http://www.suarapembaruan.com/News/2006/12/05/Utama/ut04.htm
SUARA PEMBARUAN DAILY DPR: Kenaikan Gaji BI Wajar [JAKARTA] Keputusan Komisi XI DPR menyetujui kenaikan gaji pejabat dan pegawai Bank Indonesia (BI), dianggap wajar oleh anggota DPR dan beberapa kalangan, meskipun di sejumlah daerah, buruh masih menjerit karena kenaikan upah minimum mereka masih belum mampu memenuhi kebutuhan hidup. Ekonom dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) Pande Radja Silalahi mengatakan, dari sisi ekonomi kenaikan gaji di lingkungan BI itu hanya untuk menyesuaikan dengan inflasi. "Dengan asumsi inflasi 6 persen, dan kenaikan gaji Dewan Gubernur BI 4 persen, gaji mereka masih tergerus 2 persen," kata Pande di Jakarta, Selasa (5/12). Disinggung soal nilai nominal yang diterima sangat besar, dia menilai, gaji Rp 162,2 juta yang diterima Gubernur BI setiap bulan cukup wajar. Hal itu didasarkan pada kenyataan, gaji pejabat bank BUMN lebih tinggi. Namun Pande mengakui, jika nilai nominal gaji yang diterima pejabat publik di BI itu dibandingkan dengan rata-rata penghasilan masyarakat yang relatif masih rendah, tentu terlihat kesenjangan. "Tetapi bukan yang sudah di atas standar yang perlu diperbaiki, tetapi gaji yang di bawah normal yang harus dinaikkan," kata Pande. Sebab itu, dia mengimbau pemerintah segera mengeluarkan aturan tentang remunerasi bagi pejabat-pejabat publik yang memegang posisi-posisi yang strategis. Kinerja Baik Sebelumnya, Komisi XI DPR menyetujui kenaikan gaji Dewan Gubernur BI sebesar 4 persen pada tahun 2007. Persetujuan diberikan dalam rapat kerja dengan Gubernur BI, di Jakarta, Senin (4/12), yang membahas anggaran BI. Dengan kenaikan ter-sebut, gaji Gubernur BI, Burhanuddin Abdullah, pada tahun 2007 menjadi Rp 162,2 juta per bulan atau Rp 1,965 miliar per tahun, dari gaji tahun ini Rp 156 juta per bulan. Sementara gaji Deputi Gubernur Senior BI, Miranda Goeltom naik menjadi Rp 136,2 juta per bulan atau Rp 1,63 miliar per tahun, dari sebelumnya Rp 131 juta per bulan. Sedangkan gaji untuk enam Deputi Gubernur BI masing-masing naik menjadi Rp 122,7 juta per bulan atau Rp 1,47 miliar per tahun, dibanding gaji tahun ini Rp 118 juta per tahun. Dengan demikian, gaji Gubernur BI pada tahun 2007 akan dua setengah kali lebih tinggi dari total penghasilan yang diterima Presiden Indonesia, yang sebesar Rp 62,74 juta per bulan. Selain itu, gaji Gubernur BI hampir tiga kali lipat dari gaji Wakil Presiden Indonesia yang setiap bulan memperoleh total penghasilan Rp 57,2 juta. Ketua Komisi XI DPR, Awal Kusumah menjelaskan, persetujuan kenaikan gaji tersebut diberikan, karena bank sentral dianggap berprestasi cukup baik tahun ini. Ukuran keberhasilan BI, lanjutnya, dilihat dari kemampuan untuk menjaga stabilitas moneter atau nilai tukar rupiah dan sistem pembayaran, mengarahkan inflasi ke arah yang lebih rendah, dan mengawasi perbankan nasional. Selain menyetujui kenaikan gaji Dewan Gubernur BI, rapat kerja Komisi XI DPR dengan Gubernur BI, Senin (4/12), juga menyepakati kenaikan gaji pegawai BI golongan V-VIII maksimum 7 persen, dan golongan 1-IV dapat dinaikkan maksimum 10 persen. Komisi XI juga menyetujui rencana anggaran pengelolaan sumber daya manusia (SDM) tahun 2007 sebesar Rp 2,841 triliun. Dana itu meliputi gaji manfaat dan insentif sebesar Rp 1,554 triliun, honorarium dan uang lembur Rp 22 miliar, pajak penghasilan Rp 300 miliar, imbalan kerja jangka panjang Rp 206 miliar, imbalan pascakerja Rp 642 miliar, serta fasilitas kesehatan Rp 126 miliar. Komisi XI dalam kesimpulannya juga memberi catatan kepada BI yang menekankan perlunya penggajian yang kembali terstruktur lebih adil dengan memperhatikan sistem penggajian di luar BI. Selain itu, perlu dilakukan penyesuaian sistem penggajian terutama golongan I-VIII sehingga kesenjangan dari golongan tertinggi dan terendah tidak terlalu besar. [B-15] Last modified: 5/12/06
