Berita di KOMPAS dan Jawapos ttg komentar Amien Rais terhadap permintaan
Gus Dur untuk mundur bertolak belakang, Jawa Pos memberitakan Amien
menyatakan Gus Dur terburu-buru dengan langkah itu, sementara di hari yang
sama Kompas malah memberitakan Amien dan Akbar mendukung langkah Dus Dur
itu. Bagaimana ini? Bikin tambah bingung saja.
Ini dua berita yg saya maksudkan. Bingung gung /:
JAWAPOS
=======
Amien Nilai Gus Dur Tergesa-gesa
Siap Mediatori Presiden-Wiranto
TOKYO - Ketua MPR RI Amien Rais menilai, keputusan Presiden Abdurrahman
Wahid siap memecat Jenderal TNI Wiranto dari kursi Menko Polkam sebagai
tindakan yang mungkin ceroboh atau tergesa-gesa. Karena itu, guna meredakan
ketegangan di antara kedua pihak, Amien menyanggupi menjadi mediator.Hal
itu dikatakan Amien setelah melihat Wiranto mengatakan tidak mau mundur,
meski Gus Dur sudah memintanya saat di sela-sela Forum Ekonomi Dunia (WEF)
di Davos, Swiss, Senin lalu. Gus Dur mengatakan akan meminta Wiranto mundur
setelah dia pulang dari tur luar negeri kali ini.
Kesiapan menghentikan Wiranto itu dilakukan Gus Dur setelah beberapa jam
sebelumnya, di Jakarta, laporan KPP HAM mengatakan bahwa Wiranto dan
beberapa jenderal serta pemimpin milisi yang pro-Jakarta terlibat dalam
aksi-aksi kerusuhan dan kekerasan pascajajak pendapat di Timtim 30 Agustus
tahun lalu. Toh, Amien menilai, keputusan Gus Dur itu terburu-buru.
''Bisa saya katakan, mungkin dia (Gus Dur) sedikit tergesa-gesa mengatakan
sesuatu yang bisa mengguncang politik Asia dari jauh, di Davos,'' kata
Amien kepada Reuters.
Menurut Amien, keputusan Gus Dur segera memecat Menko Polkam Wiranto itu
sangat tidak rasional. Paling tidak, kata dia, Gus Dur harus mengambil
keputusan itu saat nanti kembali di tanah air dan mengonsultasikan dengan
para penasihatnya.
Meski demikian, Amien tidak yakin bahwa penolakan Wiranto mundur itu akan
memantik ketidakpuasan di kalangan TNI yang bisa berujung ke aksi kudeta.
Posisi Wiranto dalam hal ini, tampaknya, cukup lemah. Namun, bila
ketegangan di antara figur Gus Dur dan Wiranto memuncak, ketua MPR RI itu
pun menyanggupi sebagai penengah.
''Saya punya ikatan persaudaraan yang sangat erat dengan Gus Dur. Dia sudah
seperti saudara sendiri. Belakangan ini saya juga kerap berbicara dengan
kalangan militer, khususnya dalam menemukan sikap saling pengertian demi
masa depan kami,'' paparnya.
Bagaimana bila nanti Gus Dur sudah tiba di tanah air, lalu Wiranto masih
menolak mundur?
Di mata Amien, paling tidak Gus Dur akan ''dipaksa'' untuk menghasilkan
sebuah deal politik dengan militer. Andaikata Gus Dur nanti masih ragu-ragu
atas keputusannya itu dan belum ada tanggapan, mungkin saja dia akan
membuat sejenis solusi kompromis dengan militer. Kalau ini yang terjadi,
tandas Amien, dampaknya terhadap kredibilitas Gus Dur memang ''sangat
serius''.
Tentang sikap pribadinya terhadap Wiranto, Amien tegas-tegas mengatakan,
andaikata nanti Wiranto benar-benar terlibat dalam kekejian di Timtim,
tidak ada pilihan lain baginya kecuali mundur dari kabinet dan harus diadili.
''Bila Mr Wiranto secara meyakinkan terbukti bersalah bahwa dia terlibat
dalam kejahatan atas kemanusiaan, saya kira, dia harus diadili. Tetapi, di
pengadilan Indonesia dan bukannya pengadilan internasional,'' tegasnya.
Amien berada di Tokyo sejak Ahad lalu untuk menghadiri seminar dan bertemu
dengan para petinggi negeri Sakura itu. Dia akan meninggalkan negara itu
Kamis besok. Kemarin, dia melakukan pembicaraan dengan PM Jepang Keizo
Obuchi tentang berbagai hal, khususnya kondisi politik dan ekonomi Indonesia.
Kepada Obuchi, demikian Deputi Pers Kantor PM Jepang Akitaka Saiki, Amien
mengatakan terus terang bahwa saat ini ketegangan tengah melingkupi
hubungan Gus Dur dengan militer. Karena itu, diperlukan langkah solusi yang
sangat cermat dan hati-hati.
Amien kepada Obuchi juga mengatakan kemungkinan jalan terbaik yang bisa
ditempuh pemerintahan Gus Dur adalah impasse dengan pihak militer dalam
menyikapi kasus Wiranto tersebut.
Sementara itu, dalam pertemuan dengan Menkeu Jepang Kiichi Miyazawa, Amien
mendapat penjelasan langsung bahwa Tokyo akan menambah bantuannya hingga
USD 1,56 miliar untuk membantu Jakarta memikul beban anggaran tahun 2000
ini. Nilai tersebut merupakan nilai terbesar yang diberikan satu negara donor.
Jumlah itu merupakan pengejawantahan dari kesiapan forum Consultative Group
on Indonesia (CGI), sebuah forum negara-negara donor yang berjanji akan
memberi pinjaman USD 4,7 miliar untuk tahun anggaran 2000 ini. Dari
sejumlah itu, Jepang merupakan negara donor terbesar dengan USD 1,56
miliar, disusul Bank Dunia USD 1,5 miliar, dan Bank Pembangunan Asia (ADB)
USD 1,065 miliar.
Wiranto Bertahan
Pemimpin Timtim Jose Ramos-Horta dan Xanana Gusmao, di Thailand, kemarin
mengatakan bahwa mereka tidak akan melakukan balas dendam apabila Wiranto
diadili. Hanya, bila tidak, Indonesia harus siap-siap kehilangan muka di
dunia internasional akibat melanggengkan seorang penjahat perang.
Meski demikian, kekuatan seruan Gus Dur di Davos yang diulang lagi di
London, Selasa waktu setempat, agar Menko Polkam itu mundur tetap belum
mendapat respons dari sang jenderal. Bahkan, meski sependapat dengan Gus
Dur agar Wiranto berhenti dan diadili kalau memang terbukti bersalah atas
kasus Timtim itu, Ketua MPR Amien Rais menilai, keputusan Gus Dur dari luar
negeri ini ceroboh dan mengesankan tergesa-gesa.
Namun, bila kondisi seperti ini bertahan, bukan mustahil bantuan asing akan
mampet mengalir ke Indonesia. Paling tidak, itulah ungkapan Jean-Michel
Severino, wakil presiden Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik setelah
menjanjikan bantuan CGI USD 4,7 miliar itu.
''Jelas sudah bahwa bila kami masuk ke situasi di mana tujuan proses
pemerintahan, demokrasi, dan hak asasi tidak ada dalam pemerintahan (Gus
Dur) ini, saya kira nanti juga tidak ada sokongan keuangan, politik, maupun
teknis dari masyarakat internasional,'' paparnya.
Toh, dalam Rakor Bidang Polkam dan Ekuin di Jakarta kemarin, Wiranto
meminta agar rekan-rekannya di kabinet tidak menggubris seruan pembuktian
laporan KPP HAM dan komisi penyelidik PBB untuk Timtim (CIET). Jaksa Agung
Marzuki Darusman mengatakan, setidaknya butuh waktu tiga bulan untuk
membuktikan kebenaran laporan tersebut.
Menurut salah seorang menteri yang enggan disebut identitasnya kepada
Reuters, rapat tersebut juga tidak menyinggung perihal seruan Gus Dur agar
Wiranto mundur. Dan, Wiranto meminta kepada rekannya di kabinet agar bisa
membedakan keberadaannya antara tetap sebagai seorang menteri dan ''orang
yang sedang diselidiki''. (rtr/afp/sol)
KOMPAS
=======
Kamis, 3 Februari 2000
Soal Pemberhentian Wiranto
Amien dan Akbar Tandjung Dukung Gus Dur
Jakarta, Kompas
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Amien Rais dan Ketua Dewan Perwakilan
Rakyat Akbar Tandjung mendukung sikap dan kebijakan Presiden Abdurrahman
Wahid (Gus Dur) terhadap mantan Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima ABRI
Jenderal Wiranto agar mengundurkan diri dari jabatannya sekarang sebagai
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
Dukungan itu dikemukakan keduanya secara terpisah, Rabu (2/2) menyusul
penegasan Gus Dur bahwa Wiranto sebaiknya mengundurkan diri sehubungan
keluarnya rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia kepada Kejaksaan
Agung untuk menyidik Jenderal Wiranto berkaitan terjadinya pelanggaran HAM
sebelum dan sesudah pe-nentuan pendapat di Timor Timur, tahun lalu. Komnas
HAM berpendapat, sebagai Panglima TNI ketika itu, Wiranto harus dimintai
pertanggung-jawabannya.
Tak punya jalan lain
Amien Rais menyatakan, masalah hak asasi manusia di Timor Timur harus
disidik dan diselesaikan segera, walaupun ini bukan berarti harus dengan
campur tangan dunia internasional.
Menurut Amien, Jenderal Wiranto tidak punya pilihan lain kecuali mundur,
jika nantinya terbukti memang melakukan kesalahan. "Saya kira Wiranto tidak
mempunyai jalan lain, terkecuali mundur, jika nantinya terbukti melakukan
kesalahan," tegas Amien Rais dalam konferensi pers di Tokyo, Jepang, Rabu,
sebagaimana dilaporkan koresponden Kompas, Yusron Ihza, dari Tokyo, semalam.
Saat ditanya apa yang akan terjadi jika Wiranto mundur, Amien Rais
menyatakan bahwa sesuai tradisi, jika seorang jenderal mundur, maka ia akan
menjadi warga negara biasa dan tidak akan mempunyai sesuatu yang bersifat
istimewa.
Tentang reaksi yang mungkin muncul dari kalangan militer berkaitan
permintaan Gus Dur agar Wiranto mengundurkan diri, Amien yakin masalah itu
dapat diselesaikan dengan baik. Ia memperkirakan Gus Dur akan melakukan
jalan kompromi dengan militer setelah tiba kembali ke Tanah Air.
Mengenai mengapa Gus Dur harus membicarakan masalah Jenderal Wiranto saat
berada di luar negeri, Amien Rais menilai bahwa hal itu mungkin dikarenakan
situasi yang bersifat mendesak.
Idealnya, presiden membicarakan masalah itu setelah tiba kembali ke Tanah
Air. Tetapi, kata Amien, mungkin situasinya amat mendesak sehingga Presiden
harus berbicara masalah itu saat ia sedang di luar negeri.
Amien Rais yang berada di Jepang atas undangan harian ekonomi Jepang, Nihon
Keizai Shimbun, hari Selasa dan Rabu kemarin, juga melakukan pertemuan
dengan Perdana Menteri Jepang Keizo Obuchi. Ia juga bertemu sejumlah
pejabat tinggi Jepang lainnya. Antara lain, Menteri Keuangan Kiichi
Miyazawa, Menteri Luar Negeri Yohei Kono, dan Menteri Industri dan
Perdagangan Internasional Takashi Fukaya.
Menyinggung hasil pertemuan itu, Amien menyatakan, Pemerintah Jepang
mengikuti perkembangan di Indonesia dari dekat, namun dengan ramah dan
tidak gegabah, apa lagi mencampuri.
Pemerintah Jepang, kata Amien, berharap Pemerintah Indonesia dapat
menyelesaikan ketegangan antara pihak militer dengan eksekutif sekarang ini
dengan cara hati-hati.
Mundur saja
Secara terpisah, Ketua DPR Akbar Tandjung berpendapat, Wiranto lebih baik
mengundurkan diri sebagai Menko Polkam agar penyelidikan keterlibatannya
dalam pelanggaran HAM di Timtim bisa berjalan lancar. Jika Wiranto mundur,
maka hambatan psikologis para pemeriksa akan bisa dihindari. Dengan
lancarnya pemeriksaan Wiranto, maka kemungkinan kasus ini dibawa ke
Mahkamah Internasional bisa dihindari.
"Pengunduran diri itu sifatnya sementara. Jadi kalau hasil penyelidikan itu
menunjukkan Wiranto tidak bersalah, beliau bisa kembali lagi menjabat Menko
Polkam. Kita toh berpegang pada prinsip praduga tak bersalah," tegas
Tandjung, kemarin.
Mengenai sikap Wiranto yang belum bersedia mundur, Tandjung menduga karena
Wiranto ingin bertemu langsung dan berbicara dengan Gus Dur. "Barangkali
Pak Wiranto memerlukan waktu untuk bertemu dengan Gus Dur, walaupun Gus Dur
sudah mengatakannya untuk mundur. Ya kita berikan kesempatan beliau untuk
bisa berbicara langsung. Kita sendiri inginnya proses pemeriksaan bisa
berjalan dengan lancar, tanpa ada hambatan psikologis," kata Tandjung.
Dikatakan, pemerintah perlu menciptakan iklim bila seorang pejabat negara
diperiksa, jangan sampai proses pemeriksaan terganggu karena jabatannya.
Iklim tersebut bisa saja dimulai dengan pernyataan si pejabat sendiri, dan
menonaktifkan dirinya dari jabatannya selama proses pemeriksaan berlangsung.
Tandjung juga sangat tidak menghendaki persoalan ini dibawa ke pengadilan
internasional. "Jika Wiranto sampai dibawa ke Mahkamah Internasional maka
akan mempengaruhi image bangsa dan negara Indonesia," katanya.
"Indonesia sendiri 'kan telah mempunyai sistem hukum dan peradilan yang
memungkinkan melakukan pemeriksaan dan pengadilan. Kita tidak ingin seorang
tokoh kita diangkat isunya ke pengadilan internasional," tandasnya.
Juwono-Wiranto
Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, yang ditelepon Presiden KH Abdurrahman
Wahid agar bertemu dengan Jenderal Wiranto dan memintanya berhenti dari
jabatan Menko Polkam, dilaporkan telah bertemu dengan Wiranto, Rabu pagi,
sebelum dilangsungkannya rapat menteri-menteri bidang Polkam di Istana
Wakil Presiden. Namun, sumber Kompas di kalangan Kantor Menko Polkam
menolak menjelaskan apa topik pembicaraan dalam pertemuan itu.
Sementara pada Rabu sore, Panglima TNI Laksamana Widodo AS melangsungkan
pertemuan dengan Jenderal Wiranto di Markas Besar TNI Cilangkap. Sejumlah
menteri bidang Polkam juga diundang, tetapi sebagian besar tidak dapat
hadir, seperti Jaksa Agung Marzuki Darusman, Menhan Juwono Sudarsono,
Menteri Negara Hak Asasi Manusia Hasballah M Saad, dan Menteri Hukum dan
Perundang-undangan Yusril Ihza Mahendra.
Di tempat terpisah, Sekretaris Kabinet Marsillam Simanjuntak menolak
menjawab pertanyaan yang bersifat mengkonfirmasikan kembali kebijakan
pemerintah tentang pemberhentian Jenderal Wiranto dari jabatannya selaku
Menko Polkam.
"Satu perkataan untuk menjawab pertanyaan ini, tidak dijawab!" kata
Simanjuntak kepada wartawan usai mengikuti sidang kabinet bidang Polkam.
Hak Presiden
Kepala Pusat Penerangan TNI Marsda Graito Usodo kepada wartawan, di
Jakarta, mengatakan, posisi menteri yang dijabat Jenderal Wiranto adalah
hak Presiden untuk memberhentikannya. "TNI serahkan sepenuhnya kepada
Presiden," ucapnya.
Dikatakan, di tengah gencarnya desakan publik agar Jenderal Wiranto
mengundurkan diri, TNI masih bersikap menunggu berjalannya proses hukum
setelah hasil Komisi Penyelidikan Pelanggaran (KPP) HAM diserahkan kepada
Kejaksaan Agung.
Terhadap perwira tinggi lainnya seperti Mayjen Zacky Anwar Makarim (mantan
Penasihat Keamanan Satgas P3TT), Mayjen Adam Damiri (Asisten Operasi Kepala
Staf Umum TNI, mantan Panglima Komando Daerah Militer IX/ Udayana), dan
Brigjen Tono Suratman (Wakil Kapuspen TNI, mantan Komandan Korem 164/Wira
Dharma), Graito menjelaskan, TNI tidak mengambil sikap sebelum jelas duduk
perkaranya. "Kita tidak ingin gegabah. Bagaimanapun para perwira itu punya
jasa besar," katanya. Sampai saat ini, lanjutnya, mereka masih aktif dan
berdinas seperti biasa.
Soal pernyataan Jenderal Wiranto bahwa KPP HAM telah bias dalam laporannya,
Kapuspen mengatakan, TNI menghargai proses hukum yang telah ditempuh.
"Hasilnya dibicarakan dengan Tim Advokasi. Mereka mengerti benar dan tahu
betul bagaimana menanggapinya," katanya.
Kapuspen juga menilai, ada muatan politik dari situasi yang berkembang
setelah hasil KPP HAM itu diserahkan pada Kejaksaan Agung. "Situasinya
tidak sederhana. Secara praktis, ada dimensi politiknya. Sebagai warga
negara dan anggota TNI, saya rasakan itu. Tinggal bagaimana caranya agar
tidak menjadi masalah. Semoga dimensi politik itu adalah bagian dari
solusi," katanya. (drm/rie/lok/arn)
- Kirim bunga untuk handaitaulan & relasi di jakarta www.indokado.com
-- Situs sulap pertama di Indonesia http://www.impact.or.id/dmc-sulap/
Untuk bergabung atau keluar dari Milis, silakan LAKUKAN SENDIRI
Bergabung: [EMAIL PROTECTED]
Keluar: [EMAIL PROTECTED]
Sambut MASA DEPAN BARU Indonesia!
