http://www.lampungpost.com/buras.php?id=2007010900565315
Selasa, 9 Januari 2007
BURAS
PP 37/2006 demi Citra!
H.Bambang Eka Wijaya:
"RAKYAT makmur!" teriak Temin. "Buktinya, tahun ini rakyat menggaji
wakilnya di DPRD Rp16 juta sampai Rp36 juta per bulan!"
"PP 37/2006 yang diteken November tapi berlaku surut sejak 1 Januari 2006
itu bukan indikator kemampuan rakyat menggaji wakilnya di DPRD!" timpal Temon.
"Tapi cara eksekutif memanja legislatif untuk menjebak mereka dalam konspirasi
memeras rakyat!"
"Jangan sembarangan bicara!" entak Temin. "Buktikan bahwa PP itu jebakan
konspirasi untuk memeras rakyat!"
"Mudah!" jawab Temon. "Pertama, PAD mayoritas daerah tingkat dua tak
cukup untuk menggaji DPRD bahkan sebelum PP itu ada! PAD itu cermin kemampuan
riil rakyat daerah! Kalau gaji dan tunjangan DPRD ditingkatkan sampai tiga kali
lipat, kan berarti pungutan daerah terhadap rakyat juga harus digenjot, dan itu
hanya bisa dengan memeras rakyat! Kedua, selama ini anggaran pembangunan untuk
publik hanya di kisaran 30 persen dari APBD, dengan peningkatan dramatis
belanja DPRD itu otomatis porsi untuk rakyat makin diperkecil lagi!"
"Jadi atas kuweh yang sama bagian DPRD diperbesar, hingga bagian lain
diperkecil?" timpal Temin. "Persentase dana untuk pembangunan yang selama ini
sudah amat kecil, akan diperkecil lagi?"
"Nah, nyambung!" sambut Temon. "Implikasi lebih jauh, dengan dana
pembangunan untuk rakyat yang kian kecil itu, beban rakyat untuk menanggung
APBD justru kian besar! Sebab, agar pemerintah tak malu APBD-nya tambah
kedodoran dengan anggaran baru DPRD itu, tentu akan digenjot pendapatan daerah!
Sasaran utama untuk itu, rakyat!"
"Kira-kira kenapa pemerintah pusat membuat PP segila itu?" kejar Temin.
"Itu justru menunjukkan pemerintah pusat cerdik membaca realitas negara
ini telah menjadi negara partisan! Sebuah negara yang kedaulatan rakyatnya
telah dibajak elite partai, sehingga praktis tak ada kekuatan lain yang bisa
menentukan hitam putihnya negara ini!" tegas Temon. "Contohnya UU tentang
Pilpres dan Pilkada yang mereka buat, memutlakkan hanya calon dari partai
politik yang bisa tampil! Calon nonpartai atau independen tak diberi peluang!"
"Dengan telah diklaim habis partai, berarti kedaulatan rakyat untuk bebas
menentukan pilihannya di luar kotak-kotak partisan telah dikebiri?" timpal
Temin.
"Tampaknya itu yang dilihat pemerintah pusat, hingga langkah konspiratif
elite perlu untuk menciptakan harmoni di kalangan mereka!" tegas Temon. "Dengan
harmoni itu, kekritisan legislator pada eksekutif jadi kurang tajam, setidaknya
ada rasa ewuh pakewuh!"
"Untuk apa ewuh pakewuh itu?" kejar Temin.
"Kalau kritik dari legislator tumpul, citra pemerintah jadi lebih
terjaga!" jelas Temon. "Citra yang prima itu bagi pemerintah tampak amat
penting, hingga apa pun dilakukan demi menjaga citranya!"
"Apa citra lebih penting dari realitas hidup rakyat yang pasti lebih
terseok memikul beban APBD yang kian berat?" tanya Temin.
"PP 37/2006 menunjukkan citra betul-betul segalanya!" tegas Temon.
"Termasuk citra kemakmuran yang direpresentasikan kehidupan serbawah para wakil
rakyat!"
bening.gif
Description: GIF image
<<attachment: buras.jpg>>
