Mungkin sdr. Sunny tidak membaca seluruh website mengenai demokrasi tsb.?
Bacalah juga halaman2 yang lain dari website tsb.
sunny:
Dalam demokrasi berbasis mayoritas, ada kelemahannya.
amartien: Saya rasa semua sistim ada saja kelemahannya. Yang penting adalah
sistim mana yang telah terbukti sampai saat ini bisa memberikan kemakmuran,
keadilan, kesejahteraan kepada penduduknya. Ini tidak berarti bahwa didalam
suatu negara yang sistim pemerintahannya adalah benar2 demokratis, tidak ada
orang2 pemerintah yang korup, penduduk yang miskin, dll. dll. Yang penting
adalah dimana badan2 pemerintah berfungsi dengan benar. Contoh: polisi
melindungi hak SEMUA penduduk. Jika ada satu kelompok penduduk yang melanggar
hamnya kelompok yang lain, maka polisi harus menindak kelompok yang melanggar
tsb. Ini tidak terjadi di Indonesia. Lihat saja gerombolan hijau (penduduk)
yang melanggar hamnya minoritas, sudah terjadi buanyak ...... sekali.
Jika gerombolan hijau tsb. menuduh bahwa suatu gereja tidak mempunyai izin,
caranya adalah melaporkannya ke pemerintah, supaya badan yang berwewenanglah
yang menyelidikinya, dan bukan dengan menyerang gereja tsb.
Bahkan pemerintahpun tidak menjunjung tinggi hamnya penduduknya yang
minoritas. Contoh adalah diharuskannya murid2, dan pasangan2 yang ingin
menikah mulia tahun 2008, tidak peduli apa agamanya, untuk mengikuti ujian
Kuran di Sumbar.
Suatu pemerintahan bisa saja menamakan dirinya pemerintahan demokratik,
seperti Kora Utara, Democratic People's Republic of Korea. Jika seorang monyat
memakai baju buatan Paris (umpamanya), semahal apapun juga, tetap saja monyet.
;-)
Sunny:
Ialah apakah yang namanya mayoritas selama kekuasaan Pak Horto itu demokrasi?
amartien: Sejak kapan pemerintahannya pak Harto disebut suatu pemerintahan
demokratrif? Di pemerintahan yang demokratis, banyak check and balances.
(Bacalah website mengenai demokrasi. Click halaman2 yang lain). Di
pemerintahan Suharto tidak ada check and balances, begitupun di pemerintahan
yang sekarang ini, tidak ada check and balances. Judikatif di Indonesia amat
sangatlah korup, seperti dilaporkan oleh utusan spesial PBB yang dikirim ke
Indonesia beberapa tahun yang lalu. Bagaimana bagian hukum suatu pemerintah
bisa berdiri sendiri, lepas dari pengaruh2 luar, jika dari atas sampai bawah
begitu korupnya seperti laporan PBB tsb.?
Sunny:
Contoh lain, pemilihan demokratis di Jerman pada tahun 1930-an menyebabkan
Hitler naik panggung kekuasaan.
amartien: Seperti yang saya posting sebelum ini, demokrasi hanyalah bisa
langgeng jika rakyatnya a.l. mempertahankan check and balances, tidak terbuai
oleh pimpinannya, seperti yang terjadi di Jerman pada waktu Hitler.
Sunny:
Demokrasi berdasarkan suara terbanyak, bila kita melihat jumlah penduduk
yang berhak ambil bahagian dalam pemilihan umum di USA hanya kurang lebih
antara 50-55%. Jadi perhitungan mayoritas yang menang mempunyai dimensi lain.
amartien:
Yang berhak memilih adalah warga negara Amrik yang berumur 18 tahun keatas.
Kalau nggak salah ada perkecualian, yaitu jika berada didalam tahanan.
Sekarang sedang ada yg menganjurkan supaya semua penduduk Amrik diberi hak
untuk memilih. Saya pribadi ngeri jika semua penduduk diberi hak untuk
memilih, yaitu baik penduduk ilegal maupun legal yang orang asing.
Utuk mengetahui lebih lanjut proses pemilihan umum di Amrik, click disini.
Di Amrik yang berhak dan berminat untuk mengikuti pemilihan umum, maka harus
registrasi dulu. Cara registrasi bisa macam2, ada yang pada waktu
memperpanjang sim, ada yang registrasi pada waktu grup nya mengadakan usaha
menarik anggautanya untuk registrasi, dll. dll.
Mungkin yang anda maksud adalah 'voter turnout', yaitu orang2 yang
menggunakan haknya untuk memilih di pemilu presiden yang lalu, yang menurut
graph ini hanyalah 60%. Ini berbeda dengan HAK memilih. Umumnya penduduk Amrik
tidak terlalu peduli politik. Jika ada orang2 yang tidak ingin ikut serta untuk
memilih, maka itu adalah hak orang tsb. untuk tidak ikut memilih.
Sunny:
Pertanyaan lain ialah apakah demokrasi ittu musti banyak partai politik?
amartien
Banyaknya partai saya rasa hanyalah suatu 'cara' untuk mencapai suatu tujuan,
dalam hal ini tujuan suatu negara yang demokratis. Ini tentu saja tergantung
dari sejarah, suasana,
dll. dari negara tsb. Di Amrik, cara berdemokrasi yang langgeng sampai
sekarang adalah dengan sistim 2 partai, seperti yang diterangkan diwebsite
pemerintah Amrik ini. Ini yang dianggap paling cocok untuk Amrik sampai saat
ini. Mungkin saja bisa berubah dimasa depan.
Sunny <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Dalam demokrasi berbasis mayoritas, ada kelemahannya. Ialah apakah
yang namanya mayoritas selama kekuasaan Pak Horto itu demokrasi? Contoh lain,
pemilihan demokratis di Jerman pada tahun 1930-an menyebabkan Hitler naik
panggung kekuasaan. Demokrasi berdasarkan suara terbanyak, bila kita melihat
jumlah penduduk yang berhak ambil bahagian dalam pemilihan umum di USA hanya
kurang lebih antara 50-55%. Jadi perhitungan mayoritas yang menang mempunyai
dimensi lain.
Pertanyaan lain ialah apakah demokrasi ittu musti banyak partai politik?
Demikian sedikit catatan untuk direnungkan.
----- Original Message -----
From: amartien
To: [email protected] ; zamanku
Sent: Friday, March 09, 2007 4:35 PM
Subject: Re: [mediacare] Principles of Democracy
Oops, lupa saya tambahkan, bacalah semua pages mengenai principles of
democracy.
Saya kutip halaman mengeai majority rule, minority right sebab ke salah
pahaman, ke kurang tahuan mengenai ini yang paling sering dipakai sebagai dasar
dari pada menginginkan SI sebagai keinginan yang mayoritas.
amartien <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Di posting saya sebelum, dalam rangka menganggapi posting seorang
anggauta milis, saya memberikan url mengenai apa arti/prinsip2 demokrasi.
Saya sudah ber-tahun2 mengikuti beberapa milis (tidak semua bersamaan, nggak
ada waktu, dan ada yang pada akhirnya tidak mau memuat posting saya :-), maka
saya berhenti) dimana saya sering melihat perkataan demokrasi, tetapi
penulisnya tidak mengerti apa artinya.
Dibawah ini saya kutip selengkapnya Principles of Democracy dari websitenya
pem. Amrik. Semoga bagi yang tidak tahu mengenai hal ini, artikel dibawah ini
memberikan pencerahan mengenai apa arti sebenarnya dari pemerintahan yang
demokratik. Dan semoga ini diterapkan di kehidupan se-hari2, dan di
pemerintahan NKRI. Semoga.
http://usinfo.state.gov/products/pubs/principles/majority.htm
P r i n c i p l e s o f D e m o c r a c y
Majority Rule, Minority Rights
On the surface, the principles of majority rule and the protection of
individual and minority rights would seem contradictory. In fact, however,
these principles are twin pillars holding up the very foundation of what we
mean by democratic government.
h Majority rule is a means for organizing government and deciding public
issues; it is not another road to oppression. Just as no self-appointed group
has the right to oppress others, so no majority, even in a democracy, should
take away the basic rights and freedoms of a minority group or individual.
h Minorities -- whether as a result of ethnic background, religious belief,
geographic location, income level, or simply as the losers in elections or
political debate -- enjoy guaranteed basic human rights that no government, and
no majority, elected or not, should remove.
h Minorities need to trust that the government will protect their rights
and self-identity. Once this is accomplished, such groups can participate in,
and contribute to their country's democratic institutions.
h Among the basic human rights that any democratic government must protect
are freedom of speech and expression; freedom of religion and belief; due
process and equal protection under the law; and freedom to organize, speak out,
dissent, and participate fully in the public life of their society.
h Democracies understand that protecting the rights of minorities to uphold
cultural identity, social practices, individual consciences, and religious
activities is one of their primary tasks.
h Acceptance of ethnic and cultural groups that seem strange if not alien
to the majority can represent one of the greatest challenges that any
democratic government can face. But democracies recognize that diversity can be
an enormous asset. They treat these differences in identity, culture, and
values as a challenge that can strengthen and enrich them, not as a threat.
h There can be no single answer to how minority-group differences in views
and values are resolved -- only the sure knowledge that only through the
democratic process of tolerance, debate, and willingness to compromise can free
societies reach agreements that embrace the twin pillars of majority rule and
minority rights.
---------------------------------
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.446 / Virus Database: 268.18.8/714 - Release Date: 3/8/2007 10:58
AM
