BPN memang dijadikan sarana untuk menghilangkan jejak
kepemilikan tanah, khususnya keluarga mantan
godfather. Di daerah-daerah, kanwil bpn bukan main
kaya. Tak cuma itu, juga memanipulasi surat-surat
tanah yang tiba-tiba bisa jadi milik beliaunya (yang
ini namanya wardoyo, di jatim). Padahal penghuni di
situ ya nggak ganti-ganti, sejak perang kemerdekaan.

Bayangkan saja, jika tarip resmi surat tanah tak
sampai 10-ribu, nyatanya bisa jutaan. Maka saya suka
ngiri dan benci setengah mampus, kalau pas ada
tayangan di teve, mengenai bagaimana gampangnya
mengurus dan mendapatkan sertifikat tanah yang hak
milik itu.

Karena urusan tanah memang tetep harus ada, maka kesan
pembubaran bpn memang sekedar reformasi setengah hati.
malah tambah menteri baru, sementara departemen yang
bubar urusannya tetap ada. Mungkin akan masuk ke
depdagri. Dulu juga begitu, kok. Cuma ulah godfather
saja yang kemudian urusan tanah ini dimenterikan,
supaya itu tadi, cukup menterinya saja yang tahu.
Enak, to?

Jadi ?
Bagus BPN bubar saja. Lalu urusan tanah dibikin
sederhana dan transparan. Dirikan pos-pos pengaduan,
yang bertindak efektif. Jangan kena sogok lagi.

=====

__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Bid and sell for free at http://auctions.yahoo.com

______________________________________________________________________
Untuk bergabung atau keluar dari Milis, silakan LAKUKAN SENDIRI 
dengan mengirim e-mail kosong ke alamat;
Bergabung: [EMAIL PROTECTED]
Keluar: [EMAIL PROTECTED]

Sambut MASA DEPAN BARU Indonesia!










Kirim email ke