Apa kabarnya Mas Harry?

Terima kasih Mas Harry atas bantuannya. Ini sekaligus saya forward dalam millis 
lingkungan. Ma'af saya sebenarnya bukan tidak ingin menanyakan langsung ke Mba Dini 
(Bappenas), tapi ingin mengetahui sejauhmana teman-teman di millis lingkungan 
mengetahui dan menyikapi IBSAP ini.

Namun saya pribadi, setelah mencari beberapa sumber informasi, bahwa proyek ini 
sebenarnya tidak akan berbeda jauh dengan nasib IBSAP 1993, walaupun menurut Mba Dini 
pengelolaannya telah ditangani secara multisektoral approach  terutama dari komposisi 
dalam SC dan TC. Catatan saya adalah:
1. Proyek ini merupakan atas inisiasi WB terutama Whitten dan Cathy Mackinnon, dan 
BUKAN inisiatif dari komposisi SC dan TC yang multisektoral tersebut, sebagai 
perwujudan inisiatif bangsa Indonesia yang bertanggungjawab terhadap sumber daya 
hayatinya sendiri. Begitu juga dengan "kegagalan" IBSAP 1993, terkesan bahwa 
pemerintah tidak mempunyai kesungguhan dalam implementasinya. Apakah ada jaminan bahwa 
multisectoral approach dalam komposisi SC dan TC, juga akan terjadi multisectoral 
approach dalam implementasinya?. Artinya selama action plan for biodiversity masih 
merupakan "pesanan" pihak luar, kita sebenarnya tidak mempunyai kesungguhan apa-apa. 
Coba dilihat lagi IBSAP 93 bahwa pemerintah hanya menanggung 20% dari seluruh total 
anggaran, itupun sudah teralokasi pada departemen-departemen teknis dalam anggaran 
rutin. 80% lagi berasal dari donor. Jadi sebenarnya pemerintah tidak mempunyai kemauan 
sungguh-sungguh untuk biodiversity conservation.
 
2.   Kelembagaan Bappenas dalam era otonomi daerah dan desentralisasi dewasa ini 
sebenarnya tidak "populer" lagi, bahkan menurut sumber di Bappenas sendiri tahun ini, 
lembaga ini akan dilikuidasi (katanya tinggal menunggu tanda-tangan Gus Dur). Terlepas 
isu atau rumor tersebut, sebenarnya Bappenas sudah tidak legitimate lagi, apalagi 
ditandai dengan IBSAP 1993 yang dinilai banyak kalangan, bahwa implementasinya tidak 
seindah perencanaannya.

3. Proyek ini tetap tidak jelas visi dan obyektifitasnya, untuk itu perlu adanya 
sosialisasi secara luas sebelum rekrutmen tersebut dilakukan, sehingga lembaga manapun 
dan siapapun  personil yang akan menangani proyek ini sudah mengerti betul gambaran 
umum, wacana dan momentum yang akan dicapai.

Sekian dulu, terima kasih sekali lagi buat bantuannya.

Yossa Istiadi
  ----- Original Message ----- 
  From: Harry Surjadi 
  To: Yossa Istiadi 
  Cc: Sudhiani Pratiwi 
  Sent: Thursday, March 01, 2001 1:49 AM
  Subject: mengenai IBSAP


  Yossa, saya diminta tolong untuk memforwarkan jawaban dari pertanyaan mengenai IBSAP 
yang sempat terlontar melalui milis lingkungan. Mbak Dini (Sudhiani Pratiwi, dari 
Bappenas) menunggu email Anda tapi tidak muncul. Berikut ini informasi mengenai IBSAP.
   
  T: Apa kaitannya dengan Action Plan 1993? untuk revisi atau evaluasi? 
  Akan berupa revisi dan evaluasi dokumen BAP 1993.

  T: Kenapa Bappenas langsung yang mengelola? 
  Bappenas dianggap sebagai lembaga pemerintah yang cross-sektoral sehingga diharapkan 
mampu/bisa mengkoordinasi dan menampung aspirasi dari berbagai 
lembaga/departemen/sektor terkait dengan kegiatan ini.

  T: Siapa steering committee-nya?
  Organisasi kegiatan ini ini terdiri dari Steering (SC), Technical Committee (TC)  
dan Project Implementation Unit (PIU). SC dan TC terdiri dari perwakilan pemerintah, 
LSM, dan Insitusi Pendidikan. Berikut list nama lembaga pemerintah dan ornop dimaksud.

  Tim Pengarah  :
  Ketua : Deputi Bidang Regional dan Sumberdaya Alam, Bappenas
  Wakil Ketua : Staf Ahli Menteri Bidang Lingkungan Hidup Global, Menteri Negara 
Lingkungan Hidup
  Anggota : 
  1. Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam, Dephut
  2. Direktur Jenderal Penyerasian Riset dan Eksplorasi Laut, Departemen Kelautan dan 
Perikanan
  3. Deputi Menteri Bidang Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Menteri Negara 
Lingkungan Hidup
  4. Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Bapedal
  5. Deputi Ilmu Pengetahuan Alam, LIPI
  6. Direktur Eksekutif Yayasan KEHATI
  7. Direktur Eksekutif WWF Indonesia 
  8. Direktur Eksekutif Nasional WALHI
  9. Country Coordinator International Marinelife Alliance  Indonesia Program

  Tim Teknis :
  Ketua : Direktur Sumberdaya Alam dan Kelautan, Bappenas
  Wakil Ketua : Asisten Deputi Urusan Pengelolaan Ekosistem Daratan, Menteri Negara 
Lingkungan Hidup
  Anggota : 
  1. Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati, Departemen Kehutanan
  2. Direktur Konservasi Kawasan, Departemen Kehutanan
  3. Direktur Riset dan Eksplorasi Sumberdaya Hayati, Departemen Kelautan dan Perikanan
  4. Kepala Direktorat Pengendalian Kerusakan Keanekaragaman Hayati, Bapedal
  5. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Biologi, LIPI
  6. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Oseanologi, LIPI
  7. Direktur Program Yayasan KEHATI
  8. Direktur Wetland International - Indonesia Program
  9. Country Director Conservation International  Indonesia Program
  10. Direktur Birdlife International  Indonesia Program
  11. Direktur Flora Fauna International  Indonesia Program
  12. Ketua Jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan, IPB
  13. Kepala Direktorat Teknologi Bio Industri, BPPT
  14. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Perkebunan, Departemen 
Pertanian dan Perkebunan

  Dengan dilibatkannya beberapa LSM dan institusi pendidikan dalam keanggotaan SC
  dan TC diharapkan proses dan produk IBSAP akan "real" bottom up. 

  Demikian kang Harry, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan
  bantuannya.
   
  Dini
   
  -------
   
  Salam,
  Harry Surjadi

Kirim email ke