kok malah mendirikan posko banjir?
berarti menerima realitas dan hanyut dalam korupsi yang melilit negara ini?
mengapa pemerintah (baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah), tidak mau
mengakui kesalahannya atas musibah banjir di tahun 2007? bahkan
ngajak-ngajak masyarakat untuk menyatakan sebagai kesalahan bersama?
kok saya berpendapat lain, bahwa banjir kali ini merupakan representasi
kesalahan pemerintah yang tidak mampu menegakkan hukum dan melalukan
konservasi alam.
semua usaha pemerintah dalam mengantisipasi banjir selalu diarahkan menjadi
proyek untuk dapat dinikmati komisinya ...
mbok jangan kelewatan korupsinya, dong ...
soal pengelolaan hutan ... jelas-jelas ijinnya dr pemerintah, jadi kalau
hutan gundul, yaa ... itu karena pemerintah tak bisa disiplin dengan dirinya
sendiri ... adapun pelanggaran, tak bisa juga dikenakan sanksi dengan alasan
bukti yang tidak cukup ...
soal kawasan resapan di kelapa gading ... 'kan pemerintah juga yang ngasih
ijin pembangunan kawasan hunian dan komersial ... bukankah semuanya berpusat
di pemerintah?
kenapa ya, pemerintah kita kok tak mau "being gentleman" tuk menyadari
kesalahan dan meminta maaf kepada rakyat?
soal pembangunan di kawasan puncak/bogor ... kan juga pemerintah yg ngasih
ijinnya ... artinya, kalau pemerintah bisa disiplin, dan mau bersikap tegas
... yakinlah, kita tak terlalu sengsara ...
di indonesia ...
semuanya berpulang/bermuara ke pemerintah ... begitu ada musibah, kok rakyat
yang disertakan sebagai faktor penyebab bencana?
besar harapan saya ...
PKS bisa lebih mendorong pemerintah untuk bisa bersikap lebih tegas dalam
menegakkan hukum dengan kekuatan politiknya ...
Regards,
LEO TOBING
---
| email: <mailto:[EMAIL PROTECTED]> [EMAIL PROTECTED]
| cellular: 0815 966 5555
| Y!M: leo.tobing
~ My precious, precious child, I love you and I would never leave you ~
