Manuver Mantan Jenderal SUARA MERDEKA, Selasa 23 Januari 2007
Oleh MT Arifin
BANYAK pihak menjadi terperangah oleh aksi massa memperingati 32 tahun
Peristiwa 15 Januari (Malari) dengan tema ''Cabut Mandat SBY - JK''. Tidak
tanggung-tanggung, Kepala Badan Intelejen Nasional (BIN), Syamsir Siregar dan
Menko Polkam, Widodo AS langsung mengadakan pertemuan dengan para mantan
jenderal yang dalam isu disebut-sebut ataupun dikaitkan dengan aksi massa itu.
Sebenarnya kritik yang diungkapkan melalui aksi massa itu cukup masuk akal.
Mengapa cabut mandat? Karena mereka menilai, mandat rakyat dianggapnya tidak
bermanfaat setelah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) - Jusuf Kalla (JK) tidak
mampu berbuat banyak untuk rakyat, di samping dinilai lebih mengutamakan
kepentingan partai, kapitalisasi, dan kepentingan luar negeri.
Aksi massa yang sebenarnya hanya diikuti sekitar ribuan orang dan dihadiri
para tokoh -seperti Sri Bintang Pamungkas, Syahrir, WS Rendra, dan Eggi
Sudjana- itu menarik perhatian para pengamat bukan karena aksinya, melainkan
sensitifnya Istana terhadap kritik.
Juru Bicara (Jubir) Kepresidenan, Andi Malarangeng dengan lantang menolak
tematik aksi itu. Bahkan Ketua Kahmi Presidium, Hasri Harahap melakukan
pembelaan dengan menuding aksi cabut mandat itu sebagai hal yang
inkonstitusional.
Lebih mengagetkan lagi, muncul selebaran tentang Dewan Revolusi yang
dikaitkan dengan Tyasno Sudarto. Kecuali itu, juga sikap sinisme Kivlan Zein
terhadap keterlibatan mantan jenderal dalam aksi massa tersebut -merupakan
sikap khas dari mantan Kaskostrad-, yang selama ini secara konsisten
menempatkan diri sebagai oposan tetap terhadap kepolitikan Wiranto.
Silang Kepentingan
Kelompok Cikini yang tumbuh dari suatu poliklinik pimpinan Hariman Siregar,
telah melakukan evaluasi secara terus-menerus terhadap berlangsungnya disfungsi
pemerintahan. Setidaknya itu telah berlangsung sejak kuartal akhir 2005,
tatkala pemerintah sampai dua kali menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM)
yang telah menimbulkan dampak serius terhadap merosotnya kehidupan ekonomi
rakyat.
Bagi mereka, itu tidak lain akibat dari lemahnya pemerintah, yakni
kepemimpinan yang sering berjalan sendiri-sendiri, bahkan tidak jarang jalannya
berbeda arah. Itu terlihat jelas dari sikap JK yang sering mendua dalam
hubungan dengan SBY. Misalnya, tatkala Presiden membentuk UKP3R (Unit Kerja
Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi), keresahan Golkar dianggap
selesai setelah pertemuan khusus SBY-JK.
Namun di depan Rapimnas, JK menyatakan Golkar akan memberikan dukungan kepada
pemerintah dengan beberapa catatan. Meski usulan beberapa DPD (Lampung, Sumut,
dan DIY) untuk mencabut dukungan terhadap pemerintahan presiden SBY kandas, DPP
menyatakan Golkar akan memosisikan diri sejajar (mitra) dengan pemerintah dan
bukan subordinasi pemerintah.
Tampaknya tema cabut mandat itu sempat membuat para jubir presiden kepanasan,
karena beberapa hal. Pertama, Hariman dkk representasi kelompok Islam-
sosialis, yang bukan saja memiliki jaringan luas di kalangan mantan aktivis dan
LSM, melainkan juga pernah menjadi pilar berpengaruh dari kepemimpinan Presiden
Habibie yang menjadi salah satu kekuatan pendukung SBY-JK dalam Pilpres 2004.
Ketegangan hubungan SBY-JK dengan para purnawirawan meningkat sejalan dengan
frekuensi pertemuan para mantan jenderal seperti Try Sutrisno, Tyasno Sudarto,
dan Wiranto dengan kekuatan politik yang ada di luar kekuasaan seperti Megawati
dan Akbar Tandjung.
Kedua, tema cabut mandat dapat menjadi isu politik yang penting dan mengancam
eksistensi rezim pemerintah manakala dikaitkan dengan intrik-intrik yang tengah
menjadi agenda politik.
Setidaknya ada tiga hal penting dalam isu pergantian Kepala BIN dan beberapa
pejabat penting lain serta intrik reshuffle kabinet; mulai berlangsungnya
partai politik membahas kandidat presiden untuk pilpres 2009, seperti Munas
PDI-P yang telah menetapkan Megawati sebagai calonnya, serta partai Golkar yang
akan membahasnya dalam Rapimnas III 2007.
Faktor ketiga yang mencuat sebagai isu krusial kali ini adalah kecurigaan
pemerintah akan keterlibatan para mantan jenderal dalam aksi protes massa.
Manuver Politik
Tarik ulur yang berlarut-larut dan debatable antara presiden dan DPR dalam
penentuan Panglima yang meminggirkan Ryamizad Ryacudu, menimbulkan konflik
tertutup antara Istana dengan jaringan para jenderal senior yang sering disebut
"jenderal tempur" sebagai lawan "jenderal salon", serta kelompok purnawiran di
bawah pengaruh Try Sutrisno, mertua Ryacudu.
Ketegangan hubungan SBY-JK dengan para purnawirawan meningkat sejalan dengan
frekuensi pertemuan para mantan jenderal seperti Try Sutrisno, Tyasno Sudarto,
dan Wiranto dengan kekuatan politik yang ada di luar kekuasaan seperti Megawati
dan Akbar Tandjung.
Upaya memperkecil kekhawatiran akan ancaman militer terhadap kekuasaan
seperti kasus Pakistan atau Thailand melahirkan pembongkaran pengaruh jaringan
tertentu di TNI-AD dan Paswalpres, seperti pada kasus Koesmayadi.
Di ranah itu, muncul kekhawatiran jaringan Riyacudu mampu memobilisasi
militer beraliansi dengan kekuatan politik besar dan jaringan pengusaha China
untuk melawan kekuasaan. Politik SBY itu memiliki pengaruh terhadap internal
militer, dilatari oleh meluasnya kegelisahan yang tinggi di kalangan tersebut.
Yakni kegelisahan dari para perwira tentang karier dan nasib ke depan mereka.
Manuver mantan jenderal bukan saja ditengarai oleh intensifnya
pertemuan-pertemuan internal yang berdimensi politis, melainkan juga dikaitkan
dengan keterlibatan mereka dalam lobi-lobi politik elite serta meningkatnya
komunikasi massa, termasuk dalam gerakan aksi protes seperti yang terjadi dalam
peringatan 32 tahun Malari.
Penggalangan Wiranto untuk partai baru Hanura (Hati Nurani Rakyat) atau
meningkatnya pengaruh Tyasno Sudarto (yang menawarkan revolusi nurani) dalam
jaringan nasionalis bersamaan dengan terpilihnya dia menjadi Ketua Taman Siswa,
memang harus banyak diperhitungkan.
Dekatnya hubungan Wiranto dan Hariman (sejak era Habibie) dan lekatnya
isu-isu politik dari Tyasno dengan aksi protes Hariman dkk (yang memiliki
hubungan dekat pada akhir Habibie dan era Gus Dur), telah menimbulkan
kecurigaan besar adanya aliansi baru dari mereka.
Sejak November 2006, sorotan intelijen dan analisis terhadap triangulasi
politik (mantan jenderal mendirikan partai politik baru, seringnya kelompok
mantan jenderal menyampaikan sikap dan pandangan ke DPR atau
pertemuan-pertemuan politik lainnya, dan rencana gerakan aksi massa jaringan
Cikini di bawah pengaruh Hariman), telah berlangsung intensif.
Tentang kemungkinan tumbuhnya kekuatan politik baru hasil aliansi para mantan
jenderal dengan jaringan aktivis dan LSM tersebut, tampaknya memang sangat
dikhawatirkan pihak penguasa. Sebab, hal itu dapat memicu
perkembangan-perkembangan sosial politik baru yang tak terkontrol.
Pengelolaan dan Diskapitalisasi
Jika mencermati adanya gerakan-gerakan politik dengan isu-isu yang ditawarkan
kepada publik, utamanya setelah 2005, secara umum masih berada dalam kerangka
aksi-aksi yang wajar. Isu-isu politik yang ditawarkan memang aktual, misalnya
soal beras impor, dampak kenaikan harga BBM, masyarakat miskin, penanganan
bencana alam, dan pelbagai kebijakan pemerintah (dalam negeri dan luar negeri).
Hanya saja, kenyataan melemah gemanya secara nasional menunjukkan bahwa
kemasan mereka masih belum dapat merangsang daerah-daerah, apalagi
memobilisasinya. Itu dapat terjadi karena (mungkin) lemahnya penanganan
manajemen gerakan secara nasional (akibat disfungsi mesin politik). Juga karena
lemahnya proses kapitaliasi untuk membangkitkan tumbuhnya gerakan-gerakan
secara subur akibat dari melemahnya sumber daya ke tangan masyarakat, di
samping proses pemotongan secara sistematik dari kelompok-kelompok pendukung
kekuasaan terhadap aliansi-aliansi oposan di kalangan kaum muda.
Dengan demikian, banyak isu sejak kasus kenaikan harga BBM sampai tema cabut
mandat yang digunakan dalam aksi massa medio Januari ini tidak efektif. Isu-isu
demikian memang telah menarik kelompok menengah kota, namun gagal untuk
membentuk gelembung-gelembung kantong pergerakan.
Akibatnya, gerakan-gerakan politik yang memiliki dasar kuat tersebut tidak
ditopang oleh kelompok-kelompok penggerak di tingkat tengah yang akan
melibatkan kampus-kampus dan jaringan-jaringan kaum muda yang kritis.
Disfungsi mesin politik yang memiliki jaringan sampai di bawah, juga
mengakibatkan ketidakmampuan mereka menarasikan kritik dalam bentuk komunikasi
politik yang memadai, sehingga belum mampu menarik perhatian dari
kelompok-kelompok akar rumput, dan juga luberan gregetnya terhadap tuntutan
akan perubahan politik.(68)
- MT Arifin, budayawan dan pengamat militer.
---------------------------------
Copy addresses and emails from any email account to Yahoo! Mail - quick, easy
and free. Do it now...
