Baiklah, Pak Satrio.. Saya hanya menyesalkan, sepertinya saat ini terjadi kriminalisasi terhadap Kompas. Kompas disudutkan. Seolah-olah apa yang dikemukakan Pak Wisudo benar semua. Padahal menurut beberapa rekan Kompas, itu hanya kepiawaian memelintir kejadian saja. Saya merasa Anda sangat bersemangat sekali menyerang Kompas.
Mestinya Anda juga, seperti sudah saya bilang sebelumnya, mengungkapkan juga siapa saja yang sekarang menyerang Kompas. Mereka adalah-- termasuk sejumlah oknum AJI-- adalah orang-orang yang selama ini memang memperlihatkan sikap permusuhan dengan Kompas. Saya heran organisasi yang mengaku profesional teriak-teriak berdemo di Jakarta sampai Makassar-- kemarin saya dengar di radio-- sampai mengancam membakar kantor. Mestinya dengan kemampuan investigasi wartawan AJI--katanya lo-- Anda telisik juga, bahwa Pak Wisudo itu juga katanya sering menolak tugas. Saya tidak tau itu benar atau tidak, itu cerita teman2 Kompas. Kasus Jakarta-Jakarta, dan kasus-kasus yang menyakut karyawan Kompas dan diekspos besar-besaran oleh AJI, LBH Pers et, itu katanya ada kasus pemerasan juga di dalamnya. Coba deh investigasi, ungkapkan di sini-- kalao benar-- ada sejumlah nama yang disebut-sebut mendapat bayaran ratusan juta rupiah (Bahwa Anda sebut itu wajar karena orang yang dipecat mendapat kompensasi, saya setuju karena aturan Ketenagakerjaan memang begitu. Ada hitungannya malah. Akan tetapi kalo sampai meminta sampai jumlah yang tidak wajar, ya saya tidak mengerti) (Anda jangan membandingkan Wisudo dengan Albert Kuhon. Saya pernah tanya juga soal ini ke wtw senior Kompas. Jawab mereka enteng. "Kuhon lebih jantan, dia tidak cocok dengan Kompas dan diberhentikan dia terima. Wisudo lain, dia pengecut!") Saya sebenarnya berharap, wartawan Kompas (pasti banyak yang ikutan) yang mau mengungkap bagaimana Mas Wisudo ini sesungguhnya. Mungkin tulisannya bagus, profesional tetapi soal etos kerja? Saya enggak tau, biarlah rekan-rekan Kompas yang cerita. Bung! wartawan di negeri ini masih orang gajian, jadi kalo kerja di satu perusahaan ya ikuti dong peraturannya, enggak bisa seenak udel. Saya membayangkan, orang-orang yang menyebarkan fitnah dan keburukan kantornya itu seperti melempari kotoran ke mukanya sendiri (maaf lo) Bung Satrio, saya ingat, Anda juga kan pernah bilang tidak mau mengungkapkan berapa puluh atau ratus juta rupiah yang didapat Anda dari Kompas dulu, dengan alasan sudah ada kesepatakan dengan pimpinan Kompas. Toh, dari uang itu, seperti kata Anda, bisa membeli mobil Kijang. Rumah ? Modal kawin... (hhe..he.. kali aja lo...) Memang salahnya Kompas, tidak membawa persoalan itu buka-bukaan di pengadilan. Mestinya, Anda juga menjelaskan dong, katanya salah satu filosofi Kompas itu tidak membuka aib seseorang di muka umum, mengkritik tapi tidak menyakiti.. Tapi saya berharap banyak kasus ini memang secara terbuka ke pengadilan, agar terbuka persoalan sebenarnya. Saya berharap Kompas tidak perlu lagi takut ke pengadilan.. Siapa yang salah dihukum. Jangan kayak biasanya, siapa yang salah malah mendapat bayaran... Sayang saya bukan pimpinan Kompas atau Komandan Satpam Gramedia. Kalau saya jadi dia saya akan balik melaporkan Pak Wisudo dengan tuduhan mencemarkan nama baik. Sama seperti Anda juga, saya-- dari kecil saya membaca Kompas-- juga tidak mengharapkan Kompas ambruk. Saya percaya, toh Bung Satrio juga berkali-kali bilang cinta Kompas dan banyak gurunya di sini (ada guru poligami gak pak di Kompas?) Saya malah heran Anda kerasan kerja di tempat sekarang. Eh katanya, cuma boleh nurut satu orang ya... he..he.. saya cuma denger-denger. Terus kalo ada karyawan salah disuruh push-up ya, benar enggak sih?? salam sahabat dimast, --- In [email protected], Satrio Arismunandar <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > Bung Dhimast, > > 1. Bagi saya, kasus Wis tidak baru dan tidak luar biasa. Karena sebelum ini, bertahun-tahun yang lalu, sudah banyak kasus yang menyangkut karyawan atau isu serikat pekerja di Kompas dan KKG. Misalnya, kasus Jakarta-Jakarta, Albert Kuhon, dll. Kasus saya sendiri terjadi tahun 1995. > > 2. Soal siapa yang benar antara Wisudo dan Suryopratomo, kita tunggu saja nanti perkembangannya, karena sekarang tahapnya masih saling tuding. > > 3. Soal Kompas cenderung memilih jalan damai, itu urusan Kompas sendiri. Kalau mereka yakin di posisi yang benar, kenapa takut ke pengadilan? Bukankah kita ini negara hukum? > > 4. Duit??? Orang boleh bicara apa saja. Tapi, Karyawan yang dipecat memang layak mendapat kompensasi. Apalagi karyawan yang sudah bekerja belasan tahun. Ini ada undang-undangnya. KIta patuh pada UU kan? > > 5. Zaman sekarang tidak mudah pindah-pindah kerja, kalau Anda tidak punya kelebihan yang diakui di dunia Anda berprestasi (jurnalistik, dll). Saya mungkin kuno, tapi saya merasa cukup nasionalis. Lebih senang bekerja di perusahaan swasta Indonesia, ketimbang perusahaan asing. Kepindahan saya dari banyak media hampir selalu berkaitan dengan kasus tenaga kerja (Pelita, Kompas, Media Indonesia, dan Majalah D&R), bukan mulus dan manis karena ingin pindah ke tempat lain yang bergaji besar. > > Selain itu, saya sudah terikat kontrak kerja paling tidak sampai 6 tahun mendatang, dengan Trans TV karena disekolahkan program Executive MBA (kerjasama Para Grup/TransTV dengan AIM - Asian Institute of Management, Filipina). Kalau mau keluar, saya harus ganti biaya kuliah puluhan ribu dollar AS. Jelas saya nggak sanggup. Jadi saya akan tetap setia mencintai Trans...he..he.... Tidak akan selingkuh atau poligami. > > 6. Saya jelas tidak mengharap Kompas ambruk. Peran Kompas sangat dibutuhkan untuk mencerdaskan bangsa. Ingat, Kompas/KKG dan Trans Corpora/TransTV tempat saya bekerja kini bersama-sama memiliki TV7 !!! > > Satrio
