMAIL PROTECTED] To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED] Indonesia Baru: berkeadilan tanpa kekerasan!
