On Fri, 4 Feb 2000, Daniel H.T. wrote:
> Berita di KOMPAS dan Jawapos ttg komentar Amien Rais terhadap permintaan
> Gus Dur untuk mundur bertolak belakang, Jawa Pos memberitakan Amien
> menyatakan Gus Dur terburu-buru dengan langkah itu, sementara di hari yang
> sama Kompas malah memberitakan Amien dan Akbar mendukung langkah Dus Dur
> itu. Bagaimana ini? Bikin tambah bingung saja.
>
> Ini dua berita yg saya maksudkan. Bingung gung /:
WAM:
Believe me, ini satu lagi contoh bahwa KOMPAS memang suka memelintir
berita. Masih untung ada koran macam JawaPos atau Republika, yang bisa
dijadikan bahan pembanding.
Saya lebih yakin berita di Jawa Pos yang benar.
Siang ini, jam 12.15, saya lihat berita di SCTV, isinya Akbar Tanjung
mengingatkan agar Gus Dur jangan sembarang bicara. Tentu saja, berita ini
lebih tepat disamakan ke berita Jawa Pos daripada beritanya Kompas.
Kompas memang, dari dulu, membawa misi politik kelompok tertentu.
> JAWAPOS
> =======
> Amien Nilai Gus Dur Tergesa-gesa
> Siap Mediatori Presiden-Wiranto
> TOKYO - Ketua MPR RI Amien Rais menilai, keputusan Presiden Abdurrahman
> Wahid siap memecat Jenderal TNI Wiranto dari kursi Menko Polkam sebagai
> tindakan yang mungkin ceroboh atau tergesa-gesa. Karena itu, guna meredakan
> ketegangan di antara kedua pihak, Amien menyanggupi menjadi mediator.Hal
> itu dikatakan Amien setelah melihat Wiranto mengatakan tidak mau mundur,
> meski Gus Dur sudah memintanya saat di sela-sela Forum Ekonomi Dunia (WEF)
> di Davos, Swiss, Senin lalu. Gus Dur mengatakan akan meminta Wiranto mundur
> setelah dia pulang dari tur luar negeri kali ini.
> Kesiapan menghentikan Wiranto itu dilakukan Gus Dur setelah beberapa jam
> sebelumnya, di Jakarta, laporan KPP HAM mengatakan bahwa Wiranto dan
> beberapa jenderal serta pemimpin milisi yang pro-Jakarta terlibat dalam
> aksi-aksi kerusuhan dan kekerasan pascajajak pendapat di Timtim 30 Agustus
> tahun lalu. Toh, Amien menilai, keputusan Gus Dur itu terburu-buru.
> ''Bisa saya katakan, mungkin dia (Gus Dur) sedikit tergesa-gesa mengatakan
> sesuatu yang bisa mengguncang politik Asia dari jauh, di Davos,'' kata
> Amien kepada Reuters.
> Menurut Amien, keputusan Gus Dur segera memecat Menko Polkam Wiranto itu
> sangat tidak rasional. Paling tidak, kata dia, Gus Dur harus mengambil
> keputusan itu saat nanti kembali di tanah air dan mengonsultasikan dengan
> para penasihatnya.
> Meski demikian, Amien tidak yakin bahwa penolakan Wiranto mundur itu akan
> memantik ketidakpuasan di kalangan TNI yang bisa berujung ke aksi kudeta.
> Posisi Wiranto dalam hal ini, tampaknya, cukup lemah. Namun, bila
> ketegangan di antara figur Gus Dur dan Wiranto memuncak, ketua MPR RI itu
> pun menyanggupi sebagai penengah.
> ''Saya punya ikatan persaudaraan yang sangat erat dengan Gus Dur. Dia sudah
> seperti saudara sendiri. Belakangan ini saya juga kerap berbicara dengan
> kalangan militer, khususnya dalam menemukan sikap saling pengertian demi
> masa depan kami,'' paparnya.
> Bagaimana bila nanti Gus Dur sudah tiba di tanah air, lalu Wiranto masih
> menolak mundur?
> Di mata Amien, paling tidak Gus Dur akan ''dipaksa'' untuk menghasilkan
> sebuah deal politik dengan militer. Andaikata Gus Dur nanti masih ragu-ragu
> atas keputusannya itu dan belum ada tanggapan, mungkin saja dia akan
> membuat sejenis solusi kompromis dengan militer. Kalau ini yang terjadi,
> tandas Amien, dampaknya terhadap kredibilitas Gus Dur memang ''sangat
> serius''.
> Tentang sikap pribadinya terhadap Wiranto, Amien tegas-tegas mengatakan,
> andaikata nanti Wiranto benar-benar terlibat dalam kekejian di Timtim,
> tidak ada pilihan lain baginya kecuali mundur dari kabinet dan harus diadili.
> ''Bila Mr Wiranto secara meyakinkan terbukti bersalah bahwa dia terlibat
> dalam kejahatan atas kemanusiaan, saya kira, dia harus diadili. Tetapi, di
> pengadilan Indonesia dan bukannya pengadilan internasional,'' tegasnya.
> Amien berada di Tokyo sejak Ahad lalu untuk menghadiri seminar dan bertemu
> dengan para petinggi negeri Sakura itu. Dia akan meninggalkan negara itu
> Kamis besok. Kemarin, dia melakukan pembicaraan dengan PM Jepang Keizo
> Obuchi tentang berbagai hal, khususnya kondisi politik dan ekonomi Indonesia.
> Kepada Obuchi, demikian Deputi Pers Kantor PM Jepang Akitaka Saiki, Amien
> mengatakan terus terang bahwa saat ini ketegangan tengah melingkupi
> hubungan Gus Dur dengan militer. Karena itu, diperlukan langkah solusi yang
> sangat cermat dan hati-hati.
> Amien kepada Obuchi juga mengatakan kemungkinan jalan terbaik yang bisa
> ditempuh pemerintahan Gus Dur adalah impasse dengan pihak militer dalam
> menyikapi kasus Wiranto tersebut.
> Sementara itu, dalam pertemuan dengan Menkeu Jepang Kiichi Miyazawa, Amien
> mendapat penjelasan langsung bahwa Tokyo akan menambah bantuannya hingga
> USD 1,56 miliar untuk membantu Jakarta memikul beban anggaran tahun 2000
> ini. Nilai tersebut merupakan nilai terbesar yang diberikan satu negara donor.
> Jumlah itu merupakan pengejawantahan dari kesiapan forum Consultative Group
> on Indonesia (CGI), sebuah forum negara-negara donor yang berjanji akan
> memberi pinjaman USD 4,7 miliar untuk tahun anggaran 2000 ini. Dari
> sejumlah itu, Jepang merupakan negara donor terbesar dengan USD 1,56
> miliar, disusul Bank Dunia USD 1,5 miliar, dan Bank Pembangunan Asia (ADB)
> USD 1,065 miliar.
> Wiranto Bertahan
> Pemimpin Timtim Jose Ramos-Horta dan Xanana Gusmao, di Thailand, kemarin
> mengatakan bahwa mereka tidak akan melakukan balas dendam apabila Wiranto
> diadili. Hanya, bila tidak, Indonesia harus siap-siap kehilangan muka di
> dunia internasional akibat melanggengkan seorang penjahat perang.
> Meski demikian, kekuatan seruan Gus Dur di Davos yang diulang lagi di
> London, Selasa waktu setempat, agar Menko Polkam itu mundur tetap belum
> mendapat respons dari sang jenderal. Bahkan, meski sependapat dengan Gus
> Dur agar Wiranto berhenti dan diadili kalau memang terbukti bersalah atas
> kasus Timtim itu, Ketua MPR Amien Rais menilai, keputusan Gus Dur dari luar
> negeri ini ceroboh dan mengesankan tergesa-gesa.
> Namun, bila kondisi seperti ini bertahan, bukan mustahil bantuan asing akan
> mampet mengalir ke Indonesia. Paling tidak, itulah ungkapan Jean-Michel
> Severino, wakil presiden Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik setelah
> menjanjikan bantuan CGI USD 4,7 miliar itu.
> ''Jelas sudah bahwa bila kami masuk ke situasi di mana tujuan proses
> pemerintahan, demokrasi, dan hak asasi tidak ada dalam pemerintahan (Gus
> Dur) ini, saya kira nanti juga tidak ada sokongan keuangan, politik, maupun
> teknis dari masyarakat internasional,'' paparnya.
> Toh, dalam Rakor Bidang Polkam dan Ekuin di Jakarta kemarin, Wiranto
> meminta agar rekan-rekannya di kabinet tidak menggubris seruan pembuktian
> laporan KPP HAM dan komisi penyelidik PBB untuk Timtim (CIET). Jaksa Agung
> Marzuki Darusman mengatakan, setidaknya butuh waktu tiga bulan untuk
> membuktikan kebenaran laporan tersebut.
> Menurut salah seorang menteri yang enggan disebut identitasnya kepada
> Reuters, rapat tersebut juga tidak menyinggung perihal seruan Gus Dur agar
> Wiranto mundur. Dan, Wiranto meminta kepada rekannya di kabinet agar bisa
> membedakan keberadaannya antara tetap sebagai seorang menteri dan ''orang
> yang sedang diselidiki''. (rtr/afp/sol)
> KOMPAS
> =======
> Kamis, 3 Februari 2000
> Soal Pemberhentian Wiranto
> Amien dan Akbar Tandjung Dukung Gus Dur
> Jakarta, Kompas
> Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Amien Rais dan Ketua Dewan Perwakilan
> Rakyat Akbar Tandjung mendukung sikap dan kebijakan Presiden Abdurrahman
> Wahid (Gus Dur) terhadap mantan Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima ABRI
> Jenderal Wiranto agar mengundurkan diri dari jabatannya sekarang sebagai
> Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
> Dukungan itu dikemukakan keduanya secara terpisah, Rabu (2/2) menyusul
> penegasan Gus Dur bahwa Wiranto sebaiknya mengundurkan diri sehubungan
> keluarnya rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia kepada Kejaksaan
> Agung untuk menyidik Jenderal Wiranto berkaitan terjadinya pelanggaran HAM
> sebelum dan sesudah pe-nentuan pendapat di Timor Timur, tahun lalu. Komnas
> HAM berpendapat, sebagai Panglima TNI ketika itu, Wiranto harus dimintai
> pertanggung-jawabannya.
> Tak punya jalan lain
> Amien Rais menyatakan, masalah hak asasi manusia di Timor Timur harus
> disidik dan diselesaikan segera, walaupun ini bukan berarti harus dengan
> campur tangan dunia internasional.
> Menurut Amien, Jenderal Wiranto tidak punya pilihan lain kecuali mundur,
> jika nantinya terbukti memang melakukan kesalahan. "Saya kira Wiranto tidak
> mempunyai jalan lain, terkecuali mundur, jika nantinya terbukti melakukan
> kesalahan," tegas Amien Rais dalam konferensi pers di Tokyo, Jepang, Rabu,
> sebagaimana dilaporkan koresponden Kompas, Yusron Ihza, dari Tokyo, semalam.
> Saat ditanya apa yang akan terjadi jika Wiranto mundur, Amien Rais
> menyatakan bahwa sesuai tradisi, jika seorang jenderal mundur, maka ia akan
> menjadi warga negara biasa dan tidak akan mempunyai sesuatu yang bersifat
> istimewa.
> Tentang reaksi yang mungkin muncul dari kalangan militer berkaitan
> permintaan Gus Dur agar Wiranto mengundurkan diri, Amien yakin masalah itu
> dapat diselesaikan dengan baik. Ia memperkirakan Gus Dur akan melakukan
> jalan kompromi dengan militer setelah tiba kembali ke Tanah Air.
> Mengenai mengapa Gus Dur harus membicarakan masalah Jenderal Wiranto saat
> berada di luar negeri, Amien Rais menilai bahwa hal itu mungkin dikarenakan
> situasi yang bersifat mendesak.
> Idealnya, presiden membicarakan masalah itu setelah tiba kembali ke Tanah
> Air. Tetapi, kata Amien, mungkin situasinya amat mendesak sehingga Presiden
> harus berbicara masalah itu saat ia sedang di luar negeri.
> Amien Rais yang berada di Jepang atas undangan harian ekonomi Jepang, Nihon
> Keizai Shimbun, hari Selasa dan Rabu kemarin, juga melakukan pertemuan
> dengan Perdana Menteri Jepang Keizo Obuchi. Ia juga bertemu sejumlah
> pejabat tinggi Jepang lainnya. Antara lain, Menteri Keuangan Kiichi
> Miyazawa, Menteri Luar Negeri Yohei Kono, dan Menteri Industri dan
> Perdagangan Internasional Takashi Fukaya.
> Menyinggung hasil pertemuan itu, Amien menyatakan, Pemerintah Jepang
> mengikuti perkembangan di Indonesia dari dekat, namun dengan ramah dan
> tidak gegabah, apa lagi mencampuri.
> Pemerintah Jepang, kata Amien, berharap Pemerintah Indonesia dapat
> menyelesaikan ketegangan antara pihak militer dengan eksekutif sekarang ini
> dengan cara hati-hati.
> Mundur saja
> Secara terpisah, Ketua DPR Akbar Tandjung berpendapat, Wiranto lebih baik
> mengundurkan diri sebagai Menko Polkam agar penyelidikan keterlibatannya
> dalam pelanggaran HAM di Timtim bisa berjalan lancar. Jika Wiranto mundur,
> maka hambatan psikologis para pemeriksa akan bisa dihindari. Dengan
> lancarnya pemeriksaan Wiranto, maka kemungkinan kasus ini dibawa ke
> Mahkamah Internasional bisa dihindari.
> "Pengunduran diri itu sifatnya sementara. Jadi kalau hasil penyelidikan itu
> menunjukkan Wiranto tidak bersalah, beliau bisa kembali lagi menjabat Menko
> Polkam. Kita toh berpegang pada prinsip praduga tak bersalah," tegas
> Tandjung, kemarin.
> Mengenai sikap Wiranto yang belum bersedia mundur, Tandjung menduga karena
> Wiranto ingin bertemu langsung dan berbicara dengan Gus Dur. "Barangkali
> Pak Wiranto memerlukan waktu untuk bertemu dengan Gus Dur, walaupun Gus Dur
> sudah mengatakannya untuk mundur. Ya kita berikan kesempatan beliau untuk
> bisa berbicara langsung. Kita sendiri inginnya proses pemeriksaan bisa
> berjalan dengan lancar, tanpa ada hambatan psikologis," kata Tandjung.
> Dikatakan, pemerintah perlu menciptakan iklim bila seorang pejabat negara
> diperiksa, jangan sampai proses pemeriksaan terganggu karena jabatannya.
> Iklim tersebut bisa saja dimulai dengan pernyataan si pejabat sendiri, dan
> menonaktifkan dirinya dari jabatannya selama proses pemeriksaan berlangsung.
> Tandjung juga sangat tidak menghendaki persoalan ini dibawa ke pengadilan
> internasional. "Jika Wiranto sampai dibawa ke Mahkamah Internasional maka
> akan mempengaruhi image bangsa dan negara Indonesia," katanya.
> "Indonesia sendiri 'kan telah mempunyai sistem hukum dan peradilan yang
> memungkinkan melakukan pemeriksaan dan pengadilan. Kita tidak ingin seorang
> tokoh kita diangkat isunya ke pengadilan internasional," tandasnya.
> Juwono-Wiranto
> Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, yang ditelepon Presiden KH Abdurrahman
> Wahid agar bertemu dengan Jenderal Wiranto dan memintanya berhenti dari
> jabatan Menko Polkam, dilaporkan telah bertemu dengan Wiranto, Rabu pagi,
> sebelum dilangsungkannya rapat menteri-menteri bidang Polkam di Istana
> Wakil Presiden. Namun, sumber Kompas di kalangan Kantor Menko Polkam
> menolak menjelaskan apa topik pembicaraan dalam pertemuan itu.
>
> Sementara pada Rabu sore, Panglima TNI Laksamana Widodo AS melangsungkan
> pertemuan dengan Jenderal Wiranto di Markas Besar TNI Cilangkap. Sejumlah
> menteri bidang Polkam juga diundang, tetapi sebagian besar tidak dapat
> hadir, seperti Jaksa Agung Marzuki Darusman, Menhan Juwono Sudarsono,
> Menteri Negara Hak Asasi Manusia Hasballah M Saad, dan Menteri Hukum dan
> Perundang-undangan Yusril Ihza Mahendra.
>
> Di tempat terpisah, Sekretaris Kabinet Marsillam Simanjuntak menolak
> menjawab pertanyaan yang bersifat mengkonfirmasikan kembali kebijakan
> pemerintah tentang pemberhentian Jenderal Wiranto dari jabatannya selaku
> Menko Polkam.
>
> "Satu perkataan untuk menjawab pertanyaan ini, tidak dijawab!" kata
> Simanjuntak kepada wartawan usai mengikuti sidang kabinet bidang Polkam.
>
> Hak Presiden
>
> Kepala Pusat Penerangan TNI Marsda Graito Usodo kepada wartawan, di
> Jakarta, mengatakan, posisi menteri yang dijabat Jenderal Wiranto adalah
> hak Presiden untuk memberhentikannya. "TNI serahkan sepenuhnya kepada
> Presiden," ucapnya.
>
> Dikatakan, di tengah gencarnya desakan publik agar Jenderal Wiranto
> mengundurkan diri, TNI masih bersikap menunggu berjalannya proses hukum
> setelah hasil Komisi Penyelidikan Pelanggaran (KPP) HAM diserahkan kepada
> Kejaksaan Agung.
>
> Terhadap perwira tinggi lainnya seperti Mayjen Zacky Anwar Makarim (mantan
> Penasihat Keamanan Satgas P3TT), Mayjen Adam Damiri (Asisten Operasi Kepala
> Staf Umum TNI, mantan Panglima Komando Daerah Militer IX/ Udayana), dan
> Brigjen Tono Suratman (Wakil Kapuspen TNI, mantan Komandan Korem 164/Wira
> Dharma), Graito menjelaskan, TNI tidak mengambil sikap sebelum jelas duduk
> perkaranya. "Kita tidak ingin gegabah. Bagaimanapun para perwira itu punya
> jasa besar," katanya. Sampai saat ini, lanjutnya, mereka masih aktif dan
> berdinas seperti biasa.
>
> Soal pernyataan Jenderal Wiranto bahwa KPP HAM telah bias dalam laporannya,
> Kapuspen mengatakan, TNI menghargai proses hukum yang telah ditempuh.
> "Hasilnya dibicarakan dengan Tim Advokasi. Mereka mengerti benar dan tahu
> betul bagaimana menanggapinya," katanya.
>
> Kapuspen juga menilai, ada muatan politik dari situasi yang berkembang
> setelah hasil KPP HAM itu diserahkan pada Kejaksaan Agung. "Situasinya
> tidak sederhana. Secara praktis, ada dimensi politiknya. Sebagai warga
> negara dan anggota TNI, saya rasakan itu. Tinggal bagaimana caranya agar
> tidak menjadi masalah. Semoga dimensi politik itu adalah bagian dari
> solusi," katanya. (drm/rie/lok/arn)
>
>
>
>
>
>
>
> - Kirim bunga untuk handaitaulan & relasi di jakarta www.indokado.com
> -- Situs sulap pertama di Indonesia http://www.impact.or.id/dmc-sulap/
> Untuk bergabung atau keluar dari Milis, silakan LAKUKAN SENDIRI
> Bergabung: [EMAIL PROTECTED]
> Keluar: [EMAIL PROTECTED]
>
> Sambut MASA DEPAN BARU Indonesia!
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
- Kirim bunga untuk handaitaulan & relasi di jakarta www.indokado.com
-- Situs sulap pertama di Indonesia http://www.impact.or.id/dmc-sulap/
Untuk bergabung atau keluar dari Milis, silakan LAKUKAN SENDIRI
Bergabung: [EMAIL PROTECTED]
Keluar: [EMAIL PROTECTED]
Sambut MASA DEPAN BARU Indonesia!
