-----Original Message----- From: mBin <[EMAIL PROTECTED]> To: [EMAIL PROTECTED] <[EMAIL PROTECTED]>; [EMAIL PROTECTED] <[EMAIL PROTECTED]>; [EMAIL PROTECTED] <[EMAIL PROTECTED]>; [EMAIL PROTECTED] <[EMAIL PROTECTED]> Date: 19 Februari 2001 13:29 Subject: [indonesia_damai] siapa membubarkan dpr ? > >kalau dpr bisa minta pertanggung-jawaban presiden >dpr bisa minta ini-itu kepada presiden >dpr bisa ngancam ini-itu kepada presiden, > >siapa yang mengawasi dpr ? >yang minta dan ngancam ini-itu kepada dpr ? MYP: Menurut saya masa bodoh sama DPR mau kasih seribu memorandum kek, biarin aja. Yang penting negara ini tetap jalan dan rakyaktnya tetap bisa makan dan kerja. Biarin aja elit kita cari lagi yang lebih merakyat. Mungkin yang muda-muda lebih bisa diharapkan dari pada yang tua-tua yang udah terpolusi kepentingan kekuasaan semata. Nah, negara lagi kelaparan begini ngomong memorandum yang ada DPRnya sekalian yang di memorandum baru rasa. Ha.. Ha.. Memang harus mulai kita bicara Sistem negara kembali apa sebenarnya akar dari kemelut ini? Jika saya mau diberikan solusi terlepas dari keinginan semua pihak; harus ada badan yang khusus bicara tentang sistem demokratis di Indonesia. System yang ancur-ancuran selama 32 thn harus dipaksa bekerja hanya tidak lebih 6 bulan, dari mulai mundurnya Habibie ke pemilu. Seharusnya kekuasaan Habibie (CQ ORBA) menandai berhentinya sebuah sistem usang dan harus di pegang untuk sementara oleh sebuah lembaga (hal yang harus disalahkan ketika kefakuman di pegang oleh MPR massa ORBA sebelum pemilu). Standar-standar dan sistem serta perundangan seharusnya dibicarakan secara bersama-sama oleh seluruh komponen Reformis; bukan langsung melompat ke Pemilu. Kekeliruan ini yang tidak pernah orang perhatikan. Sedikit saya contohkan; dalam bicara Negara; bukan seperti bicara kucing dalam karung; bukan bicara pembagian kue dll. Tetapi bicara kemerdekaan dan kehidupan untuk 100 atau mungkin 1000 tahun kedepan; jadi tidak sembarangan. Faunding fauder (reformasi) yang termaktub dalam pertemuan Ciganjur sendiri tidak dapat berbuat banyak, karena tidak pernah bicara pada tataran konsep negara yang diharapkan sesuai dengan keinginan pendiri negeri ini seperti yang pernah ditinggalkan oleh Amir Syarifudin, Natsir, Hatta dan sukarno (jelas kerangka yang diusung). Dan hal inilah yang tidak dilakukan saat MRP orba berkuasa ke MPR Reformasi. Pada saat Transisioning sebenarnya yang harus dilakukan adalah bukan memilih kabinet; tetapi menjalankan pemerintahan transisioning yang harus dijalankan oleh DPR sampai keadaan negara stabil; membuat krangka hukum; tata negara dan sebagainya bicara pengentasan kemiskinan dll, DPR-lah yang seharusnya menjalankan roda pemerintahan. Tetapi intelektual termasuk Gusdur dan lain-lain; malah membela kebangkrutan dari ORBA seperti bukan masalah besar yang dapat diselesaikan satu atau dua hari; Setelah berkuasa ia baru bicara seperti demikan, ini tidak ada gunanya, kata orang tua kita, nasi sudah jadi bubur. Seharusnya sehabis pemilu MPR membentuk badan seperti BPUPKI yang menugaskan DPR dari hasil rekonsiliasi tersebut untuk mengkonsep/menjalankan pemerintahan. Ketika MPR bekerja apa rakyat pernah tahu apa saja program DPR dalam memetakan program pembenahan negara negara ini, yang nantinya akan di amanatkan ke president? Saya contohkan sedikit yang gampang untuk rakyat indonesia pelajari; tentang pendirian sebuah negara di Timor-timur; saya tanya apa setelah jejak pendapat langsung dibuat pemerintahnya? Pemerintahan timor-timur adalah pemerintahan kualisi; mereka harus mengkonsep dulu negara sesuai dengan keinginan mereka. Dan samapai saat ini pemerintahan dan lembaga negara belum terbentuk yang ada baru tokoh (konseptor) yang disebut CNRT. Pemerintahan transisi dipegang oleh mereka yang menjadi representasi Demokrasi. Sampai perangkat dan sistemnya terlaksana, yang juga diawasi oleh pihak Internasional. Kita tidak perlu mengundang Internasional (ketakutan TNI), karena rakyatnya sendiri sudah bisa mengadili (melihat/bersikap) dalam segala masalah sosial bangsa ini. (baca:kemarahan rakyat salemba terhadap pembakaran kendaraan milik tentara pada kasus Suharto dan kudatuli baca: juga kemarahan rakyat yang membakar gedung DPRD dan GOLKAR). Jika rakyat yang marah memang lebih seram dari pada pihak internasional yang tidak diinginkan oleh TNI itu. Walaupun pendiri negara telah membuat kerangka sebuah negara tetapi belum final (baru gambaran besar Pancasila dan UUD) yang seharusnya tiap jaman diselesaikan baik masa sukarno dan suharto; yang ternyata dalam massa Suharto kita terjebak pada sistem otoriter; hanya pada pembenahan ekonomi dan represi semata. Sisi Demokratisnya dan pemberdayaan masyarakat tidak pernah diperhatikan. Yang akibatnya menghidupkan bibit-bibit anarxisme (dendam terpendam). Saya pikir Susduk DPR/MPR sendiri harus mengalami perubahan-perubahan yang harus melibatkan seluruh elemen masyarakat baik yang menang maupun yang kalah agar seluruhnya terwakili entah lewat untusan daerah maupun utusan golongan (bisa diwakili dari elemen-elemen partai gurem dan para intelektual) Sehingga bukan hanya ngomong tetapi juga berbuat. Pemberdayaan DPR ini harusnya dilakukan serempak dan diawasi rakyat terus menerus dari tingkat DPRD II kalau mungkin tingkat kelurahan sampai DPRD I hingga DPR tingkat pusat mereka harus diuji menjalankan negara ini sampai kondisi stabil, sehingga kepentingan-kepentingan akan terabaikan di dalam DPR dan mulai bicara perut rakyat dan otak rakyat. Inilah cara-cara yang secara demokratis (yang bayak orang katakan secara Revolusi - Demokratis). Setelah stabil baru bicara pemilihan wakil-wakil pemerintahan atau kampanye distrik setelah kampanye wakil DPR. Untuk menentukan pemimpin-pemimpin di wilayahnya. Jika saja jalan ini dulu yang dilakukan MRPnya Amien Rais mungkin kondisi negara ini tidak terjebak dalam perang saudara dan menguntungkan kekuatan-kekuatan lama tersebut. Ratusan kepres dan kepmen kalau yang menjalankan masih dengan sistem dan budaya orba (KKN) tetap saja negara ini dibawah ambang kehancuran siapapun pemimpinnya. (pernah tidak ada yang menulis bahwa kepemimpinan MPR itu kolektif). Lalu langkah selanjutnya audit seluruh kekayaan alam negara ini; untuk menghindari usaha KKN. Menasionalisasi aset-aset negara serta badan-bandan ekonomi yang tidak berjalan; kalau perlu sita seluruh kekayaan para koruptor, jelas yang menyita adalah negara (DPR) bukan Golongan (pemerintah). Dan menyebarkannya kepada masyarakat. Kedua mendata jumlah penduduk untuk pemerataan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Dan program ini tidak pernah dirasakan baik pemerintahan Habibie, Gusdur maupun siapapun seakan dunia berhenti, dan penganguran seperti bergerak mengikuti itungan tahun bukan jam lagi. Mutu pendidikan (kaum terdidik tidak bertambah); kalaupun bertambah tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk kondisi sekarang nasi sudah menjadi bubur; kita akan mengulang lagi hal yang telah lewat; satu-satunya hanya dengan memberdayakan rakyat menghidupinya dalam wadah-wadah (komunitas sosial) membangun figur sosial dalam komunitas yang memungkinkan terbangunnya konsep negara dalam negara. Hal yang tidak bisa di tutupi dalam sebuah sistem negara yang buruk dan mau ambruk. Dalam kondisi sekarang saya tidak bisa berbuat banyak selain mengandalkan rakyat dan mengarahkan pada cita-cta yang benar (bukan anarxisme) tetapi Revolusi kalau bisa revolusi damai (Flower Revolution). Sekarang mungkin saya (kita) hanya bisa bermimpi DPR yang mengabdi pada rakyat. Catatan mayoritas rakyat Indonesia 55% adalah Petani ada tidak wakil Tani di DPR kita, yang bicara kepentingan Tani? 30% adalah Buruh Industri dan jasa ada tidak wakil kita di DPR dari mereka dan bicara kepentingan mereka? tidak sampai 15% Intelktual dan kelas menengah perkotaan kita ada kah mereka di DPR yang memihak rakyat? 5 Persen Konglomerat/pengusaha adakah mereka terwakilkan didalamnya? Berapa tenaga kerja yang akan terserap bila konsep Otonomi daerah yang menjalankan adalah DPR (yang sudah merupakan representasi rakyat) dari mulai tingkat kelurahan hingga ke kota. Berapa cepatnya sebuah lompatan yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan yang sudah "melek" politik dan terwakili tersebut. Betapa cepatnya program tinggal landas yang tidak pernah take off tersebut alias masih dilandasan dalam programnya ORBA (Suharto). Sebuah masyarakat pertanian Industri yang dapat mempercepat pembentukan kota-kota baru didaerah-daerah dan penyedotan lapangan kerja baru bagi pengaguran dan buruh di desa dan kota. Yang tidak lagi kita memerlukan budaya transmigrasi penigalan Pemerintahan Belanda dulu; perubahan desa menjadi kota menjadi terlaksana dengan cepat secara alamiah; tidak perlu lagi membicarakan konsep pembagian keuntungan pusat dan daerah karena secara otomatis (hukum Ekonomi) kondisi ini akan teratur dengan sendirinya lewat bantuan tangan-tangan wakil-wakil rakyat yang ada di DPR daerah hingga kepusat. Sayang mimpi tinggal mimpi kesalahan harusnya kita salahkan ke MPR bukan malah mamanas-manasi situasi. Jika aku melihat sekarang MPR sudah layaknya raja-raja dari cerita-cerita pewayangan dan feodalistik ala jawa duduk baik-baik ketika ada masalah (membuat masalah) baru teriak-teriak, watak intelektual macam Amien perlu dipertanyakan, malu seharusnya ia membawa-bawa almamater UGM, jika UII dan kampus muhamadiyah ok-lah, tetapi jika dia mengaku UGM malu saya?, menjual intelktual/idialismenya hanya untuk melindunggi Habibie semata dan Mahasiswa yang dikuliahinya ketika melakukan relly (yang banyak ditolak) kekampus-kampus mau saja mendengarkan obrolan menyakitkan tersebut, jika masih ada orang bergerak atas nama Amien Rais saya bertanya hati dan jiwa mahasiswa tersebut, jika saja jubir BEM bicara benar akan membersihkan musuh reformasi (bukan hanya Gusdur) dan bukan keinginan money politik dan jabatan seperti pendahulu mereka para elit kampus kuning, kasihan benar mahasiswa kita didaerah. Dia yang meperjuangkan reformasi dia yang "dikencingi" oleh mahasiswa kampus kuning di jakarta (pada buta apa ya). Ha.. Ha,, Sedikit kritik saya; Banyak orang teriak-teriak tentang Federalisme dan Otonomi. Tetapi mereka sendiri tidak pernah bicara tentang pers kita sendiri yang masih terjebak dalam konsep sentralistik pemberitaan. Seakan-akan berita didaerah baru bergema jika ada kerusuhan dan pembakaran. Apa pendidikan yang diasung oleh media Nasional dan media daerah. Apa ada berita-berita Daerah dalam kolom sebuah majalah Nasional ambilah sempel TEMPO dan KOMPAS (yang mayoritas yang mengusung banyak memberikan berita tentang Federalisme) tetapi ketika ditawarkan dalam praktek; kolom daerah dalam media tersebut tidak lepas dari satu atau dua lembar majalah yang berjumlah 100 hal atau koran yangberjumlah 12 hal tersebut; bagaimana daerah bisa berkembang jika Koran nasional masih berbuat seperti itu yang katanya mengusung perubahan? Siapa yang harus disalahkan terhadap "kemiskinana pemikiran daerah"? Saya tidak akan terjebak saya tidak akan salahkan ORBA atau Suharto yang juga sering dilontarkan media Massa tetapi saya akan katakan kesalahan pada sistem dan kaum intelektual sendiri. Sebuah kritik bagi menteri Otonomi daerah semoga kemunduran beliau didasari oleh analisa saya diatas. Dan kritik buat Pers yang juga tidak berbuat banyak untuk perubahan dinegara ini. Kemerdekaan Pers yang didapatkan seakan tidak ada fokusnya lagi selain menghamba pada kepentingan "pemberitaan dan modal" dan menyingkirkan pemikiran tentang konsep idialisme pers yang diusung oleh pemuda-pemuda kita dulu dalam mendirikan Kantor Berita ANTARA. Apa peran pers dalam otonomi daerah selain memanas-manasi situasi yang rusuh (kebaikkan dari keburukan orde baru yang tidak pernah memberitaklan konflik di daerah yang kebablasan). Sebuah sidiran tajam kepada AJI sebagai salah satu organisasi pers yang hidup setelah orba, saya tidak pernah melihat peryataan organisasi terhadap negara. Apa AJI hanya bicara perjuangan para anggotanya saja, itupun banyak kesejahtraan anggotanya yang tidak diperjuangkan AJI apalagi memperjuangkan Idialisme Pers dan demokrasi. Apa kontribusi AJI dalam kemelut politk saat ini? (binggung khan, sama, ha.. ha..). MYP ...........Menuju Indonesia yang Demokratis dan Berkeadilan............ Untuk bergabung atau keluar dari Milis, silakan anda lakukan sendiri Bergabung: [EMAIL PROTECTED] Keluar: [EMAIL PROTECTED] ->Cake, parcel lebaran & bunga2 natal? Di sini, http://www.indokado.com<--
