inisih move politik berita macam ini adalah berita rekayasa antara wartawan sama anggota MPR yang terhormat. Berita seperti ini adalah berita politik; bagaimana bisa klop antara sipenaya dan wartawan; kalau di pikir dimana ketemunya? Dan wartawan terjebak dalam move tersebut yang memang makanan politisi di DPR/MPR dan dibayar memang untuk ngomong politik. Ha... Ha... MYP ----- Original Message ----- From: Deddy El Rashid <[EMAIL PROTECTED]> To: <[EMAIL PROTECTED]> Sent: 10 Juni 2001 9:12 Subject: RE: [Kuli Tinta] Fw.: MPR Lupa Rantap Penerimaan Pertanggungjawaban Presiden? > Model beginilah mutu wakil rakyat. > Masa iya urusan 220 Jt bisa lupa. > > Salam > > -----Original Message----- > From: Daniel H.T [mailto:[EMAIL PROTECTED]] > Sent: Saturday, June 09, 2001 5:19 PM > To: [EMAIL PROTECTED]; [EMAIL PROTECTED]; > [EMAIL PROTECTED]; [EMAIL PROTECTED] > Subject: [Kuli Tinta] Fw.: MPR Lupa Rantap Penerimaan Pertanggungjawaban > Presiden? > > > >Sabtu, 9 Juni 2001 > > Sutjipto soal Rantap Penerimaan Pertanggungjawaban > MPR Mungkin Lupa > > Jakarta, Kompas > Ketua MPR Amien Rais, Jumat (8/6), tidak menjawab pertanyaan pers mengenai > Badan Pekerja (BP) MPR yang tidak menyiapkan materi Rancangan Ketetapan > (Rantap) tentang Penerimaan Pertanggungjawaban Presiden dalam Sidang > Istimewa (SI) MPR 1 Agustus 2001. Amien menyilakan Wakil Ketua MPR Sutjipto > untuk menjawabnya. Sutjipto menjelaskan, BP MPR dalam rapat plenonya, Kamis > lalu, kemungkinan lupa menyiapkan Rantap tersebut."Kalau ada kekurangan, > akan diangkat dalam sidang pleno BP MPR berikutnya sehingga akhirnya > kekurangan itu akan terlengkapi. Kalau pertanggungjawaban Presiden diterima, > berarti tidak ada pergantian Presiden dan harus ada Rantap tentang > Penerimaan Pertanggungjawaban Presiden. Kalau pertanggungjawaban Presiden > tidak diterima, otomatis akan ada pergantian Presiden," kata Sutjipto. > > Dalam rapat pleno hari Kamis lalu, BP MPR hanya mempersiapkan empat Rantap > dan satu Rancangan Keputusan (Rantus) MPR sebagai agenda SI MPR. Empat > Rantap ialah Rantap tentang Pertanggungjawaban Presiden, Rantap > Pemberhentian Presiden (dipersiapkan Panitia Ad Hoc/PAH I), Rantap tentang > Penetapan Wakil Presiden sebagai Presiden, Rantap Pengangkatan Wakil > Presiden (dipersiapkan PAH II), dan Rantus tentang Jadwal SI MPR > (dipersiapkan PAH Khusus). Namun, BP MPR tidak menyiapkan Rantap tentang > Penerimaan Pertanggungjawaban Presiden. > > Tidak disiapkannya Rantap tentang Penerimaan Pertanggungjawaban Presiden > telah menimbulkan dugaan MPR telah bertindak apriori bahwa > pertanggungjawaban Presiden dalam SI MPR "sudah pasti" akan ditolak. > Padahal, Pasal 98 Ayat 2 Ketetapan (Tap) MPR Nomor II/MPR/2000 tentang > Peraturan Tata Tertib MPR mengharuskan adanya Tap MPR untuk menetapkan > diterima atau ditolaknya pertanggungjawaban Presiden. Namun, dugaan MPR > melancarkan perang urat saraf ditolak tegas Wakil Ketua PAH I Slamet Effendy > Yusuf. "Sama sekali enggak ada unsur kesengajaan, apalagi melancarkan perang > urat saraf," katanya. > > Dengan merujuk pada Pasal 98 Ayat 2 Tap No II/MPR/2000, Slamet mengatakan, > konsekuensi dari pertanggungjawaban Presiden itu hanya ada dua, yakni > diterima atau ditolak MPR. Di tempat terpisah Ketua PAH I BP MPR Jacob > Tobing menyatakan, pihaknya setuju membuat Rantap tentang Penerimaan > Pertanggungjawaban Presiden jika Rantap itu memang diperlukan. Dia > mengingatkan, secara teknis Rantap itu mudah membuatnya dan hanya memerlukan > sedikit waktu. > > Fraksi mengingatkan > > Dalam pemandangan fraksi di rapat pleno BP MPR, Kamis lalu, sejumlah fraksi, > seperti Partai Golkar, Partai Bulan Bintang, dan TNI/Polri, sebenarnya telah > mengingatkan tentang keharusan adanya Rantap tentang Penerimaan > pertanggungjawaban Presiden. Fraksi Partai Golkar dalam pemandangan umumnya > mengusulkan tiga Rantap. Salah satunya adalah Rantap tentang > Pertanggungjawaban Presiden KH Abdurrahman Wahid. > > "Oleh karena pertanggungjawaban Presiden dapat diterima atau ditolak > Majelis, maka Badan Pekerja Majelis perlu menyiapkan dua Rancangan > Ketetapan, yaitu satu Rancangan Ketetapan jika pertanggungjawaban Presiden > diterima, dan satu Rancangan Ketetapan jika pertanggungjawaban Presiden > ditolak sekaligus berisi ketetapan untuk memberhentikannya," kata Agun > Gunandjar Sudarsa saat membacakan pemandangan umum Fraksi Partai Golkar. > > Fraksi Partai Bulan Bintang mengusulkan enam Rantap dan satu Rantus MPR. Dua > dari enam Rantap yang diusulkan itu ialah Rantap tentang Penolakan > Pertanggungjawaban Presiden dan Rantap tentang Penerimaan Pertanggungjawaban > Presiden. Akan halnya Fraksi TNI/Polri, mereka mengusulkan Rantap MPR > tentang Pertanggungjawaban Presiden yang materinya bisa diterima atau > ditolak. > > SI dipercepat > > Jumat malam, rapat Panitia Ad Hoc Khusus yang diberi tugas menyusun jadwal > persidangan telah membuat dua kemungkinan rancangan acara persidangan. > Pertama, jadwal normal, yakni pelaksanaan SI MPR selama tujuh hari dari 1 > Agustus sampai 7 Agustus 2001. > > Kedua, jadwal persidangan yang dipercepat sebelum 1 Agustus 2001 bila > terjadi situasi "tak normal" dengan lama persidangan lebih pendek dari tujuh > hari. > > "Dua rancangan ini akan digodok lagi Senin pekan depan," kata Baharuddin > Aritonang, anggota PAH Khusus. > > Secara terpisah, anggota Fraksi Persatuan Pembangunan (F-PP) Suryadharma Ali > mengatakan, percepatan sidang istimewa (SI) diperlukan mengingat > ketidakpastian dan ketidakstabilan pemerintah yang lebih lama akan berdampak > pada seluruh sektor kehidupan bangsa. Namun, untuk mempercepat SI, MPR > terbentur pada konstitusi sehingga forum lintas partai membentuk tim untuk > mencari celah bagi percepatan SI. > > Kendala konstitusi dimaksud tercantum pada Ketetapan MPR Nomor II Tahun 2000 > Pasal 33 Ayat 3 yang berbunyi: Dalam hal menghadapi Sidang Istimewa Majelis, > Badan Pekerja Majelis menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya dua bulan > sebelum Sidang Istimewa Majelis diselenggarakan, kecuali untuk mengisi > lowongan Presiden dan Wakil Presiden yang berhalangan tetap. > > "Kami melihat, dampak dari percepatan SI akan segera terasa bagi upaya > pemulihan ekonomi kita yang sekarang sama sekali tidak menunjukkan > tanda-tanda membaik," ujar Suryadharma usai mengikuti forum lintas partai di > Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis malam. > > Suryadharma menambahkan, tim akan mengkaji tidak hanya dari sisi hukum tata > negara, tetapi juga aspek lain yang relevan bagi upaya penyelamatan > kehidupan bangsa. > > > Lampiran surat > > Kemarin, pimpinan fraksi MPR juga mengadakan pertemuan informal di Lantai V > Gedung MPR/DPR. Karena informal, kata Amien Rais saat jumpa pers, maka tidak > ada notulen. Pertemuan, menurut dia, dimaksudkan untuk menyikapi > perkembangan kehidupan politik nasional seperti dualisme kepemimpinan Polri > dan kemungkinan penyelenggaraan SI MPR yang dipercepat jika terjadi situasi > yang dikatakannya tidak normal. > > Amien juga mengungkapkan bahwa MPR telah mengirimkan dua pucuk surat kepada > Presiden Abdurrahman Wahid. Surat pertama yang dikirimkan 7 Juni 2001 > tentang undangan kepada Presiden untuk hadir dalam SI MPR untuk memberikan > pertanggungjawaban. "SI MPR hanya mempunyai agenda tunggal, yakni > pertanggungjawaban Presiden, sehingga Presiden Abdurrahman Wahid tidak bisa > mengelak dari kewajiban," katanya. > > Surat kedua MPR dikirimkan, Jumat kemarin, yakni berisi lampiran seluruh > pemandangan fraksi-fraksi DPR dalam Rapat Paripurna DPR tentang memorandum > pertama, memorandum kedua, sampai permintaan DPR kepada MPR untuk > menyelenggarakan SI MPR. (pep/mba) > > ============ > Salam Sejahtera > > DANIEL HT > > > ...........Menuju Indonesia yang Demokratis dan Berkeadilan............ > Untuk bergabung atau keluar dari Milis, silakan anda lakukan sendiri > Bergabung: [EMAIL PROTECTED] > Keluar: [EMAIL PROTECTED] > > ->Cake, parcel lebaran & bunga2 natal? Di sini, http://www.indokado.com<-- > > > > ...........Menuju Indonesia yang Demokratis dan Berkeadilan............ > Untuk bergabung atau keluar dari Milis, silakan anda lakukan sendiri > Bergabung: [EMAIL PROTECTED] > Keluar: [EMAIL PROTECTED] > > ->Cake, parcel lebaran & bunga2 natal? Di sini, http://www.indokado.com<-- > ...........Menuju Indonesia yang Demokratis dan Berkeadilan............ Untuk bergabung atau keluar dari Milis, silakan anda lakukan sendiri Bergabung: [EMAIL PROTECTED] Keluar: [EMAIL PROTECTED] ->Cake, parcel lebaran & bunga2 natal? Di sini, http://www.indokado.com<--
