Mudah-mudahan tulisan pendek ini dapat memancing diskusi yang lebih intens dari feed-back dari teman-teman yang ada di tiga milis yang saya kirimi tulisan ini. Juga untuk beberapa teman se-almamater yang kerap bertanya soal Pak Hadori Yunus dan Gerakan Marhaen-nya. Atau pertanyaan teman-teman di korps-pemilih yang kerap bingung dengan banyaknya partai yang mengibarkan slogan marhaen, mengaku sebagai nasionalis atau sekedar pembela demokrat.
Mudah-mudahan ada manfaatnya, meskipun sedikit.
Salam,
ISa
******************
Kaum Marhaen, Kaum Nasionalis dan Kaum Demokrat
Sudah dua minggu lebih berlalu semenjak saya mengikuti diskusi di Hotel Borobudur Jakarta, 28 April yang lalu. Diskusi yang diselenggarakan oleh Center for Information anda National Policy Studies (Cinaps) itu sebetulnya juga tidaklah terlampau istimewa bila ditilik dari segi tema. Judulnya juga seringkali dipakai pada berbagai diskusi sejenis di tempat lain yaitu "Menuju Pemilu Jurdil dan Pemerintahan baru memulihkan krisis ekonomi". Dan saya hadir sebagai salah satu wartawan yang meliput diskusi itu. Pembicaranya, Ketua KPU Jenderal TNI (Purn) Rudini, Dr Hasudongan Tampubolon dan wakil tiga parpol yang disebut-sebut bakal berkoalisi menghadang Golkar yaitu PAN, PKB dan PDI Perjuangan.
Materi diskusinya tak ada yang istimewa. Begitu juga pembicaranya. Hanya saja yang paling menarik dan membuat rasa ingin tahu saya berdering kencang adalah kehadiran pendukung dan tokoh-tokoh yang menyempatkan diri untuk hadir pada kesempatan tersebut. Sungguh menarik. Tampak disitu bahwa hampir semua anggota Presidium GMNI sebelum tahun 1966 menyempatkan diri hadir sehingga arena diskusi layaknya menjadi arena reuni bagi kelompok pemuda yang sekarang saat ini sudah berangkat ke usia paruh baya semua itu. Tampak disitu ada John Lumingkewas, Simon Tiranda. Ada pula Dr Iman Toto K Rahardjo, Drs Soetamto (mantan anggota DPR-GR dari fraksi PNI). Lantas ada pula mantan Dirjen Pendidikan Luar Sekolah, Olahraga dan Pemuda Prof Dr Soedijarto, Drs Prajoga Murad (bankir dan tokoh asuransi), Prof Dr Budiono (Kabalitbang Depdikbud), Prof Dr Sri Soemantri (Guru Besar Unpad dan Rektor Untag Jakarta).
Saya menyebutkan reuni, karena inilah salah satu kesempatan dimana mayoritas hadirin merupakan tokoh pemimpin mahasiswa pra 1965 yang disingkirkan oleh para mahasiswa Angkatan 1966 yang berkoalisi dengan tentara menggulingkan Soekarno. Dan pada gilirannya menghancurkan PKI secara sistematis sebagai lawan potensial militer pada tahun 60-an tersebut. Reuni itu terkesan begitu mengharukan. Sebagian di antara mereka pernah menjadi korban tindak pelanggaran HAM berupa penahanan atau dipenjara tanpa proses peradilan yang wajar. Atau bahkan sekedar disiksa.
Apa kesalahan mereka ? Apakah mereka anggota atau simpatisan PKI yang memang dijadikan momok menakutkan bagi penentang rezim militer yang berkuasa tanpa saingan semenjak Soeharto memegang tampuk pemerintahan ? Bukan. Sama sekali bukan. Mereka itu adalah pengikut Soekarno yang setia, bahkan beberapa diantaranya begitu piawai mengartikulasikan ajaran Bung Karno tentang marhaenisme, ideologi kaum nasionalis yang populis pada zamannya. Mereka menjadi korban sesama aktivis mahasiswa Angkatan 1966 seperti Sugeng Sarjadi, Ekky Syachrudin, Cosmas Batubara, Abdul Ghafur, Sofjan Wanandi dan sederet nama lainnya yang saat ini masih bertengger sebagai elit politik terkemuka Orde Baru.
Dari dulu sampai sekarang mereka menamakan dirinya sebagai kaum marhaenis. Mengutip perkataan Prof Sarbini, kebanyakan mereka kurang faham Marxisme sebagaimana dengan fasih diucapkan oleh anak-anak muda jaman baru yang tergabung dalam Partai Rakyat Demokratik. Apalagi soal-soal demokrasi kerakyatan serta sosialisme-demokrat. Mereka hanya faham Marxisme yang sudah diterapkan di Indonesia -- seperti sebutan Bung Karno terhadap Marhaenisme -- dan kebanyakan mereka tidak sempat membaca buku Das Kapital.
Basis massa kaum marhaen ini jelas sekali. Mereka kuat dan secara resistant bertahan di bawah penindasan rezim Soeharto dengan mengambil sikap masa bodoh. Sebagian yang lebih pragmatis masuk ke mesin politik Golkar dan menjadi buah pepaya, kuning diluar dan merah di dalam. Mereka kuat di Jawa, Bali namun juga tersebar di Lampung, Sumatera Utara dan Sulawesi Utara. Pada saat ekonomi memburuk seperti yang terjadi saat ini maka jumlah massa marhaen ini jelas membengkak dengan cepat. Massa marhaen ini dipersatukan oleh perasaan sama-sama merasa tertindas oleh keadaan.
Dan inilah momentum itu. Soerjadi, seorang marhaen-pragmatis yang direkrut penguasa ternyata melakukan langkah keliru. Mengajak darah daging Bung Karno, pendiri Marhaenis bergabung di organisasi kaum demokrat, PDI. Mega dan Guruh namanya. Rasa senasib sepenanggungan mendapatkan tumpuan simbolisasi melalui person Megawati Soekarnoputeri, pemimpin politik puteri Bapak bangsa, tokoh proklamator kemerdekaan yang selalu dipepetkan, ditutup jalan dan ruang geraknya oleh Soeharto. ''Kita sebetulnya melakukan langkah keliru dengan menghadang Megawati,'' kata Barnabas Suebu, mantan Gubernur Irian Jaya yang kini menjadi Dubes Meksiko.
Akibat diharu-biru oleh Soeharto, massa marhaen menemukan pemimpinnya yang sejati pada sosok Megawati, dan puteri Bung Karno yang sebetulnya pemalu itu menyambutnya dengan senang hati sebagai panggilan jiwa. Akibat ditekan terus, Mega naik sebagai simbol martir dan sebagai simbol dari ketidakadilan yang menerpa kaum marhaen selama ini. Massa Megawati semakin membengkak seiring dengan makin besarnya angka kemiskinan di Indonesia. Dan akhirnya elite-elite pemuja Soekarno segera berbaris rapi di belakang Megawati menuju kebangkitan kembali kelompok berwarna merah darah ini.
Komentar Dr Iman Toto, Direktur Eksekutif Cinaps mengakui adanya kesenjangan ideologis antara kaum marhaen yang merupakan bagian dari masa lalu yang direpresentasikan oleh eks PNI dan GMNI sebelum 1965 ; kaum nasionalis yang berhimpun di PDI Perjuangan dan sekarang menjadi elite partai serta kalangan demokrat yang justru diwakili sosoknya secara pas oleh Megawati dan aktivis PDI Perjuangan lainnya yang tumbuh selama masa-masa yang berat pada era 1990-an. Batas semuanya itu adalah 1993, yaitu tahun ketika Megawati secara resmi tampil memimpin PDI.
Kalau sudah begitu soalnya, bagaimana kita membuat peta kaum nasionalis/marhaen/demokrat dengan begitu banyaknya partai bersimbol kepala banteng saat ini atau mengaku marhaenis saat ini ? Menurut Iman Toto, sebetulnya, tidak ada yang perlu dirisaukan. Yang jelas mayoritas kelompok merah darah dengan simbol kepala banteng ini men-support kekuatan PDI Perjuangan. PNI-nya Ibu Supeni dimaksudkan semata-mata untuk menghimpun sisa massa pengagum Bung Karno sebagai pribadi pemimpin besar yang memang mempesona. Dan karena itu Sukmawati, menjadi simbol Soekarno-nya untuk menghimpun kaum marhaenis sepuh yang bermarkas besar di Jawa Timur bagian barat dan Jawa Tengah bagian Timur.
Sedangkan Partai Nasional Demokrat (PND) yang dipimpin
putera kandung Soenawar Soekowati itu tidak lain daripada kepanjangan legacy
PNI bikinan Orde Baru pimpinan Soenawar, karena saat itu tidak lagi mau
mengakui PNI Front Marhaenis yang dipimpin oleh duet Ali Sastroamidjojo
dan Surachman yang dianggap terlampau dekat dengan gerakan komunis PKI.
Anehnya PNI Front Marhaenis ini justru dipimpin oleh Probosutedjo, saudara
tiri Soeharto, penggusur kekuasaan Soekarno. Tentunya PNI Soenawar isinya
bukan lagi kaum Soekarnois karena memang kelompok ini hendak memisahkan
diri dari ajaran Soekarno. Lantas kalau PND sekarang mati-matian berkampanye
mencalonkan Guntur Soekarnoputera maka itu cuma taktik politik murahan
dari pengurusnya semata.
Adapun PNI Massa Marhaen tentu sangat jelas kaitannya
dengan lawan politik PNI Ali Sastroamidjojo yaitu PNI Osa-Usep. Dan sekali
lagi, kurang dekat hubungannya dengan ideologi marhaen kecuali sekedar
menjadikan kelompok ini sebagai tunggangan politik pengurusnya belaka.
Yang paling kasihan adalah Probosutedjo yang terkesan terjebak oleh permainan
oknum PDI yang dulu kader Soerjadi dari Sumatera Barat yang reputasi jeleknya
sudah secara luas diketahui. Adapun PDI Budi Hardjono dianggap kalangan
nasionalis sudah bukan lagi faktor yang patut diperhitungkan. ''Dia hanya
sekedar menjadi tempelan dan bisa diabaikan begitu saja,'' kata Toto. Baik
sebagai kendala maupun ancaman, PDI Budi Hardjono tak pantas dianggap,
dan jelas akan hilang dengan sendirinya.
Selesai.
______________________________________________________________________ To subscribe, email: [EMAIL PROTECTED] To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED] Indonesia Baru: berkeadilan tanpa kekerasan!
