RNSI, Selasa, 18 Juli 2000: * INTERVENSI ASING DI MALUKU DIBUTUHKAN KARENA PEMERINTAH TERLALU SIBUK DENGAN DIRI SENDIRI Menteri Luar Negeri Alwi Shihab kembali menegaskan bahwa Indonesia menolak intervensi asing di Maluku. Sementara Presiden Abdurrahman Wahid membuka peluang intervensi asing hanya sebatas bantuan logistik. Tapi, bagaimana keadaan di lapangan sendiri ? Gubernur Maluku Utara, Abdul Mufi Effendi, kepada televisi swasta SCTV mengatakan, pihaknya tahu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Abdul Mufi Effendi: Saya kira harus hati-hati dalam rangka memilih dan memilah mana yang baik mana yang tidak. Tapi memang kami sudah menghidupkan SATKORLAP dan itu lsm yang memabntu di sana setiap Sabtu kami rapat di bawah koordinator PMI di kantor menentukan mana sasaran yang akan dicapai, apa yang diberikan. Demikian Gubernur Maluku, Abdul Mufi Effendi. Menurut sosiolog Universitas Indonesia asal Maluku, Thamrin Thomagola, kenyataan di lapangan justru mendesak segera campur tangan dunia internasional. Thamrin Tomagola [TT]: Saya kira sudah, karena sekarang ini itu tragedi Maluku itu tidak lagi sekedar tragedi nasional, itu sebenarnya sudah harus dilihat sebagai tragedi kemanusiaan. Nah kalau sebagai tragedi kemanusiaan, kalau memang kita sebagai bangsa itu tidak mampu untuk menyelesaikan dan perkembangan di lapangan itu menunjukkan tanda-tanda itu, ketidakmampuan dari aparat keamanan untuk menyelesaiakan itu, dan lebih jelek lagi karena banyak unsur dari aparat keamanan itu yang turut memperkeruh suasana di lapangan itu kan, dan kemudian ada laskar jihad yang samasekali tidak bisa diapa-apakan oleh aparat keamanan. Nah, itu berarti kemampuan nasional itu kan sudah sampai maksimal tidak mampu. Nah, pada saat itu kita harus menoleh ke dunia internasional untuk minta bantuan. Dalam hal ini biasanya pertama-tama yang kita minta bantuan itu kan negara-negara tetangga kita. Jadi dari segi itu kita barangkali pertama-tama harus menoleh ke negara-negara ASEAN. Apakah mereka bisa menolong kita dalam mengatasi masalah Maluku itu. Terutama pertama yang sangat utama sekarang itu adalah penanganan pengungsi dan pemberian pelayanan yang langsung kepada pengungsi termasuk evakuasinya dari Ambon itu. Nah sesudah itu saya pikir barangkali suatu UN troops [pasukan PBB,Red.] dari kalangan ASEAN itu barangkali sudah bisa dipikirkan untuk didatangkan karena perkembangan di lapangan kelihatan aparat keamanan sudah tidak mampu lagi. Radio Nederland [RN]: Kemarin saya kira Gubernur Maluku Utara Pak Mufi Effendi diwawancara oleh SCTV dan dia sangat optimis dengan melihat perkembangan di Maluku Utara. Dia melihat perkembangannya baik dna satu hal yang sangat mengejutkan aparat keamanan di sana sangat netral. TT: Ini ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan yang pertama itu memang bahwa gubernur dengan aparatnya itu berusaha maksimal dan gubernur menggunakan wewenangnya secara maksimal yang tercantum dalam keadaan Darurat Sipil itu. Dan kemudian memang berhasil. Dan kemungkinan kedua adalah sebenarnya ini, Maluku Utara ini kan dipimpin oleh seorang gubernur yang berlatarbelakang militer, sedangkan Maluku Tengah ini dipimpin oleh seorang gubernur yang berlatarbelakang sipil. Nah bisa saja ini adalah satu manuver militer untuk memperlihatkan bahwa kalau satu daerah dipimpin oleh militer itu lebih berhasil dalam meredakan keadaan sedangkan daerah yang dipimpin oleh sipil itu tidak gitu. Itu kan sebenarnya menunjukkan keunggulan militer terhadap sipil. Bisa juga begitu. Nah karena memang yang sudah mulai reda itu adalah Maluku Utara, sedangkan Ambon itu, di Maluku Tengah itu tetap saja itu, makin jelas itu perkembangannya. Demikian Thamrin Thomagola, sosiolog asal Maluku. Mengapa pemerintah tidak tegas meminta intervensi dunia internasional? Menurut pengamat politik, Arbi Sanit, pemerintah saat ini sedang sibuk dengan dirinya sendiri. Arbi Sanit [AS]: Ada pertimbangan agak sulit di Indonesia, terutama dari pemerintah. Bisa jadi memang kalau dilihat secara fungsional akan membantu ya campur tangan internasional itu. Tapi bagi pemerintah pertimbangan kemerdekaan, nasionalisme dan lain sebagainya itu juga nggak bisa dilepaskan itu. Menurut saya memang ini katakanlah pertimbangan ini agak berat ya bagi pemerintah, tapi sekarang tampaknya pemerintah melihat bahwa ada kemungkinan penyelesaian itu melalui darurat sipil gitu ya dan bisa meningkat ke darurat militer. Sebab kalau internasional masuk kan militer juga masuk. Bisa jadi untuk mengganti alternatif internasional itu ditingkatkan menjadi darurat militer. RN: Ternyata Darurat Sipil itu kan tidak efektif. Korban semakin berjatuhan dan apa salahnya kalau kita minta dunia internasional turun tangan? AS: Ya dunia internasionalnya kan juga sulit karena sama aja itu masuknya internasional nanti soal agama juga akan tumbuh. Dari internasionalnya bagaimana pertimbangan agamanya, apakah memang bisa ada tentara dari dunia Islam dan tentara dari dunia non-Islam? Itu kan juga jadi persoalan. Sama juga tentara yang dimasukkan sekarang ke sana juga persoalannya itu. Lama-lama di sana itu mengikut agama masing-masing dia. RN: Bukankah pertimbangannya kalau pasukan internasional turun itu lebih netral sifatnya itu Pak Arbi? AS: Apakah ada jaminan begitu? Jadi kan soal agama ini. Tidak ada jaminan begitu. Internasional nanti soal agama juga akan terjadi. Lihat saja di Timor Timur kan soal agama juga kelihatan toh? RN: Soalnya korban semakin berjatuhan, apakah kita masih bertumpuk kepada cara-cara kita yang ternyata tidak mempan. Apakah kita harus tunggu sampai semua warga di sana habis baru kita mencari jalan keluar yang lebih efektif? AS: Ya memang begitu. Tapi sekarang ini di Indonesia sedang terjadi perkembangan demokrasi dan perkembangan efektifitas pemerintah. Nah itu satu sama lain tidak ada sinkronisasi ya, masih dianggap berlawanan. Kalau pemerintah menjadi efektif dengan melalui represif itu dianggap bertentangan dengan demokrasi. Pertimbangan ini belum bisa diambil secara mudah oleh orang-orang baik masyarakat maupun pemerintah di Indonesia. Itu menyebabkan saya kira terbengkal persoalan-persoalan seperti Ambon, seperti Aceh itu. Itu boleh dikatakan sekarang sebenarnya baik pemerintah dan masyarakat belum atau tidak siap mengambil suatu sikap yang tegas terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut SARA, menyangkut suku, agama dan ras itu. RN: Ya itu masalah yang sekarang ini kan berkaitan dengan hal itu. Nah, sampai kapan kita mentolerir ketidaksanggupan pemerintah itu? AS: Ya, saya sendiri ya kalau dilihat dari segi kebutuhan ya bisa cepat diambil langkah yang lebih tegas. Tapi yang menjadi persoalan ini kan pemerintah ini sedang sibuk dengan diri sendiri. Orang-orang yang berkuasa dalam negara ini sedang asyik di satu pihak ingin memperbesar kekuasaan, di lain pihak ingin mempertahankan kekuasaan. Itu umpamanya antara DPR dan eksekutif yang sedang terjadi sekarang itu. Jadi mereka luput terhadap itu. Korban-korban nyawa itu menjadi luput. Atau tidak bisa mengkonsentrasikan perhatian kepada masalah masalah seperti itu. Demikian pengamat politik Arbi Sanit. Sebelumnya anda sudah mendengar penjelasan Gubernur Maluku Utara Abdul Mufi Efendi dan pendapat pakar sosilogi asal Ambon Thamrin Thomagola. ->Kirim bunga ke-14 kota di Indonesia, http://www.indokado.com Untuk bergabung atau keluar dari Milis, silakan LAKUKAN SENDIRI Bergabung: [EMAIL PROTECTED] Keluar: [EMAIL PROTECTED] Sambut MASA DEPAN BARU Indonesia!
